Saat Basuki Tjahaja Purnama sudah lepas dari penjara, dia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Komisaris Pertamina, sebuah perusahaan plat merah dibawah kementerian BUMN. Menurut saya bukan tanpa tujuan jika BTP atau yang lebih sering dipanggil dengan Ahok itu ditunjuk menjadi komisaris perusahaan milik negara.
Meski negara tidak lagi mengandalkan pendapatan dari minyak bumi, namun tanah Indonesia masih menghasilkan minyak dan turunannya dan menghasilkan pendapatan yang lumayan besar meski bukan yang terbesar. Ini memang berbeda dengan kondisi 40-50 tahun lalu yaitu sekitar tahun 1970-1980 dimana kita menjadi salah satu negara eksportir minyak penting dunia. Kita juga menjadi anggota penting di negara penghasil minyak dunia atau OPEC.
Namun sayangnya, meski pendapatan dari minyak Indonesia cukup besar pada zaman itu, namun cukup banyak yang dikorupsi. Korupsi itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan salah satu petinggi Pertamina kala itu dicopot dari jabatannya, namun dia sudah mengumpulkan pendapatan fantastis bagi dirinya pribadi dari Pertamina.
Tapi dari seluruh penjelasan di atas, sampai saat ini meski Pertamina bukan lagi perusahaan dengan kontribusi terbanyak, namun pendapatannya masih relatif banyak dan itu harus diaga dari para koruptor-koruptor. Sehingga penempatan Ahok di sana merupakan sesuatu yang tepat karena begitu dia diangkat, pendapatan perusahaan itu langsung meroket.
Ahok sendiri adalah seorang yang fenomenal. Karena karir politiknya bergejolak sejak dia menjadi gubernur DKI Jakarta meneruskan Joko Widodo yang naik menjadi Presiden RI. Ahok yang punya etos kerja tinggi dan jauh dari kebiasaan korupsi mengatur DKI Jakarta dengan cukup baik. Ibukota yang rentan pada masalah banjir dan kemacetan lalu lintas, secara cepat dapat diselesaikan oleh Ahok.Â
Dia juga melakukan proses birokrasi yang bersih sehingga membuat resah banyak pegawai yang terbiasa dengan lahan basah. Begitu juga dengan pengusaha yang terbiasa menyuap untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya, menjadi tidak suka. Pada titik ini, jabatan birokrasi seperti gubernur DKI Jakarta tidak lagi menjadi cerminan meritokrasi, namun atas dasar kebencian pribadi.
Dengan berbagai muslihat diantaranya dengan menggunakan alasan melakukan penghinaan terhadap agama atas  'salah omong' Ahok soal Al Maidah, dan kampanye rasis yang massif membuat dia kalah dalam konstestasi meraih jabatan gubernur DKI untuk periode kedua. Kampanye itu dengan terbuka mengunakan agama dan suku sebagai senjata pemecah. Melalui masjid dan media sosial, masyakat Jakarta terbelah dan kemudian keterbelahan itu menyebar ke seluruh Indonesia.
Dari gambaran di atas kita bisa mereview lagi makna pluralisme, Pancasila, prestasi dan beberapa hal demi kemajuan Indonesia. Kita tak boleh lagi terjebak pada prespektif sempit dan tekstual yang dilontarkan oleh beberapa tokoh termasuk tokoh agama dengan tujuan tertentu. Kita harus dengan jernih berfikir, bagaimana bangsa kita terbentuk dan kemudian tumbuh menjadi besar seperti ini. Indonesia dibangun atas dasar perbedaan atau heterogenitas bukan homogeny satu agama atau golongan.
Dengan selelu mengingat kita kita bisa terus menjalani kehidupan damai sebagai warga negara Indonesia.
