Yaqub Walker
Yaqub Walker Petualang

Seorang petualang alam dan pemikir yang kadang mencoba menulis sesuatu.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Raja Juli Antoni "Menantang" Fadli Zon di ILC

15 Maret 2018   17:27 Diperbarui: 15 Maret 2018   18:44 498 0 0

Anak muda hari ini harus mau turut serta dalam berpolitik, karena pada akhirnya masa depan Indonesia akan jatuh ke tangan anak muda juga. Pada tahun 2020 nanti, saya yakin bahwa akan banyak politisi senior yang mulai beristirahat dari dunia politik praktis. Pendapat saya itu berdasarkan fakta saat ini bahwa banyak politisi senior di berbagai partai yang sudah menginjak usia di atas 65 tahun.

Saya teringat sebuah penampilan yang mengesankan Raja Juli Antoni di acara ILC yang tayang pada 6 Maret 2018. Budaya kritik membangun memang sudah seharusnya kita serukan agar percepatan kemajuan negeri ini semakin jelas terlihat. 

Sangat menarik melihat kritik yang dilancarkan oleh Raja Juli Antoni kepada para partai politik oposisi pemerintah. Ia menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat hoaks menjamur adalah karena kita tidak memiliki partai politik oposisi yang kredibel. Tentu saja pernyataan tersebut menimbulkan reaksi dari para kader partai yang dimaksud. Suatu perdebatan yang cukup panas terjadi antara Fadli Zon dan Raja Juli Antoni.

Jika kita menyimak dengan seksama acara tersebut, maka sebenarnya Raja Juli Antoni hanya melakukan tanggapan dari pendapat Fadli Zon yang diberi kesempatan berbicara terlebih dahulu. Ia berusaha memaparkan pendapatnya secara ilmiah dengan dibantu beberapa tayangan slide presentasi. Namun hal itu menjadi kacau, akibat sanggahan Fadli Zon yang tidak mengena pada inti masalah yang dijelaskan.

Untuk melihat kekisruhan adu pendapat itu, bisa disimak secara lengkap pada channel resmi ILC di Youtube dengan judul Siapa di Balik MCA. Namun saya tidak mau masuk ke arah sana, saya ingin mencoba memaparkan argumen Raja Juli Antoni yang belum dibahas dalam acara tersebut. Sudahkah partai oposisi kita menawarkan kebijakan alternatif seperti yang dilakukan partai Republik terhadap Obamacare?

Partai Republik menolak gagasan Obamacare dikarenakan biayanya sangat tinggi dan dinilai membebani negara. Hal lainnya yang menimbulkan penolakan terhadap Obamacare adalah adanya subsidi silang untuk kalangan tidak mampu sehingga biaya asuransi yang wajib dibayar oleh kalangan menengah menjadi mahal. 

Kebijakan pengganti Obamacare oleh Trump, bisa disebut juga Trumpcare, ialah dengan tidak mewajibkan setiap orang memiliki asuransi, menghilangkan subsidi silang agar premi lebih murah, dan menghapuskan aturan yang mengharuskan pihak asuransi menanggung pengobatan terhadap penyakit yang sudah ada sebelumnya (pre-existing condition). Kemudian Trump juga mengusulkan agar penyedia jasa asuransi tidak hanya dipegang oleh satu penyelenggara saja supaya terjadi pesaingan yang menyebabkan harga dan layanan asuransi lebih variatif.

Meskipun akhirnya usaha dari partai Republik itu gagal menggantikan Obamacare, tetapi usahanya patut diapresiasi dalam berdemokrasi. Hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Senat gagal mencapai suara mayoritas. Obamacare tidak berhasil dicabut pada akhir Juli 2017. Seandainya rancangan kebijakan Trump dan partai Republik menang maka jumlah pengguna asuransi di Amerika Serikat akan menurun.

Kedewasaan berpolitik seperti itulah yang harus ditunjukan oleh partai-partai politik kita. Kritik membangun sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah dan menghasilkan solusi, maka masyarakat pun akan terdidik sehingga dapat meningkatkan partisipasi semua golongan dalam membangun Indonesia lebih baik lagi. Mungkin dengan cara tersebut, pemandangan ujaran kebencian di media sosial tidak akan seperti sekarang ini.

