Pada Kamis 16 februari 2023, Erick Thohir telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Kongres Luar Biasa yang digelar di Hotel Shangri-La. Dengan total suara 64, ia mengalahkan rivalnya, La Nyalla, yang hanya meraih 22 suara. Sebagai Ketum PSSI terpilih untuk periode 2023-2027, Erick Thohir memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan sepakbola Indonesia.
Namun, banyak yang bertanya-tanya tentang status Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijabat oleh Erick Thohir. Meski sudah menjadi Ketum PSSI, statusnya sebagai menteri BUMN tetap tidak berubah. Oleh karena itu, ia diperbolehkan untuk menjalankan kedua jabatannya secara bersamaan.
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 yang tidak melarang rangkap jabatan untuk posisi ketua umum federasi cabang olah raga. Meskipun begitu, dilansir dari beberapa media "banyak yang menyarankan agar Erick Thohir dapat membagi waktu dan fokusnya secara seimbang antara kedua jabatan tersebut, bahkan ada yang menyarankan agar Erick thohir mundur dari jabatan Menteri BUMN agar tidak mengalami konflik kepentingan di kemudian hari."
Dalam aturan baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dijelaskan kembali bahwa rangkap jabatan untuk posisi ketua umum federasi olahraga diperbolehkan. Namun, terdapat penekanan pada syarat bahwa ketua umum tersebut harus memiliki kompetensi di bidang olahraga dan dipilih oleh masyarakat.
Tak bisa dipungkiri bahwa nama Erick Thohir sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai presiden beberapa klub sepak bola di luar negeri, seperti DC United pada tahun 2012-2018, Inter Milan pada tahun 2013, dan Oxford United sejak 2019 hingga saat ini.
Dengan pengalamannya tersebut, diharapkan Erick Thohir dapat memimpin PSSI dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Meskipun memiliki jabatan ganda, diharapkan ia dapat membagi waktu dan fokusnya secara seimbang antara kedua jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan di kemudian hari.
Walaupun tidak melanggar atau tidak salah secara aturan, namun yang jadi pertanyaan lain adalah apakah beliau bisa fokus untuk menjalankan dan mengurus keduanya?
