Kunjungan Capres Prabowo, pada hari Rabu (2/8/2023) ke DPP Partai Solidaritas Indonesia telah menjadi headline news di berbagai media. Pertemuan ini dianggap berbagai kalangan sebagai manuver politik antara PSI dan Partai Gerindra. Santer terdengar kabar bahwa PSI memiliki calon yang digadang-gadang yakni Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Apalagi, ditengah sorotan publik terhadap uji materi yang diajukan oleh PSI ke Mahkamah Konstitusi tentang "Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres pada UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu". Uji materi ini dicurigai oleh lawan politik untuk meloloskan Gibran semata yakni sebagai Cawapres pendamping Prabowo maju dipilpres tahun 2024. Wajar, hal ini menjadi isu nasional karena ada keterkaitan antara cerita yang satu dengan yang lainnya. Klop sudah isu ini bahkan terus meluas apalagi jika ditambah bumbu-bumbu penyedap lainnya.
Terlepas dari perdebatan usia calon yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dampak lain dari kunjungan Prabowo tersebut, PSI dianggap sebagai "partai yang kurang konsisten dan sering mendompleng Jokowi seperti benalu belaka".
Jika dikupas isunya terlihat bahwa polemik yang terjadi, terkait pada 2 hal, yaitu:
1. Dianggap kurang konsisten, karena saat pilpres tahun 2014 dan 2019 PSI adalah partai yang secara terbuka menyerang Prabowo. Segala tindakan yang dilakukan oleh Prabowo saat pilpres sebelumnya, selalu dianggap salah dan tidak ada yang benar. Namun, saat pertemuan minggu ini semuanya telah berubah menjadi puja dan puji. Prabowo diapresiasi sebagai pemimpin yang rendah hati karena mau datang berkunjung ke markas PSI. Seandainya, benar PSI disebut kurang konsisten, komentar miring yang diucapkan di media tersebut mungkin lupa pada adagium "bahwa dalam politik tidak ada musuh abadi". Apalagi untuk ide dan gagasan dalam memelihara persatuan dan kesatuan untuk pembangunan Bangsa.
2. Dianggap mendompleng, mungkin karena ucapan dari Pengurus PSI yaitu "Tegak Lurus pada Jokowi". Â Apalagi, beberapa pengurus PSI mengatakan bahwa dukungan PSI pada salah satu Capres menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Ungkapan inipun kadang disalah artikan bahkan dipelesetkan sebagai partai yang hanya mendompleng atau benalu pada popularitas Jokowi. Uniknya, pertemuan kemaren di kantor PSI juga dijadikan isu bahwa Prabowo merupakan Capres yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi sehingga PSI mengikuti arahan tersebut. Komentar miring mengenai benalu ini mungkin lupa bahwa PSI, adalah partai yang ikut bahu membahu bersama partai lainnya pada pilpres 2019 mendukung Jokowi. Dukungan yang diberikan oleh PSI adalah dukungan tanpa syarat, tentunya.
Itulah politik, lawan maupun kawan bebas untuk berpendapat dan persepsi tersebut tidak bisa disalahkan. Padahal, PSI adalah partai yang pertama kali mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid melalui mekanisme partai, yaitu "Rembuk Rakyat" pada tahun 2022. Namun, saat itu PSI malah kena semprit dan mendapat teguran sebagai partai yang tidak tahu tata krama oleh partai yang memiliki kader yang didukung oleh PSI tersebut. Hasil keputusan Rembuk Rakyat tahun lalu hingga hari ini belum dicabut dan masih berlaku yaitu mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres pada tahun 2024. Sekarang, baru saja bertemu dengan Prabowo Subianto langsung  mendapat stempel sebagai partai yang tidak konsisten.  Walaupun, sebenarnya pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa sebagai bentuk penjajakan. Bukan pertemuan untuk mendeklarasikan dukungan Capres.Â
Bila seiring dengan waktu ada kesamaan ide, konsep atau gagasan antara PSI dengan Partai Gerindra sehingga merubah dukungan Capres. Tentunya, hal ini akan diputuskan kembali melalui aturan mekanisme internal partai yang berlaku. Sama halnya dengan perubahan arah dukungan atau koalisi yang mungkin saja terjadi pada partai lain menjelang menit terakhir pendaftaran Capres ke KPU. Segala sesuatu hal mungkin saja terjadi menjelang last minute, nanti.
Apakah koalisi yang masih cair dan berubahnya dukungan partai dari satu Capres ke Capres lainnya bisa dianggap sebagai bentuk tidak konsisten? Padahal ada partai yang dulu diluar pemerintahan kemudian masuk dalam koalisi pendukung pemerintah dan sebaliknya dari dalam kemudian menjadi bersebrangan dengan pemerintah juga sudah pernah terjadi. Dinamika dan perubahan itu adalah fitrah dari manusia apalagi dalam urusan politik untuk kepentingan mensejahterakan rakyat.
Maju kena, mundurpun kena itulah kondisi PSI saat ini. Lalu, ada apa ya dengan PSI? Mengapa isu-isu mengenai PSI terasa mempesona dan sering dimunculkan ke publik?
Konsekuensi dari maraknya pemberitaan terhadap PSI, terlihat sejak bulan Juni 2023 tingkat keterpilihan Partai Solidaritas Indonesia mengalami tren peningkatan elektabilitas. Temuan ini pernah dipublikasi oleh Lembaga Survei Indometer. Menariknya lagi, tren kenaikan elektabilitas partai telah mencapai 5,8 persen bahkan diluar dugaan melewati PKS yang hanya 4,4 persen. Hasil survey yang telah diraih oleh PSI ini sejalan dengan aspirasi dan harapan yang diperjuangkan bagi mayoritas konsituennya yakni kaum milineal. PSI ingin ambang batas minimal usia Capres maupun Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun agar terbuka peluang bagi anak-anak muda berkiprah dikancah politik nasional.
