Yon Bayu
Yon Bayu Penulis

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Mengapa Trans Papua Gagal Redam Gejolak Separatisme?

7 Desember 2018   12:28 Diperbarui: 8 Desember 2018   05:10 1252 21 9
Mengapa Trans Papua Gagal Redam Gejolak Separatisme?
Aksi peringatan 1 Desember. Foto: tempo.co

Gencarnya pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak berbanding lurus dengan penurunan tindak kriminalitas yang terkait upaya pemisahan diri. Eskalasi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kian menguatirkan. 

Dalam 6 bulan terakhir sedikitnya sudah 3 kali terjadi peristiwa cukup besar yang dilakukan KKB.

Peristiwa pertama terjadi pada 27 Juni 2018 ketika KKB menghadang rombongan pengamanan pilkada di kampung Torere, Kabupaten Puncak Jaya. Akibatnya sejumlah personel kepolisian dan warga sipil tewas diterjang peluru.

KKB kembali berulah di bulan Oktober lalu dengan menyandera 16 orang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma. Mereka ditahan dari tanggal 3-17 Oktober 2018 oleh kelompok KKB. Pada Kamis, 18 Oktober 2018 mereka dilepas setelah dilakukan negosiasi.

Peristiwa terbaru terjadi Minggu 2 Desember 2018 di mana 31 pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga tewas ditembak mati. 

Mereka diculik dari kamp pekerja PT Istaka Karya sehari sebelumnya, bertepatan dengan tanggal 1 Desember yang dirayakan oleh kelompok bersenjata ini sebagai hari kemerdekaan. Mereka dipaksa berjalan dengan tangan terikat sebelum kemudian dieksekusi.

Kita meyakini kekerasan digunakan KKB sebagai cara untuk menarik perhatian sekaligus menciptakan teror kepada Indonesia. Oleh karenanya, sikap tegas Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan pembangunan di Papua, tidak meneyerah pada teror kelompok bersenjata, sudah tepat.

Terlebih, negara-negara tetangga terutama Papua Nugini juga menolak ikut campur terkait upaya kemerdekaan yang disuarakan KKB dan tegas mengakui Papua dan papua Barat (dulu Irian Jaya) sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Tahun lalu PBB juga sudah menolak petisi referendum yang disampaikan pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda yang mendapat dukungan negera-negara kecil di kawasan Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu dan Tonga.

Sejarah kekerasan di Papua sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak diserahkan kembali oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)- setelah sebelumnya dikuasai oleh Belanda, kepada pemerintah Indonesia tanggal 1 Mei 1963. 

Pemerintah Orde Baru sempat menerapkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) yang statusnya hingga saat ini belum jelas apakah sudah dicabut atau belum.

Tetapi yang pasti penanganan gangguan keamanan di Papua saat ini berada di tangan kepolisian sementara TNI hanya sebagai pendukung dengan status BKO (bawah kendali operasi).

Ada dua pertanyaan yang kini mengemuka pasca pembantai terhadap para pekerja Trans Papua.

Pertama, mengapa gencarnya pembangunan di Papua tidak memberi efek pada penurunan tindak kekerasan, bahkan sepertinya malah menguatkan keinginan untuk memisahkan diri seperti yang disuarakan mahasiswa Papua di Surabaya? Apakah pembangunan yang dilakukan tidak menyentuh kepentingan masyarakat Papua?

Jika mengacu pada pernyataan Juru bicara KKB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom, aksi penembakan terhadap pekerja Trans Papua justru sebagai peringatan agar pembangunan tidak dilanjutkan karena mereka menolak semua bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Aksi kekerasan tidak ada kaitannya dengan pembangunan sebab yang dituntut kemerdekaan, bukan kesejahteraan.

Dengan demikian keputusan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan tidak akan berkorelasi dengan penurunan aksi kekerasan, bahkan mungkin sebaliknya. 

Sebagai negara yang berdaulat, tentunya pemerintah tidak akan menyerah pada ancaman semacam itu. Tetapi perlu dipikirkan langkah-langkah pengamanan melekat pada para pekerja mengingat sudah terlalu banyak korban yang jatuh.

Kedua, perlukah menghidupkan DOM? Status DOM sendiri masih simpang-siur apakah sudah dicabut atau belum. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Januari 2016 lalu mengatakan dirinya tidak tahu status DOM Papua apakah sudah dicabut atau masih berlaku.

Jika mengikuti keinginan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, TNI akan bertindak sebagai pemegang komando, tidak lagi BKO kepolisian sehingga situasinya mirip DOM. Cara ini mungkin lebih cepat dan efektif untuk melakukan pengejaran terhadap gerombolan KKB. Tetapi resikonya, dunia internasional akan memberikan perhatian ekstra dan hal itu dapat menjadi amunisi bagi KKB dan negara-negara di Pasifik untuk menekan Indonesia di forum-forum internasional.

Dari dua hal tersebut, kita berharap pendekatan persuasif lebih dikedepankan dan yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan yang tengah gencar dilakukan benar-benar sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2