Memproduksi Generasi Buruk Sangka

Tergelitik rasanya melihat respon berbagai pengguna sosial media terkait pemilu 2019 kali ini. Di antaranya klaim kemenangan yang telah digaungkan meskipun belum resmi ada pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tak hanya berbagai narasi yang digulingkan soal lembaga survey yang tidak independen, narasi kecurangan juga digunungkan untuk mengunci penilaian masyarakat. 

Mengenai kecurangan, semestinya kita sudah bijak menyikapi. Ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk guna menerima aduan berbentuk penyimpangan maupun indikasi kecurangan. Bawaslu juga memiliki anggota yang tersebar di berbagai kabupaten, kecamatan, desa, hingga TPS. Ada mekanisme pelaporan dengan menunjukkan bukti, ada pihak pelapor, dan terlapor. 

Tentang hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei sebenarnya juga bisa membuat kurang kondusifnya keadaan. Kita tahu bahwa metode yang digunakan adalah pengambilan sampel di berbagai titik wilayah Indonesia namun belum mewakili seratus persen wilayah Indonesia. 

Meskipun akurasinya mendekati real, namun sangat memungkinkan terjadinya gesekan terkait hasil yang mungkin wajar jika masyarakat menganggap sebagai penggiringan opini sebelum hasil resmi KPU.

Jadi siapa salah di sini? Intinya kita harus mengembalikan kepercayaan pada KPU. Fakta di lapangan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah sangat berjuang melaksanakan terselenggaranya pemilu. Datang dari jam enam hingga ada yang sampai subuh menyelesaikan pengisian berita acara. 

Sehari sebelum pelaksanaan, mereka juga harus mempersiapkan tempat. Selain itu beberapa hari sebelumnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga memberi bimbingan teknis pelaksanaan. Jadi masihkah kita mengabaikan kerja keras penyelenggara pemilu? 

Balik lagi jika ada indikasi petugas TPS tidak netral atau melakukan indikasi kecurangan, sudah ada mekanismenya, masyarakat bisa melaporkan dengan berbagai bukti yang harus disiapkan.

Tiap TPS juga ada Panitia Pengawas TPS (PTPS) di bawah Bawaslu yang dibekali bimbingan teknis juga terkait pelaporan jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan. Bahkan PTPS telah dibekali aplikasi Siwaslu, sebuah aplikasi pada android untuk melaporkan hasil penghitungan di tiap TPS. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur unggah foto C1, foto pelanggaran saat masa tenang, serta fitur lain untuk memastikan amannya terselenggara pemilu. 

Balik lagi mengenai hasil, dengan pengamanan dan mekanisme seperti di atas, jika seratus persen sempurna memang belum. Tetapi memupuk prasangka dan kebencian pada penyelenggara pemilu adalah bentuk menggiringkan prasangka atau ketidakpercayaan.