Selain sumber daya maritim yang berlimpah, Indonesia juga kaya sumber daya nabati di kawasan hutan. Ditambah populasi manusia terbesar keempat di dunia, Indonesia diramalkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, 25 tahun mendatang.
Persoalannya tinggal menyeleraskan tata kelola sumber daya alam dengan potensi sumber daya manusia Indonesia. Salah satu yang dilakukan saat ini, yaitu optimalisasi peran masyarakat dalam mengelola hutan, yang dilakukan dengan program Perhutanan Sosial.
1. Menjamin Hutan Desa hingga Hutan Adat
Program Perhutanan Sosial dipercepat dalam 4 tahun terakhir ini, yang diimplementasikan dengan lima skema. Pertama, Skema Hutan Desa (HD), yang memberi kewenangan pemerintah desa untuk turut mengelola hutan demi kesejahteraan warganya. Kedua, Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan, khususnya dalam kelompok ekonomi bawah.
Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang memberi hak pada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan dengan tetap menjamin kelestariannya. Keempat, hutan adat (HA) yang memberi hak hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan adat. Kelima, Kemitraan Kehutanan yang memfasiltiasi kerjasama masyarakat sekitar hutan dengan pemegang izin usaha pemenfaatan hutan.
2. Pemanfaatan Hutan untuk Kurangi Kemiskinan
Sesuai namanya, Perhutanan Sosial digulirkan secara khusus demi misi sosial, yaitu mengatasi kemiskinan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan 12.7 juta hektar hutan negara di seluruh Indonesia untuk dikelola masyarakat sekitar hutan.
Salah satu riset menunjukkan, 50 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di sekitar hutan. Maka, fokus Perhutanan Sosial ditujukan untuk masyarakat sekitar hutan yang berlahan sempit atau tidak memiliki lahan, dan berada di bawah garis kemiskinan.
Pemanfaatan lahan oleh rakyat ini dijalankan dengan tiga pilar kebijakan, yaitu ketersediaan lahan, kesempatan membuka usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan begitu tiga capaian bisa diperoleh sekaligus, yaitu: peningkatan produktivitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan hutan yang tetap terjaga kelestariannya. Maka, pengelolaan hutan pun dilakukan dengan kaidah ramah lingkungan dan tidak merusak keanekaragaman hayati yang ada.
3. Percepatan di Bawah Kepemimpinan Jokowi
