Indeks kesenjangan gender kita nomor 10 di ASEAN dan peringkat 84 secara global pada  2018, yakni sebesar 0,691 dari 1.00, jauh di bawah Filipina 0,750 yang menempati peringkat 10 global.
Infografis ini dari https://katadata.co.id pada 6/7/2018 pkl 17.07 WIB
Di tengah situasi ini, Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan Anak (KPPPA) justru memangkas anggaran sampai 49%.Â
Pada saat yang bersamaan Kementeeian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama belum juga menerbitkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang menegaskan bahwa Sekolah atau Madrasah Ramah Anak adalah rumah besar pemenuhan hak san perlindungan anak di satuan pendidikan dari berbagai hal yang mengancam kelangsungan hidup dan timbuh kembangnya.
Mau dibawa kemana perempuan dan anak kita pada saat pembangunan SDM akan menjadi prioritas bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ketika sosialisasi dan advokasi dari KPPPA melemah bahkan akan makin sirna karena tak ada kementerian yang secara eksplisit menjalankannya.
Konstruksi budaya kita yang masih patriarkis menjadi alasan utama melebarnya kesenjangan gender. Namun jika alasan yang sama digunakan untuk mengubah KPPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga sebagaimana diberitakan binis.com, maka ini sesat pikir.
Mengapa demikian?
Maraknya pemberitaan terkait tindak pidana di keluarga, kekerasan, dan perilaku salah terhadap anak di keluarga seharusnya menjadi alasan kuat bagi Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan anggaran yang memadai agar sistem perlindungan perempuan dan anak benar-benar mengakar. Penelitian menunjukkan perlu dua abad untuk menghapus kesenjangan gender.
Alih-alih meningkatkan anggaran KPPPA 2019, Pemerintah dan DPR justru memangkasnya hampir setengah dari anggaran 2018. Bahkan muncul usulan perubahan KPPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga dari menteri dan anggota DPR. Ini mengandaskan perjuangan panjang para perempuan dan pegiat hak anak melalui KPPPA .
Pak Jokowi tolong selamatkan Perempuan dan Anak Bangsa