Ada beberapa hal lagi yang perlu disorot dalam acara ILC tersebut. Sangatlah aneh jika ada orang-orang yang suka mengkritik, tapi tidak mau dikritik. Dalam demokrasi yang sehat, kritik yang dikeluarkan tidak memandang kepada tingkatan senioritas tertentu, asalkan disampaikan dengan baik dan benar. 

Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Mustofa Nahrawardaya itu sangat kontra produktif terhadap perkembangan demokrasi. Ia mengatakan, "Pak Fadli Zon ini kan, Gerindra berdiri 2008. Sedangkan Mas Raja Juli ini, PSI ini baru 2014. Masih newbie beliau ini (sambil menunjuk jari kepada Raja Juli Antoni).

Jadi kalau di Twitter, saya bilang kamu belajar kencing lurus dulu, baru mengkritik Fadli Zon. Itulah hukum di Twitter kalau ada masih 0 follower, 1 follower tapi mengkritik yang senior di Twitter, saya katakan begitu. Kamu belajar kencing lurus dulu baru mengkritik yang follower-nya besar".

Bahkan logika sesat dari Mustofa Nahrawardaya itu diikuti oleh komentar Hilmi Firdausi yang secara implisit memamerkan banyak follower-nya. Jika benar hukum jumlah follower di Twitter itu berlaku maka seharusnya tidak ada satupun orang Indonesia yang boleh mengkritik Lady Gaga dan Justin Bieber. Bahkan seharusnya Presiden Jokowi dan SBY tidak boleh dikritik oleh sembarang orang di Twitter.

Jika kita berusaha menelusuri latar belakang para pembicara di ILC itu akan lebih menarik lagi. Kita akan mengetahui tingkat kelayakan pendapat seseorang untuk diikuti pendapatnya. Saya tidak akan membahas semuanya, saya akan mengambil dua orang saja yang menurut saya akan menarik jika dibandingkan. Dua-duanya masih muda dalam dunia politik dan memiliki beberapa pengalaman di partai politik.

Yang pertama, Raja Juli Antoni, lahir 13 Juli 1977. Ia adalah Sekjen PSI. Ia memperoleh gelar sarjana di UIN Jakarta, master di Universitas Bradford, doktor di Universitas Queensland. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute. Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena lebih memilih berkonsentrasi mengurus PSI.

Yang kedua, Mustofa Nahrawardaya, lahir 12 Juli 1972. Ia pernah menjadi Caleg PKS DPR RI Jateng V (Sukoharjo, Solo, Boyolali, Klaten), tetapi gagal dikarenakan PKS hanya mendapatkan satu kursi. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Klaten dan IKIP Surabaya. Ia pernah terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Klaten. Ia juga anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.

Ternyata keduanya memiliki pengalaman di kepengurusan Muhammadiyah. Namun di dalam pilihan politik, mereka berada di kubu yang berbeda. Seperti inilah gambaran dunia politik, terkadang bersatu demi kepentingan tertentu, terkadang berlawanan karena kepentingan yang lain. Politik itu cair, anak muda sekarang seharusnya lebih kritis lagi dalam menghadapi isu-isu yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Seperti yang diamanatkan MUI lewat fatwanya nomor 24 tahun 2017.

Sedikit melihat pada diskusi dan peluncuran Jurnal Maarif Institute Vol. 12, No. 2 Bulan Desember 2017 yang berjudul Muhammadiyah & Fenomena Radikalisme-Terorisme di Indonesia yang diselenggarakan di UHAMKA.

Pada diskusi tersebut, Nava Nuraniyah menguraikan beberapa kemiripan prinsip Muhammadiyah tentang puritanisme Islam yang menjadikan beberapa anggota Muhammadiyah yang harusnya moderat, tapi terkadang agak condong ke kanan. Meskipun sebenarnya, ia menjelaskan, Muhammadiyah sangat berbeda dengan gerakan wahabisme. Mungkin hal ini akan saya bahas lebih banyak di tulisan yang lain.

Ada hal yang perlu diketahui oleh umat Muslim pada umumnya bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat itu tidak dilarang oleh Islam. Tentunya ada aturan yang harus dipatuhi agar tidak melenceng atau melewati batas, seperti halnya demokrasi yang juga terikat pada hukum-hukum yang berlaku. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2