Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyikapi masalah seruan people power. Ia menjelaskan  apa yang dilakukan rakyat harus diyakinkan sesuai koridor hukum.
"Yang kita harus tegakkan ialah kedaulatan rakyat serta kedaulatan rakyat itu ialah hak tiap individu serta kita yakinkan semua pekerjaan warga harus dibawah koridor hukum, taat konstitusi," kata Sandi di Posko BPN Makassar, Jalan Bawakaraeng, Makassar, Kamis (16/5/2019).Â
Â
Sandiaga meyampaikan pernyataan tersebut untuk  menjawab pertanyaan awak  media mengenai masalah  people power.  Menurut dia, bila keadilan itu telah ada, pergerakan rakyat tidak butuh di kuatirkan.
baca Juga :Â Tak Ajukan Gugatan Ke MK, TKN: Tempuh Jalur Lain Tentu BPN Tidak Sejalan dengan Prosedur Konstitusi
"Bila itu dapat hadirkan pemilu yang adil, tidak ada butuh kecemasan serta semua akan berjalan dengan damai," tuturnya.
Awalnya, BPN Prabowo-Sandiaga janji tidak akan menggaungkan people power. BPN memperjelas fraksinya akan ikuti tingkatan pemilu ini sesuai dengan konstitusi yang berlaku dibawah undang-undang.
Hal tersebut dilemparkan oleh jubir BPN Andre Rosiade, Jumat (10/5). BPN mengatakan mereka cuma akan tempuh jalan konstitusi bila temukan sangkaan manipulasi pemilu.
"Aku tekankan bahwa BPN tidak pernah merencanakan people power hanya untuk mengintimidasi pelaksana pemilu. Semua langkah kami ialah konstitusional," ucap Andre.
Mengenai Masalah People Power, andre mengatakan BPN sama sekali tidak ada niat untuk mengintimidasi pelaksana pemilu. akan tetapi dirinya mengaku tidak paham bagaimana sikap warga nantinya
"People power itu atas kehendak dari rakyat , ya terserah biar rakyat saja. " tuturnya
Sumber : News.detik.com
