Mustahil mengingkari kebesaran PDI Perjuangan dengan sosok Soekarno dan Megawati Soekarnoputri. Keduanya bukan hanya figur sentral, namun juga fondasi yang menjadi pijakan kekokohan partai. Menyimpulkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai penguat utama PDIP, sangat keliru karena menafikan sejarah dan realita hari ini.
Adalah pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut PDIP tampak kuat karena memiliki BIN, bukan ideologi Soekarno maupun figur Megawati, sebagai ketua umumnya. Kekuatan itu yang kemudian menjadi alasan sejumlah partai ingin bergabung sebagai mitra koalisi.
Mungkin Rocky mendasarkan argumennya dengan sosok Budi Gunawan (BG) yang kini mengepalai BIN. BG adalah mantan ajudan Megawati saat menjadi Wakil Presiden (1999-2001) hingga Presiden RI ke-5 (2001-2004). Setelah Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman yang saat itu belum pensiun, PDIP ngotot mengajukan BG sebagai penggantinya.
Seperti diketahui, Jokowi membatalkan pencalonan BG yang sudah mendapat persetujuan DPR karena ditetapkan sebagai tersangka rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski kemudian BG memenangkan praperadilan, Jokowi tetap menolak. Namun BG sempat menduduki jabatan Wakapolri di era Badrodin Haiti maupun Tito Karnavian.
Beberapa bulan sebelum pensiun, BG dilantik oleh Jokowi menjadi Kepala BIN, menggantikan Sutiyoso. Tudingan miring adanya peran PDIP (baca: Megawati) kembali mencuat. Muncul kekuatiran PDIP akan menggunakan BIN sebagai alat pukul lawan-lawan politiknya. Menjelang Pilkada 2018 lalu, mantan Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada oknum BIN, bersama TNI/Polri, tidak netral.
Meski mungkin memang ada peran BIN di balik kekuatan PDIP saat ini, namun menafikan figur Soekarno dan Megawati jelas gegabah, bahkan tanpa dasar. Sebab PDIP bukan partai baru yang lahir sejak BG menjadi Kepala BIN. PDIP memiliki rentang perjuangan yang panjang.
Megawati sudah terbukti mampu membangun PDI- sebelum berubah menjadi PDIP pasca reformasi, sebagai partai besar yang sudah dua kali memenangi pemilu yakni 1999 dan 2014. Banyak fakta yang bisa dideretkan sebagai bukti kuatnya imej Soekarno dan sosok Megawati. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Salah satu buktinya adalah ketika anak-anak Soekarno lainnya mendirikan partai, seperti Sukmawati Soekarnoputri yang menahkodahi PNI Marhaenisme dan Rachmawati Soekarnoputri memimpin Partai Pelopor. Ternyata kedua partai tersebut tidak mendapat suara siginifikan pada gelaran pemilu yang diikuti sehingga harus bubar.
Loyalitas kader dan simpatisan PDIP juga tidak berkiblat pada tokoh di luar Megawati. Kader-kader oportunis, akhirnya terpental dengan sendirinya. Mereka yang merasa sudah hebat, lantas keluar dari kandang PDIP dan membentuk partai baru, jangan harap bisa membajak massa PDIP. Seluruh partai sempalan PDIP berakhir tragis. Lihatlah yang terjadi pada PNBK yang diinisiasi Eros Djarot maupun Partai Demokrasi Pembaruan yang didirikan Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis.
Bahkan seandainya Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDIP, mendirikan partai baru, kader yang keluar dari kandang banteng tidak akan lebih dari 10 persen. Kasus mantan Bupati Kebumen dua periode sekaligus mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih bisa dijadikan contoh.Â
Saat itu Rutriningsih merasa sudah menjadi tokoh hebat karena tidak ada kader dan simpatisan PDIP di Kebumen yang tidak mendukung dan loyal kepadanya. Namun ketika dia membangkang perintah partai yang tidak mencalonkannya sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilgub 2013, maka pamornya langsung turun. Tokoh yang didukung Rutriningsih pun kalah di Kebumen.
