Calon pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 tampaknya sudah diputuskan sejak beberapa waktu lalu. Sepak terjang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko seperti mengisyaratkan adanya peran lebih yang dimandatkan oleh Jokowi. Strategi keras yang "dimainkan" Jokowi akhirnya memaksa Prabowo Subianto menerima skenario koalisi yang disodorkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedekatan Moeldoko dengan Jokowi mencuat ke publik di tengah acara pernikahan Kahiyang Ayu dengan Mohammad Bobby Afif Nasution, akhir tahun lalu. Saat itu Moeldoko didapuk mewakili Jokowi menyampaikan sambutan di resepsi malam pernikahan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini mengaku diberitahu untuk tugas itu dari Mensesneg Pratikno.
Usai mantu, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Moeldoko pun masuk ke Istana menggantikan Teten Masduki. Nama mantan Panglima TNI yang diangkat SBY ini pun langsung meroket.
Berbeda dengan Teten yang terkesan hanya menjadi jangkar antara Presiden dengan tokoh-tokoh di luar kabinet, Moeldoko sebagaimana Luhut Binsar Panjaitan --Kepala KSP pertama dan kini Menko Kemaritiman, benar-benar menjadikan KSP sebagai palang pintu Presiden Jokowi dan pengendali pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sesuai amanat Perpres Nomor 26 Tahun 2015 yang menjadi payung hukum KSP.
Meski tidak bisa disebut overlapping, beberapa kali Moeldoko tampak "mengambil alih" peran Juru Bicara Presiden Johan Budi. Moeldoko bukan hanya menyampaikan ucapan dan sikap Presiden terkait sebuah masalah, namun juga "pasang badan".
Hal ini terlihat saat menanggapi setahun kasus teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan di tengah desakan perlunya pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk membantu mengungkap pelaku dan "jenderal" di balik teror keji tersebut.
Meski mengaku belum tahu sikap Presiden terhadap tuntutan pembentukan TGPF, namun Moeldoko menjamin komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus Novel tidak berubah.
Moeldoko pun sangat berapi-api ketika membela program Jokowi di acara Mata Najwa. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini bahkan sampai berdiri sambil menjelaskan capaian Presiden Jokowi dari mulai pembangunan jalan tol, kenaikan kuota haji, hingga reformasi agraria. Sayangnya, respons mahasiswa yang menjadi audiens Mata Najwa bertajuk "Kartu Kuning Jokowi" itu, kurang meyakinkan.
Kini Moeldoko juga berdiri paling depan kala membela pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Moeldoko adalah orang pertama yang menyebut Presiden Jokowi sudah menyetujui keberadaan Koopssusgab yang diusulkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto.
Padahal saat itu belum ada informasi dari Mabes TNI soal rencana pembentukan Koopssusgab. Bahkan Mabes TNI sudah mengirim anggota Kopassus untuk membantu Densus 88 Antiteror memburu para teroris.
Sejak saat itu pula Moeldoko sangat gencar membela keberadaan pasukan super elit yang anggotanya diambil dari kesatuan elit semua matra di tubuh TNI termasuk Kopassus (AD), ditambah Kopaska (AL) dan Paskhas (AU). Moeldoko pun menyemprot pihak-pihak yang menentang keberadaan pasukan TNI yang bisa langsung menangkap terduga teroris tersebut.
