Sebuah pertanyaan besar terngiang dalam benak jutaan masyarakat indonesia, pertanyaan itu adalah, sampai kapan bencana kebakaran hutan dan kepungan kabut asap yang menyesakkan ini akan berakhir? Hingga artikel ini diturunkan, sebagian besar luasan wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan hampir merata diselimuti asap pekat. Pemerintah pun nampak sudah kepayahan, ribuan titik api terus berkobar walaupun sudah dilakukan operasi pemadaman kekuatan penuh.
Lantas harus bagaimana lagi kita menyikapinya? Apa sesungguhnya masalah besar yang tersembunyi di balik tragedi kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2015 ini?
Melihat dari sumber penyebabnya, modus utama pembakaran lahan hutan di area lahan gambut Kalimantan dan Sumatera adalah untuk alih fungsi lahan hutan agar dapat ditanami tanaman sawit. Beberapa izin lainnya dikeluarkan pemerintah daerah setempat agar alih fungsi lahan hutan dapat digunakan sebagai area tambang. Hutan yang diubah statusnya pun terdiri dari beragam jenis, ada Hutan Tanaman Industri, bahkan Hutan Lindung! Jenis hutan yang sesungguhnya sama sekali tak ada alasan untuk diutak-atik oleh pihak manapun.
Walau sudah diawasi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, entah mengapa pemberian izin untuk alih fungsi hutan terus terjadi. Banyak pihak pun mencium aroma korupsi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 ini.
Dipaparkan oleh Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Aji, seperti yang dilansir CNN, kenyataannya memang ada banyak korporasi di Indonesia yang bermain nakal dengan menyuap pejabat daerah agar izinnya dapat mulus dikeluarkan. Izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan alih fungsi lahan hutan dan akhirnya berujung pada pembakaran lahan sebelum ditanami sawit.
Masih teringat dalam benak, bagaimana tahun lalu KPK menangkap Gubernur nonaktif Riau periode 2014-2019 Annas Maamun terkait kasus korupsi. Annas dituduh telah menerima suap sejumlah milyaran rupiah untuk menggolkan izin alih fungsi lahan hutan di Riau. Annas diketahui telah menerima suap uang pelicin izin Rp 2 miliar dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung. Akhirnya setelah melalui persidangan, Annas dihukum bui selama 6 tahun penjara.
Selain duit pelicin untuk penerbitan izin alih fungsi lahan hutan yang akhirnya berujung pada bencana kabut asap, indikasi korupsi lainnya dari urusan hutan di Indonesia dapat diendus dari berbagai kasus. Data dari Indonesia Corruption Watch memaparkan bahwa korupsi hutan dii Indonesia telah menjadi sumber uang yang luar biasa bagi para pejabat daerah di Indonesia. Uang pelicin dari pengusaha biasa dikeluarkan untuk izin Hak Penguasaan Hutan, izin tambang, dan izin penggunaan lahan dari hutan lindung untuk diubah jadi properti.
Berapa kerugian negara atas kasus korupsi di sektor kehutanan? Hitungan ICW menyebutkan angka Rp 201, 82 triliun rupiah sebagai harga kerugian yang harus diterima Indonesia. Kerugian itu belum termasuk implikasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang mengepung di akhir tahun 2015 ini.
Sekali lagi, dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia memang betul-betul menjadi negara yang tak bisa merawat dan menjaga hutannya. Hutan adalah paru-paru dunia, namun kekayaan hutan dan lahan subur di Indonesia telah menghasilkan masyarakat Indonesia yang haus akan harta, dengan cara membabat habis hutan, mengkonversinya menjadi lahan penghasil duit. (cal)