Munculnya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia telah meluluh-lantakan perekonomian. Beberapa negara maju yang dulu dikatakan sangat kokoh secara finansial, sekarang telah masuk ke dalam jurang krisis dan resesi. Sebut saja, negara yang kuat makro ekonominya yaitu Singapura ikut tergelincir dan negara sekelas Inggris baru saja melansir posisi hutangnya naik hingga Rp 38.810 trilliun. Hal ini menunjukan bahwa covid 19 bukan hanya masalah kesehatan semata tetapi mengakibatkan resesi seluruh dunia. Tanpa kecuali, Negara Indonesia juga tidak luput dari situasi ini dan telah memproyeksikan minus growth pada kuartal II pertumbuhan ekonominya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga bulan Juni tahun 2020 mengalami minus 21,46%, namun menariknya  pada kuartal III ini telah mengalami penguatan dari 4.900 ke posisi 5.272. Keadaan ini selaras dengan optimisme masyarakat pasca relaksasi pembatasan sosial dan stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah.
Selanjutnya, uji klinis tahap akhir beberapa vaksin yang dilakukan di berbagai negara telah menumbuhkan secercah harapan baru. Bahkan saham perusahaan farmasi dunia seperti Pfizer, AstraZeneca dan Johnson & Johnson telah mendongkrak harga bursa saham dunia. Saham farmasi di Indonesia juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Saham Indofarma, Kimia Farma dan Phapros mengalami kenaikan >100%, jika dibandingkan harga per bulan Mei 2020. Sebagaimana diketahui bersama bahwa BUMN ini melalui induknya Bio Farma telah bekerjasama dengan Sinovac dari Tiongkok untuk mendistribusikan vaksin covid 19 pada awal tahun depan. Saham sektor farmasi mampu menjadi instrumen penggerak kenaikan harga saham Bursa Efek Indonesia melalui isu uji klinis vaksinnya.Â
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah vaksin temuan Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson maupun Sputnik V dari Rusia. Apakah masuk ke Indonesia melalui jalur Government to Government atau diserahkan kepada perusahaan swasta nasional melalui jalur bisnis. Rencana distribusi beberapa jenis vaksin lainnya perlu diperjelas agar stimulus isu positif dapat terus berkembang di masyarakat dan momentumnya dapat terpelihara.
Saham pada sektor lain, consumer goods telah mendapatkan stimulus yang digelontorkan pemerintah melalui program bantuan sosial, kartu pra kerja dan bantuan tunai bagi karyawan yang bergaji dibawah 5 juta. Tujuannya adalah meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Hasilnya saham pada sektor consumer goods menunjukkan adanya trend kenaikan pada kuartal ini. Begitu juga dengan Bank-Bank BUMN yang telah mendapatkan suntikan modal sebagai stimulus untuk menggerakan ekonomi masyarakat melalui kucuran kreditnya. Saham sektor perbankan pada kuartal III ini, juga telah menunjukkan trend positif dan mulai bergerak naik.
Lalu, bagaimana dengan saham sektor properti, perdagangan, penerbangan dan pariwisata serta perhotelan? Saham pada sektor ini terlihat belum membaik dan cenderung stagnan. Isu-isu positif yang dikembangkan belum mampu mendongkrak harga saham. Apalagi isu-isu negatif karyawannya yang telah dirumahkan atau di PHK, bahkan macetnya pembayaran tagihan ke rekanan telah melanda dan mempersulit sektor usaha tersebut. Pemerintah juga perlu memikirkan untuk menginjeksi dana agar bisnis atau usaha pada sektor tersebut dapat bergerak kembali. Tidak dapat dipungkiri, turunnya  kunjungan wisata serta minimnya jumlah pembeli di sektor pariwisata terutama restoran dan kafe mengakibatkan bangkrutnya beberapa bisnis/usaha. Jika terpaksa beroperasi, mohon maaf... bukan rahasia umum sektor tersebut berpotensi menunggak pembayaran tagihan kepada supliernya karena kehabisan dana. Sebagai konsekuensinya, suplier atau pemasok bahan baku sektor pariwisata saat ini mengalami kondisi kesulitan keuangan. Pemerintah perlu pro aktif memberikan kebijakan berupa insentif atau jaringan pengaman agar sektor ini dapat bergerak kembali.
Selain promosi pariwisata yang telah digencarkan oleh pemerintah saat ini, sudah waktunya membuat cara dan terobosan baru. Pemerintah perlu mempermudah arus kunjungan wisata antar pulau, bisa saja dengan stimulus bebas biaya tes rapid maupun PCR di bandara. Syarat bagi wisatawan dalam negeri untuk mendapatkan rapid test gratis, cukup dengan menunjukan bukti booking hotel. Pemerintah bisa memulai dengan wilayah terbatas yaitu hanya untuk kunjungan ke provinsi Bali, Yogya dan Lombok. Jika program ini berhasil merangsang kunjungan wisata, maka dapat ditambah dengan tujuan destinasi provinsi lainnya. Pemerintah daerah juga perlu kerja keras untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik pada setiap lokasi wisata yang ada.
Strategi lainnya, bisa saja pemerintah melalui instansi/lembaga yang ada melakukan kegiatan rapat secara bergantian dan rutin. Pemerintah  dapat menjadikan program kegiatan perjalanan dinas sebagai pelopor untuk meningkatkan kepercayaan bagi turis asing. Tujuannya agar turis internasional yakin bahwa mereka tetap aman dalam berwisata.Â
Belajar dari studi kasus saham farmasi adalah "sedikit isu saja yang positif ternyata dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan pasar". Semoga dengan sedikit isu yang positif ini juga dapat mendongkrak saham pada sektor penerbangan dan pariwisata serta perhotelan. Mudah-mudahan tingkat hunian hotel dapat bertambah walau dengan jumlah yang tentunya dibatasi mengikuti protokol covid 19. Diharapkan dengan naiknya tingkat hunian, sektor perhotelan mendapat tambahan dana segar untuk merekrut karyawan dan membayar kembali tagihan ke rekanan.
Semoga bermanfaat,
Salam Demokrasi
