Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Jika Gatot Ketua Timses Jokowi, Pilpres Selesai Hari Ini

22 Agustus 2018   12:16 Diperbarui: 22 Agustus 2018   20:42 4043
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Panglina TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017). Foto: KOMPAS.com/Kristian Erdianto

Kubu oposisi dengan riang "mempromosikan" mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi Ketua Tim Pemenangan atau Tim Sukses pasangan petahana Joko Widodo -- Ma'ruf Amin. Jebakan Batman pun sudah disiapkan. Mungkinkah kubu Jokowi akan masuk perangkap?

Cetusan anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Al Habsyi jika kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan mengambil Gatot Nurmantyo untuk mengimbangi mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso yang juga Ketua Timses Prabowo Subianto -- Sandiaga Uno, bermakna ganda yakni untuk mengesankan kekuatiran pihaknya sekaligus menaikkan posisi tawar Gatot agar dipilih kubu Jokowi dan diberi jabatan strategis.

Untuk memperkuat kesan kepanikan kubu Prabowo jika Jokowi mengambil Gatot, Sandiaga pun ikut mempromosikan. Menurut mantan Wagub DKI Jakarta tersebut, mengaku sudah dua minggu meminta waktu bertemu Gatot karena ingin mengajaknya dalam satu barisan perjuangan. Sampai-sampai Sandi mengatakan, jika sekarang bisa bertemu, maka hal itu akan langsung dilakukan.  Kubu Jokowi sudah ramai-ramai menyerang balik dan mengingatkan agar PKS tidak usah kepo terhadap kubu Jokowi-Ma'ruf.

Kita meyakini kubu Jokowi sudah paham jika hal ini semata jebakan "kelas kampung". Tetapi andai upaya PKS berhasil, Pilpres 2019 sejatinya sudah selesai sekaligus memastikan Jokowi-Ma'ruf tumbang. Mengapa?

Pertama, konflik internal. Dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, terdapat nama Jenderal (TNI) Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI sekaligus senior Gatot. Moeldoko yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), dalam TKN diposisikan sebagai wakil ketua. 

Sebelumnya Moeldoko juga sempat digadang-gadang menjadi cawapres dan memiliki kedekatan secara personal dengan Jokowi. Sulit dibayangkan jika kemudian Moeldoko menjadi "anak buah" Gatot Nurmantyo. Bukan mustahil, isu mundur dari lingkaran dalam Jokowi yang sempat berhembus beberapa waktu lalu, bisa menjadi kenyataan.

Jenderal Gatot juga sulit diterima partai pendukung Jokowi, terutama PDIP. Beberapa kebijakan Gatot, termasuk pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI di tangsi-tangsi militer sempat menimbulkan kecurigaan karena film itu dulu digunakan oleh Soeharto untuk mendiskreditkan Soekarno sekaligus mengkultuskan Soeharto. Untuk menghindari konflik berkepanjangan, Presiden Jokowi sampai rela duduk lesehan di markas Kodim untuk ikut menyaksikan film tersebut.    

Kedua, konflik eksternal, terutama pendukung dari kubu nasionalis, khususnya faksi minoritas dan non-Muslim. Saat menjabat Panglima TNI, Gatot kerap membuat pernyataan kontroversial. Salah satu yang sangat diingat publik, baik dalam maupun luar negeri adalah tentang proxy war dan pengungsi asal Tiongkok. Bagi faksi ini, Gatot dianggap tidak ramah terhadap kelompok minoritas. Kedekatan Gatot dengan tokoh-tokoh di balik aksi Bela Islam 212, juga berpotensi menimbulkan antipati faksi non-Muslim di kubu Jokowi.

Belum lagi "konflik" di balik kecurigaan Gatot terhadap institusi Polri karena memiliki persenjataan modern dan semi militer. Publik belum lupa drama penyanderaan senjata jenis SAGL yang dimpor Polri karena dianggap mampu merontokkan tank ringan. Gatot juga beberapa kali terlibat beda pendapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Salah satunya terkait isu makar.

Ketiga, menciptakan matahari kembar. Gatot bukan tipe orang yang sendiko dawuh- menjalankan perintah tanpa tanya. Gatot pernah memutuskan kerjasama militer dengan Australia secara sepihak sebelum kemudian dipulihkan kembali oleh Presiden Jokowi. 

Saat itu ada yang menilai Gatot sudah melangkahi kewenangan Presiden karena kerjasama bilateral, terlebih terkait militer, bukan otoritas Panglima TNI.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun