Yon Bayu
Yon Bayu Penulis

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Jokowi Mulai Keteter Hadapi Manuver Amien Rais

7 Juni 2018   18:35 Diperbarui: 8 Juni 2018   12:12 4062 15 15
Jokowi Mulai Keteter Hadapi Manuver Amien Rais
Amien Rais. Foto: KOMPAS.com/Dany Permana

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais  menunjukkan kelasnya sebagai politisi ulung ketika berhasil "memaksa" Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al-Jufri terbang ke Mekah Arab Saudi untuk menemui Dewan Pembina Persudaraan Alumni (PA) 212 Habib Rizieq Shihab. 

Kubu Presiden Jokowi pun panik. Counter yang diproduksi Istana sangat kentara mengisyaratkan hal itu.

Misi besar yang diusung oposisi untuk mengganti Presiden Jokowi secara konstitusional pada gelaran Pilpres 2019, bukan dosa. Demikian juga retorika, campaign bertagar 2019GantiPresiden, hingga menggalang simpul-simpul kekuatan di luar lingkar Istana melalui lobi-lobi politik tingkat tinggi.

Dari pemahaman itu, maka tidak ada yang salah ketika Amien Rais "mengajak" Prabowo  dan pentolan PKS menemui Rizieq untuk membahas koalisi strategis menghadapi Pilpres 2019. Dari pertemuan itu- meski tokoh PKS tidak terlihat dalam foto-foto pertemuan yang dikirim ke media, lahirlah apa yang disebut Koalisi Keumatan yang akan ditopang oleh empat partai yakni Gerindra, PKS, PAN dan PBB.

Keberangkatan Prabowo dan Salim Segaf tidak serta-merta. Ada peristiwa pendahulu yang sulit dipisahkan dari manuver Amien Rais. Setelah memberondong Istana dengan isu-isu panas, Amien Rais berhasil "menguasai" PA 212. 

Perlahan namun pasti, PA 212 mulai dapat dikendalikan. Hal ini sebenarnya sudah tercium oleh Rizieq ketika Amien Rais menyerang pertemuan Tim 11 PA 212 dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.  

Reaksi frontal dari para ulama yang mengikuti pertemuan karena merasa ditelikung Istana setelah foto pertemuannya tersebar di media, diyakini Rizieq---melalui pengacaranya, Kapitra Ampera, akibat pengaruh Amien Rais. Padahal pertemuan merupakan bagian dari upaya Rizieq untuk bisa kembali ke tanah air tanpa ada proses hukum.    

Meski sempat membuat panas internal, namun tidak membuat Amien Rais terpental dari PA 212. Dengan cerdik digelarlah Rakornas untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan PA 212. Nama Rizieq pun berada di urutan pertama sebagai capres pilihan PA 212. Sekilas tampak tidak ada campur tangan Amien Rais. Semua pihak yang mendukung PA 212 merasa senang karena Rizieq kembali ditempatkan secara terhormat.

Namun tidak demikian halnya dengan Prabowo dan kubu PKS. Rekomendasi PA 212 bisa mengacaukan rencana koalisi Gerindra-PKS. Sangat mungkin PA 212 akan mendukung calon lain karena nama yang direkomendasikan bukan hanya Prabowo. Terlebih Prabowo hanya ditempatkan di nomor dua, di bawah Rizieq.

Adanya campur tangan Amien Rais mulai terlihat ketika muncul ide untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada Rizieq. Amien tahu persis, Rizieq tidak mungkin mencalon diri- setidaknya untuk Pilpres 2019, karena masih disandera kasus hukum. Amien tidak akan membiarkan Jokowi terlalu cepat memberikan "ampunan" karena bisa mengacaukan skenarionya.

Prabowo dan PKS yang masih membutuhkan suara Rizieq untuk mendukung koalisi, menyambut baik tawaran Amien Rais untuk pergi menemui Rizieq dengan jaminan Prabowo tetap sebagai capres yang didukung PA 212. Meski PKS sempat membaca gelagat Amien Rais dan menghindari pertemuan secara terbuka, tetapi akhirnya menerima  skenario Amien Rais untuk mewujudkan koalisi yang didukung empat partai yakni Gerindra, PKS, PAN dan PBB. 

Amien sengaja memberikan kehormatan kepada Rizieq untuk mengumumkan nama koalisi yang sudah disiapkan yakni Koalisi Keumatan. Terkait nama koalisi bisa dirunut dari beberapa pernyataan Amien Rais sebelumnya.

Mengapa Amien Rais menggunakan PA 212, bukan PAN, untuk menjalankan skenarionya? Posisi PAN saat ini kurang menguntungkan mengingat masih berada di dalam lingkar Istana sehingga sulit diterima kubu oposisi. Meski beberapa kali PAN melakukan manuver yang berseberangan dengan Istana, tetapi daya tawar PAN tetap rendah sehingga sulit mempengaruhi koalisi Gerindra-PKS. Salah satu contohnya, PKS tegas menolak jika Prabowo mengambil cawapres dari PAN.      

Di sisi lain pamor PA 212 tengah berada di puncak dengan Rizieq sebagai figur sentralnya. Oleh sebagian kaum Muslim, Rizieq dianggap sebagai wujud nyata kriminalisasi terhadap ulama oleh pemerintahan Jokowi. 

Dasarnya adalah pelaporan di berbagai markas kepolisian dan hampir semuanya diproses. Bahkan dua laporan sudah dinaikkan statusnya sehingga menjadikan dirinya sebagai tersangka yakni laporan Sukmawati Soekarnoputri terkait dugaan penodaan Pancasila dan kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein yang diunggah di situs balada cinta rizieq yang sekarang sudah tidak bisa diakses.

