Mengapa Anies Baswedan?

Kontestasi demokrasi acapkali menawarkan beragam kejutan. Racikan strategi, lobi kawan maupun lawan, hingga tebar isu untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) dalam rangka mencapai tujuan politik yang diinginkan, sangat menarik diikuti. Ibarat membaca novel suspense, di mana kita ikut larut dan merasakan ketegangan, ketakutan, kepedihan hingga kegembiraan tokoh-tokoh di dalamnya.

Ketika mengikuti pemberitaan perihal upaya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden (cawapres),  kita mendapat banyak pengetahuan tentang politik.

Dimulai dengan pembentukan organisasi sayap PKB, terutama Gerbang Tani dan Nelayan, Cak Imin- begitu sapaan akrabnya, memulai petualangan politiknya yang kemudian memberikan warna tersendiri, bahkan sempat mendominasi arus utama pemberitaan seputar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Cak Imin tidak hanya menggunakan kekuatan PKB dan kebesaran Nahdlatul Ulama (NU), namun organisasi massa sebagai "kendaraan lain" menuju Istana. Wakil Ketua MPR ini sukses mengusung isu pelarangan cantrang yang dikumandangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai alat tawar politik. Presiden Joko Widodo sempat beberapa kali dibuat "kesal" terkait isu ini, yang berarti "buah keberhasilan" skenario Cak Imin.

Jika akhirnya Cak Imin gagal mendapatkan kursi cawapres, tentu bukan semata karena salah strategi. Ada faktor lain yang turut andil, terutama terkait penetapan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional hasil Pemilu 2014 sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ada juga Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof Mahfud MD yang memberikan contoh bagaimana menyikapi realitas politik yang berubah dratis dalam hitungan menit. Meski sempat "dipermalu", karena namanya digusur dari posisi bakal cawapres petahana Jokowi, namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyikapinya secara elegan. Usai menumpahkan kronologi proses penunjukkan hingga "pembatalan" seraya menyentil pihak-pihak yang melakukan penjegalan, Mahfud dengan tegas mengatakan tidak tergoda untuk balas-dendam. Sebuah keteladan yang luar biasa.

Lalu mengapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dijadikan titik pusat dalam buku berjudul "Keteguhan Hati Anies" ini? Jujur, penulis tidak memiliki kedekatan secara emosional. Sebagaimana analisa politik yanag selama ini dipublikasikan di sejumlah blog platform, terutama Kompasiana dan YouTube, penulis hanya mengamati pola pergerakan dan manuver politik yang "diciptakan" Anies.

Tentu kita tidak bisa mengambil kesimpulan politik atau sikap politik seorang politisi hanya berdasarkan statemen pribadi, pemberitaan media atau manuver lawannya. Dalam berbagai peristiwa, sikap politik seseorang atau kelompok (partai), seringkali justru berbeda dengan yang diopinikan sebelumnya. Bahkan sangat mungkin bertolak-belakang. Manuver para ketua umum partai medioker dalam setahun terakhir sebelum penetapan capres dan cawapres, bisa dijadikan sebagai contoh.

Pada saat Anies Baswedan menyatakan dirinya hanya makmum sementara imamnya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, publik tidak serta-merta mengamininya. Terlebih hasil survei sangat menggoda di mana elektabilitas Anies cukup meyakinkan baik diposisikan sebagai capres, terlebih cawapres. Satu lagi keunggulan yang tidak dimiliki pesaingnya, Anies Baswedan cocok untuk menjadi cawapres petahana Jokowi maupun sang penantang, Prabowo Subianto.

Godaan kian menghanyutkan ketika upaya untuk membentuk poros alternatif mengemuka. Anies menjadi pilihan utama dan dianggap bisa menjadi jangkar kepentingan seluruh partai poros alternatif baik gabungan Demokrat, PAN dan PKB maupun PKB, PAN dan PKS. Bahkan Anies berada di daftar pertama andai Prabowo memutuskan untuk tidak ikut kontestasi Pilpres 2019.

