Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi tinggal menghitung hari. Meski kasus chat mesum yang diduga dilakukan Rizieq dengan Firza Husein tetap diproses namun tidak akan ada penahanan. Keistimewaan apalagi yang akan diterima Rizieq setelah 3 bulan lebih "menunaikan ibadah" di Tanah Suci?
Kepulangan Rizieq Shihab terbaca setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian "dipaksa" mencopot Irjen M. Iriawan dari jabatan Kapolda Metro Jaya dan menggantinya dengan Irjen Idham Azis yang diyakini akan lebih lunak dalam menangani kasus Rizieq. Kondisi lain yang dapat dibaca sebagai pertanda adalah sepinya pemberitaan tentang Rizieq Shihab di media-media mainstream pasca pergantian Kapolda Metro Jaya. Salah satu penyebabnya karena kelompok pendukung Rizieq, terutama Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilih menjauh dari isu-isu tersebut dan juga isu-isu kontroversi lainya seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan rencana pemerintah menggunakan dana haji. Tidak terbayangkan bagaimana reaksi GNPF dan juga FPI terhadap kedua isu itu manakala situasinya berbeda.
Pertemuan Idham Azis  dengan Ketua Umum MUI beberapa waktu lalu semakin menguatkan sinyalemen terkait kepulangan Rizieq. Meski tidak secara spesifik, namun keduanya ditengarai membahas soal GNPF dan kasus Rizieq. Hal itu terbukti dengan imbauan Ma'ruf Amin agar Rizieq segera pulang untuk menjalani proses hukum.
Kapankah Rizieq pulang setelah lebih dari tiga bulan berada di Arab Saudi, tepatnya sejak 26 April 2017, atau sebulan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi? Kepastian tanggal kepulangan Rizieq disampaikan kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera. Menurut Kapitra, kliennya berangkat dari Arab Saudi tanggal 15 Agustus 2017 dan tiba di Indonesia pada keesokan harinya. Polda Metro Jaya, seperti disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, pun sudah menyiapkan pengamanan di sekitar bandara untuk membludaknya massa yang ingin menyambut tersangka kasus dugaan penistaan terhadap Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat tersebut.
Mengapa sikap aparat kepolisian (baca: pemerintah) terhadap Rizieq menjadi lunak? Â
Pertama adanya jaminan Rizieq Shihab dan kelompoknya tidak lagi menyuarakan kebencian kepada pemerintah. Sikap kritis Rizieq dan kelompoknya, termasuk menggelar demo, akan ditolerir sepanjang tidak melakukan penggiringan opini yang mengarah pada adu domba masyarakat, terutama antar umat Islam sendiri.
Kedua, Presiden Jokowi membutuhkan tokoh-tokoh Islam  yang secara riil memiliki kekuatan di level akar rumput, untuk menghadang kubu lawan yang memanfaatkan isu Islam untuk menyudutkan pemerintah sehingga di mata sebagian umat Islam citra Jokowi begitu buruk. Blow up negatif terhadap keinginan Jokowi memanfaatkan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur menjadi warning bahwa Jokowi membutuhkan tokoh semacam Rizieq. Â
Ketiga, Jokowi tidak ingin kelompok Rizieq dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya, terutama dari kubu Cikeas yang digawangi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi akan memotong upaya SBY dengan menggandeng tokoh-tokoh Islam yang selama ini terlihat berseberangan dengan pemerintah.
Terakhir, Rizieq yang sudah menyandang status tersangka tentu akan lebih mudah "dimanfaatkan" untuk mengendalikan massa Islam "garis keras" yang tergabung di GNPF dan juga FPI. Jangan sampai FPI Â jatuh ke tangan tokoh lain yang mungkin saja lebih keras dari Rizieq. Apa yang terjadi saat Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 dipegang Ansufri Idrus Sambo- yang kini telah diganti oleh juru bicara FPI Slamet Ma'arif, menjadi contoh bahawa ketiadaan Rizieq menjadi jalan bagi munculnya tokoh-tokoh lain yang justru lebih keras terhadap pemerintah.
Namun Jokowi pun harus mewaspadai jangan sampai upaya untuk meredam kelompok Islam garis keras justru menyakiti umat Islam lainnya yang selama ini sudah berjibaku menahan gempuran Rizieq Shihab dan kelompoknya.
Salam @yb