Nama Rizieq memang melambung setelah menjadi tokoh yang ikut "menggulingkan" Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bukan hanya kekalahan di Pilgub DKI Jakarta 2017, tetapi juga menyeretnya ke penjara dalam kasus penodaan agama. 

Nama Rizieq lekat dengan aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau Aksi 212- unjuk rasa yang melibarkan jutaan umat Islam untuk memprotes  ucapan Ahok terkait surat Al Maidah 51, meski saat itu banyak tokoh Islam kondang yang terlibat termasuk KH  Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan KH Muhammad Arifin Ilham.  

Pentolan FPI, FUI dan beberapa organisasi yang selama ini jarang terdengar namanya, lantas mendeklarasi organsiasi yang mewadahi para alumni  212 tanpa melibatkan nama-nama tenar yang terlibat dalam aksi tersebut, kecuali Rizieq Shihab dan Amien Rais. PA 212 kemudian menjadi corong "perjuangan" Rizieq, sehingga nama FPI tenggelam. 

Rizieq yang sebelumnya hanya Imam Besar FPI dengan anggota terbatas dan bergerak di tataran isu "remeh-temeh",  menjelma menjadi tokoh politik nasional dan dielu-elukan oleh kalangan Islam yang berseberangan dengan pemerintah. Berbicara tentang politik Islam, sangat tidak afdol manakala menafikan kehadiran Rizieq. Begitu kira-kira kondisi saat ini.

Apakah kemudian Amien akan menggunakan Rizieq sebagai pemersatu di tubuh koalisi? Tentu tidak. Amien tahu, Rizieq bukan figur pengikat isu untuk mengalahkan Jokowil. Bahkan Partai Demokrat terang-terang menolak merapat jika di bawah komando Rizieq. 

Selama ini Rizieq justru menjadi "pemecah" isu. Banyak isu-isu besar yang sebenarnya bisa dikristalisasi menjadi perekat kekuatan kubu yang kontra Jokowi, tidak berjalan sempurna setelah "dikuasai" FPI atau sekarang oleh PA 212.

Mari kita ambil contoh isu revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diawali dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Isu ini sebenarnya sangat strategis. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu Prabowo, sempat menyebut Perppu Ormas berpotensi menjadi abuse of power. 

Namun karena isu tersebut kemudian "diambil-alih" oleh PA 212 dengan tagline kriminalisasi terhadap Islam, para penggiat demokrasi yang juga menentang Perppu tersebut enggan terlibat terlalu jauh. Alhasil, demo PA 212 ke DPR pun sepi peminat  meski mengatasnamakan Islam, sehingga Perppu tetap disahkan menjadi UU, meski ada aksi walk out Gerindra, PKS dan PAN.

Masih banyak contoh-contoh lain. Tetapi dari kasus Perppu Ormas  saja bisa dijadikan gambaran, isu-isu strategis yang memiliki cakupan nasional, akan mentah jika "kuasai" PA 212. 

Para penggiat demokrasi dan HAM enggan sepanggung dengan kelompok yang dalam kasus lain dipersepsikan intoleran. Sementara sebagian besar umat Islam, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang juga ikut aksi 212, merasa tidak memiliki kaitan apa pun dengan PA 212. "Fatwa" Rizieq Shihab tidak berlaku di luar PA 212.

Istana sebenarnya sudah membaca manuver Amien Rais. Namun reaksi yang timbul justru tidak mencerminkan politik tingkat tinggi. Lontaran Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin agar PA 212 memecat Amien Rais dari posisi Dewan Kehormatan, justru menguatkan posisi mantan Ketua MPR itu karena anggota PA 212 menganggapnya sebagai campur-tangan pemerintah. 

Demikian juga pernyataan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir yang menyebut Prabowo berada di bawah ketiak Rizieq. Meski tujuannya untuk membuat marah kader-kader Gerindra, tetapi pernyataan Inas justru bentuk pengakuan ketidakberdayaannya menghadapi manuver Amien Rais.

Terbaru, muncul sinyalemen Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan chat mesum Rizieq degan Firza Husein. 

Jauh sebelumnya, Polda Jawa Barat bahkan sudah menghentikan penyidikan kasus dugaan penodaan terhadap Pancasila. Jika tujuannya untuk merangkul Rizieq dan ulama di belakangnya, strategi ini sudah sangat terlambat. Saat ini Rizieq sudah "dikuasai" Amien Rais. Di sisi lain, Jokowi bisa "dicemooh" pendukung Ahok jika sampai Rizieq pulang tanpa ada proses hukum.

Mengapa Istana terkesan panik dan keteter menghadapi manuver Amien Rais? Salah satunya karena salah mengantisipasi genderang yang ditabuh pendiri PAN tersebut. Jokowi dan jajarannya dibuat sibuk meng-counter pernyataan-pernyataan kamuflase yang ditembakkan Amien Rais. 

Istana gagal memahami skenario Amien Rais. Setelah kini skenario itu terbuka, Istana tidak memiliki cukup waktu untuk meredamnya sehingga counter yang dilakukan cenderung hanya luapan kepanikkan. 

Ngabalin, apalagi Inas, harus belajar lagi agar bisa sedikit membaca geliat Amien Rais sehingga tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif. Jangan sampai tembakkan ke kubu lawan justru melukai pendukungnya sendiri.

Salam @yb