Dukungan yang disuarakan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi politik, kemahasiswaan dan pemuda juga tidak kalah banyak dibanding yang diterima calon-calon lain. Kehadiran puluhan perwakilan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk tokoh-tokoh politik baik ke kantor maupun rumah, menjadi bukti sahih adanya aspirasi yang menginginkan Anies maju sebagai capres maupun cawapres.

Bagi seorang politisi, kondisi seperti dipaparkan di atas adalah saat yang tepat untuk meraih momentum. Banyak tokoh publik yang tidak tahan godaan untuk meraih jabatan atau posisi politik yang lebih tinggi ketika dihadapkan pada situasi demikian.

Namun Anies ternyata tetap dengan pendiriannya untuk menuntaskan janji politik yang sudah ditebar saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Anies teguh mengemban amanat yang diberikan masyarakat Jakarta dan juga para pemimpin politik yang telah memberikan kepercayaan. Anies pun berani menolak tawaran Prabowo untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2019.

Ada tiga momentum puncak yang menjadi bukti keteguhan hati seorang Anies Baswedan untuk menuntaskan amanat di Jakarta dan menolak menjadi peserta kontestasi Pilpres 2019.

Pertama, disampaikan secara langsung oleh Anies kepada masyarakat DKI ketika menemui massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) serta Serikat Becak Jakarta (Sebaja). Anies tegas mengatakan dirinya akan tetap amanah untuk melanjutkan kepemimpinan di Jakarta.

Kedua, ketika diminta Prabowo untuk menjadi cawapres. Anies tegas menolak. Menurut Prabowo dalam acara talkshow Rosi di Kompas TV, sebelum memilih Sandiaga Salahuddin Uno, dirinya terlebih dulu menawarkan posisi itu kepada Anies, namun ditolak dengan mengatakan, "Pak Bowo, saya kan sudah angkat sumpah lima tahun. Saya takut mengecewakan."

Ketiga, saat dilobi PKB dan PBNU. Anies mengatakan, ibarat sholat, dirinya makmun di shaf pertama yang tidak mungkin maju menggantikan imam selama sang imam belum menyatakan batal. Saat itu Anies mengetahui Prabowo telah memastikan maju sebagai capres sehingga jawabannya kepada PKB dan PBNU sebenarnya sudah sangat tegas jika dirinya menolak, namun menggunakan bahasa simbolik agar tidak ada pihak yang tersinggung.      

Sikap Anies sangat mengesankan di tengah manuver sejumlah politisi yang menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Anies berani tetap bertahan demi memenuhi janjinya; mengemban amanah.

Ini luar biasa. Sebagai mantan wartawan dan kini menjadi blogger yang selalu mengikuti dan menulis analisa politik, saya merasa terpanggil untuk memberikan apresiasi dan mencatatnya sebagai bagian dari sejarah politik tanah air.

Sikap Anies bisa menjadi contoh bagi pemimpin lainnya agar tidak mudah tergoda untuk pindah jabatan di saat masih punya utang janji kepada masyarakat. Minimal selesaikan dulu satu periode, sebelum melangkah ke jenjang politik yang lebih tinggi. Dengan demikian capaian kinerjanya bisa diukur. Jangan jadikan satu jabatan hanya sebagai batu loncatan karena di dalamnya ada amanah masyarakat.

Tentu buku ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Terlebih di tengah situasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai "komoditi" dan dipaksa harus memilih apakah berada di dalam perahu yang sama atau akan dilabeli sebagai lawan. Tidak ada ruang alternatif, tidak ada pilihan ketiga. Sungguh situasi yang mematikan nalar demokrasi.

Teriring harapan, buku ini bisa menambah kazanah dan jejak peristiwa yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran atau sekedar sebagai pembanding atas peristiwa-peristiwa lain di masa lampau, saat ini maupun mendatang. 

Salam @yb