Birokrasi

Dewan Siap Pasang Badan Dukung Warga Janah Jari Perjuangkan Hak Desa

5 Juni 2018   14:05 Diperbarui: 5 Juni 2018   17:34 183 0 0
Dewan Siap Pasang Badan Dukung Warga Janah Jari Perjuangkan Hak Desa
Foto wakil ketua II DPRD, Bartim, Raran.


Tamiang Layang - Kalangan legislator anggota Dewan  perwakilan rakyat (DPRD ) Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan siap pasang badan  untuk  mendukung upaya warga desa Janah Jari, kecamataan Awang ,untuk memperjuangkan hak desa atas lahan yang masuk dalam kawasa Hak Guna Usaha (HGU)  PT Sandhabi Indah Lestari (SIL) yang telah ambil alih kepemilikan ke PT Cilliandry Angky Abadi CAA  grup .

Wakil ketua II  DPRD ,Bartim, Raran mengatakan  pihaknya sangat prihatin atas permasalahan yang terjadi antara warga masyarakat  desa  Janah Jari dengan PT CAA grup   terkait lahan warga yang masuk didalam kawaaan HGU   tepat ditengah areal pemukiman desa antara  RT02 dan 03 .

Raran menegaskan, menyikapi  permasalahan  ini, DPRD secara kelembagaan  merasa amat prihatin sekaligus juga mempertamyakan   legalitas sekaligus  juga dokumen   perizinan  dari  perusahaan  PT CAA grup.Srbab sampai saat ini, baik DPRD maupun pemerintah kabupaten tidak pernah  mengetahui  keberadaan  perusahaan ini. 

Namun sebaliknya  yang masuk laporan keDPRD, maupun pemerintah daerah  setempat hanyalah  kasus sengketa  penyerobotan  lahan, pengrusakan  hutan dikawasan sungai .Seperti baru-baru ini, DPRD melakukan  RDP atas penggusuran  lahan, penutupan  ulu sungai Awang didesa Tamgkan, dan permasalahan  ganti rugi.

,"Oleh karenanya  DPRD secara  kelembagaan menegaskan siap pasang badan untuk  mengawal  aspirasi masyarakat  dalam upaya memperjuangkan hak-haknya,"kata Raran, Selasa, (5/6/2018).

Polisi  Demokrat  ini  menbahkan,  terkait tuntutan warga  masyarakat  desa Janah Jari, agar lahan masuk didalam  kawasan HGU dikeluarkan, termasuk  tuntutan masyarakat,  jarak   2500 meter dari kawasan pemukiman warga desa janah jari agar dikeluarkan dari HGU. Sebab sebutnya warga pasti memerlukan lahan untuk pembanngunan untuk kemajuan desa.

,"Karena itu, sudah  menkadi  kewiban  kami (kalangan anggota  DPRD red)  untuk  mengawal kasus sengketa lahan ini, agar hak-hak warga desa tidak terabaikan,"timpalnya.

Diungkapkan Raran, Sepengetahuannya di HGU yang ada sudah ada tiga investor yang menggunakan. Sebelumnya  ada namanya PT Hasfarm Utama Esttate,(HUE)  anak perusahaanya PT Polymers Kalimantan  Plantotion (PKP)  ,PT Sandabi Indah Lestari (SIL)  dan terakhir ini  adalah PT CAA grup  dengan anakan perusahaannya  PT Borneo Ketapang Indah (BKI)  dan PT Ketapang Subur Lestari ( KSL )  yang beralih kepemilikan dalam menggunakan HGU dengan komiditi yang berbeda dari sebelumnya karet menjadi tanaman sawit.

"Bila perusahaan menjalankan oprasionalnya sesuai aturan yang  ada dan hak masyarakat desa tidak dirugikan, Saya kira tidak ada alasan masyarakat untuk menolak atau melakukan perlawanan.

Sebagai contoh  , beberapa tahun silam ada program cetak sawah di janah jari, akhirnya diminta setop oleh pihak perusahaan sebelumnya karena masuk HGU.Padahal lokasi persawahan ini lebih dulu ketimbang HGU. 

,"Oleh sebab  itu, Kami berharap agar kedepannya semua perusahan yang ada, jangan karena memiliki modal yang besar. Hak-hak masyarakat diabaikan," tandasnya.

Foto kepala desa Janah Jari, Dikianto bersama warganya saat mendatangi kantor DPRD Bartim
Foto kepala desa Janah Jari, Dikianto bersama warganya saat mendatangi kantor DPRD Bartim


Terpisah ketua tim penataan aset desa  janah Jari, Kecamatan Awang, Mistoyo mengatakan kedatangan pihaknya  untuk menemui unsur pimpinanan DPRD Bartim  ,yaitu menyampaikan  aspirasi  dan sekaligus berkoordinasi terkait oermasalahan yang ada didesa Janah Jari antara warga dan PT KSL.

"Kami datang untuk berkoordinasi dan minta pertimbangan dari para dewan sebagai wakil rakyat atas permasalahan yang  terkadi didesa kami ," katanya. (Yartono)