Gejolak politik dalam negeri semakin menghangat. Semua partai mulai sibuk dengan agenda mereka masing-masing, bahkan ada juga yang saling lapor dan tuding. Banyak kasus belakangan ini yang membuat gesekan antar partai bermunculan di masyarakat, mungkin yang paling menggoda para parpol untuk bereaksi yakni mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden atau akrab disebut presidential threshold. Hal tersebut juga memancing Jenderal Gatot Nurmantyo untuk berkomentar.
Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan agar sebaiknya lain kali UU terkait Pemilu dibuat segera setelah Pilpres selesai. Menurutnya, hal itu bisa mengantisipasi apabila pembahasan berlangsung alot dan membuat pengesahan pemilu menjadi molor dari waktu yang seharusnya. Tetapi dalam pernyataannya, ia berdalih tidak bermaksud untuk mengoreksi UU yang telah disahkan, hanya sekadar saran agar dapat berjalan baik dan tepat waktu.
Tingkah laku politik Jenderal Gatot itu mengisyaratkan bahwa ia akan ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2019. Hal ini tentunya sangat dimungkinkan karena pada 2018 nanti, ia sudah berusia 58 tahun dan harus pensiun dari TNI. Setelah pensiun, hak berpolitik purnawirawan TNI disamakan dengan warga sipil pada umumnya. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh Sang Jenderal dan para parpol untuk mengusungnya di 2019 dimana ia juga memiliki elektabilitas yang cukup baik dari beberapa hasil survei.
Prof. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan, berkata pada Kompas TV bahwa Jusuf Kalla (JK) tidak akan menjadi Wapres lagi. Ia melanjutkan, "Karena beliau pada saat Pemilihan Presiden 2019 sudah berumur 78 tahun. Jadi sudah pasti, semua kita harus mencari calon Wakil Presiden. Paling tidak untuk Pak Jokowi."
Sudah dua partai politik yang tertarik untuk menjadikan Jenderal Gatot sebagai salah satu pemain dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Nasdem sudah mengincar Jenderal Gatot sebagai pendamping Joko Widodo, sedangkan PAN mewacanakan Jenderal Gatot sebagai salah satu calon presiden di Pilpres 2019 yang layak mereka usung.
Bagi Gatot sendiri, hal itu menjadi berkah tersendiri. Selama ini, persepsi masyarakat terhadap sosoknya dinilai positif. Selain jejak karir yang bagus saat berada di TNI, sebagian besar publik juga menganggap bahwa Gatot memiliki kedekatan dengan kelompok Islam. Tentunya, ini sangat menunjang pembangunan citra Gatot di mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Jika Gatot menjadi cawapres dari Presiden Jokowi, maka penilaian sebagian masyarakat pasti akan berubah. Tudingan kepada Gatot sebagai kunci dari kudeta yang akan dilakukan oleh TNI terhadap pemerintahan yang sah seperti yang diuraikan dalam investigasi Allan Nairn, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tirto, maka akan semakin melemah. Di sisi lain, hal tersebut akan sedikit mengurangi ketidakharmonisan yang terjadi di masyarakat. Meskipun menurut penulis, analisis tentang ancaman Komunis Gaya Baru (KGB) di Indonesia itu terlalu dipaksakan.
Namun, bagaimana jika justru Jenderal Gatot menjadi capres pada Pilpres 2019?
Tentu akan menjadi pertimbangan bagi para pengurus parpol. Mereka akan mencari formula yang tepat untuk menciptakan pasangan ideal capres dan cawapres untuk diusung pada Pilpres 2019. Seperti yang kita ketahui bersama, banyaknya partai yang ada di Indonesia ini sungguh menyulitkan. Juga seringkali tidak menguntungkan bagi peserta pemilu. Semakin banyak partai maka akan semakin banyak kesepakatan di dalamnya, berbagi porsi kekuasaan politik.
Kedatangan Prabowo Subianto ke rumah mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadirkan sinyal-sinyal politik. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa kedatangan tersebut adalah dalam rangka penyatuan koalisi. Sehingga kencang isu yang beredar, hal ini terkait pasangan capres dan cawapres di 2019. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disinyalir akan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019 kelak. Namun, peta perpolitikan ini harus dilihat lebih luas lagi.
Dalam bursa cawapres untuk Prabowo, AHY tidak sendirian. Menurut Majalah Gatra, masih ada Hidayat Nur Wahid dari PKS yang memiliki basis massa Islam yang cukup kuat, ada Ahmad Heryawan yang sukses dalam dua kali Pilgub Jawa Barat, ada Zulkifli Hasan dari PAN yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR, ada Muhammad Zainul Majdi yang pernah menjadi gubernur dua kali dan mewakili Indonesia Timur, serta Anies Baswedan yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2017-2022.
Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25% mengharuskan partai politik berkoalisi dengan partai politik lain karena tidak ada satu partai pun yang memiliki jumlah kursi di DPR sebanyak 20%. Di satu sisi, ini bisa menguntungkan Jokowi yang diusung oleh PDIP dan beberapa partai lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Golkar, Nasdem, dan Hanura. Bahkan Perindo belakangan ini juga turut mendukung Jokowi. Di sisi lain, akan merugikan bagi para capres dan cawapres karena dalam berkoalisi pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang harus disetujui.
Adapun cawapres yang dibidik selain Gatot Nurmantyo untuk menemani Jokowi, di antaranya Tri Rismaharini, Sri Mulyani Indrawati, Muhaimin Iskandar, dan Tito Karnavian. Kemudian kedatangan AHY ke Istana Negara juga memunculkan dugaan-dugaan lain. Dunia politik sungguh cair, apalagi ketika mendekati masa Pemilihan Umum.
Kemungkinan Gatot Nurmantyo menjadi capres di Pilpres 2019 pun masih sangat terbuka. Namun, akan sangat sulit menentukan cawapres pendampingnya. Gatot bukanlah orang partai, sudah pasti akan menjadi rebutan para partai politik untuk mengusung kadernya masing-masing agar mendapatkan jatah kursi wakil presiden. Kecuali jika nanti setelah pensiun, Gatot memutuskan untuk bergabung menjadi kader di partai politik tertentu.
