Kebijakan fiskal pemerintah dukung pemulihan ekonomi di tahun 2023 mendatang, berikut penjelasanya!
Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi yang sedang mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Presiden Jokowi Dodo melaksanakan dan menetapkan program prioritas meliputi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.
“Untuk tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini berarti pada kisaran antara Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun” ucap Sri Mulyani pada saat rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden pada Kamis (14/04/2022)
Perencanaan tahun depan diperkirakan untuk menganggarkan pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB, yaitu pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun rupiah. Menurut menteri keuangan, anggaran belanja pusat berkisar antara Rp2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun rupiah dan anggaran pembelanjaan daerah yaitu berkisar Rp800 hingga Rp826 triliun rupiah.
Sri Mulyani juga menyampaikan melalui defisit APBN pada tahun 2023 akan direncanakan berkisar Rp562,6 triliun sampai Rp596,7 triliun rupiah. Seperti yang kita ketahui 2,81 hingga 2,95 persen yang diperoleh dari PDB. Maka dari itu UU Nomor 2 tahun 2020 kembalinya Difisit APBN dibawah 3 persen di tahun 2023. Namun pada saat itu juga APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi yang menurun pada tahun sebelumnya serta terus mendukung program-program yang bersifat pembangunan nasional ungkap mentri keuangan.
Nah dalam kebijakan fiskal pemerintah ini data bagi mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial ini akan makin dimutahirkan dan akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial kata kementrian sosial kita. Selain itu karena adanya pandemi covid-19 anggaran kesehatan selama 3 tahun terakhir tentunya sangat melonjak naik. Maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan menaikan belanja kesehatan yang tidak bersangkutan lagi pada covid-19 di tahun 2023. Nah pertanyaan nya mengapa sih pemerintah tidak lagi belanja kesehatan untuk covid-19 ini ?
Hal ini dikarenakan covid-19 pada tahun 2023 tidak lagi menjadi faktor yang sangat serius untuk ditangani, menurut menteri keuangan kita Sri Mulyani hal tersebut tujuannya untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh kementerian kesehatan yang sudah mengakibatkan menurunya perekoniam pada tahun sebelumnya.
Selain di bagian kesehatan yang mengalami kebijakan fiskal ada juga kebijakan fiskal yang di lakukan pemerintah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan juga mendapatkan anggaran dari pemerintah di tahun yang akan datang dan bidang pendidikan ini juga menglami peningkatan anggaran yaitu mencapai Rp595,9 triliun sampai Rp563,6 triliun. Dibandingkan tahun ini anggaran pemerintah pada bidang pendidikan yang hanya berkisar RP542,8 triliun rupiah.
Menurut Sri mulyani, anggaran yang sedemikian banyaknya akan sangat dapat membantu termasuk beasiswa pelajar yaitu 20 juta Kartu Indonesia Pintar atau KIP, beasiswa kepada 975,3 ribu mahasiswa, untuk membayar tunjangan guru dan PNS sebanyak 264 ribu orang.
Untuk infrastruktur menteri keuangan mengatakan bahwa pada tahun 2023 akan menganggarkan dengan cukup signifikan di untuk melakukan program penting seperti pengelolaan air limbah, perumahan dan lain-lain. Selain itu kementerian menganggarkan infrastruktur konektivitas seperti jembatan, kereta api, bandara. Untuk tekhnologi informasi seperti satelit dan BTS. Belanja infrastruktur pada tahun 2023 akan berkisar Rp367 hingga Rp402 triliun rupiah.
