Ada Apa dengan #BubarkanPDIP ?

Senin, 04 Januari 2021, warga twitter digegerkan dengan tagar #BubarkanPDIP, tak tanggung-tanggung tagar ini mencapai 40 ribu lebih cuitan. Memang hal seperti ini sudah biasa, begitu suatu tagar naik ke permukaan maka tak lama ia akan terus naik menuju titik paling atas. Namun, pertanyaannya adalah memang ada apa dengan tagar ini? 

Setelah penelusuran penulis tentang tagar ini, ternyata ini bersumber dari keresahan masyarakat terhadap parpol tersebut. Dimana para kader-kadernya banyak yang terjerat dalam kasus korupsi. Memang banyak yang dari parpol ini terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Seperti yang dilansir oleh Tribunnews.com (20 Desember 2018) "Jika merujuk data, kader-kader PDIP justru yang menduduki peringkat pertama terjaring OTT KPK," ujar Hendardi (ketua setara institute) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Tak hanya itu, ada sederet nama yang terseret dalam kasus korupsi. Seperti, Menteri Sosial Juliari P. Batubara (kasus bantuan sosial), kaki tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo  (kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster),Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno. Nama-nama tersebut semuanya ada dibawah naungan parpol PDIP.

Memang di sisi lain, PDIP adalah sosok yang paling tegas dalam menyuarakan keadilan apalagi terhadap pelaku para koruptor. Bahkan ketum nya pun sering mengarahkan para kadernya seperti yang dikatakan oleh Hasto "Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi,"(pikiranrakyat.com). 

Namun, sepertinya keterlibatan parpol pada kasus korupsi yang menjerat para kadernya, itu memiliki peran penting. Apalagi jika ditilik lagi unsur kepentingan politik di dalamnya begitu kuat. Hal ini terlihat dalam data yang diterbitkan kpk.go.id " Data KPK sepanjang tahun 2004 - 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat  publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 397 orang diantaranya menduduki jabatan politik, yaitu 257 orang adalah anggota DPR atau DPRD, 21 orang adalah gubenur dan 119 orang adalah bupati atau walikota dimana semuanya berlatar belakang dari partai politik."

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai "Koruptor selama ini selalu memunyai kaitan dengan partai politik. Gubernur, bupati, wali kota, sampai anggota DPRD, DPR, jelas saat pencalonan adalah wakil partai," dilansir Suara.com (12 Januari 2020). 

Dalam hal ini juga Praborini menyatakan alasannya terkait dugaan kuat keterkaitan parpol dengan kasus korupsi para anggotanya. "Karena partai politik sebagai satu-satunya sarana mencapai kekuasaan menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan politik, yang nantinya menempatkan orang-orang yang dapat memuluskan kepentingan elit parpol," ujarnya.

Maka kiranya, pada kasus-kasus korupsi yang menimpa pada para kader PDIP, memang ada kaitannya dengan parpol tersebut juga.  Guna melancarkan rencana para elit parpol, politisi juga birokrasi. 

Nah, barangkali mencuatnya tagar #BubarkanPDIP ini mucul dari hal-hal di atas. Tak heran jika rakyat sudah resah dengan kelakuan para "elit" politis mereka akan menyuarakannya. Karena yang akan mengherankan adalah ketika sebuah negara menganut sisten demokrasi namun rakyatnya berhenti mengkritik atau membungkan suaranya, lebih-lebih jika pemerintah yang membungkam suara rakyatnya. Itu jelas mengherankan dan tak ada kata lain lagi selain melawan!