Apa yang disebut lack of utility dalam gemuruh pembangunan infrastruktur, terbukti, pada pembangunan infrastruktur era pemerintahan Jokowi. Anggaran infrastruktur tambun, namun ICOR meningkat, dari 6 point di tahun 2016 menjadi 8,16 point di tahun 2021 (Sumber data : Bappenas).
ICOR 8,16 berarti, untuk menghasilkan 1 unit output ekonomi (PDB) seharga Rp.8,16 membutuhkan modal/investasi tambahan sebesar Rp.8,16. Artinya, ekonomi tidak efisien. Mahal !
Pandemi menjadi faktor koreksi kinerja output dan mahalnya investasi. Berimplikasi pada ICOR yang tinggi. Namun sebelum pandemi pun ICOR Indonesia paling tinggi, bila dibandingkan dengan negara-negara peer yang rata-rata ICOR-nya di bawah 5. Idealnya, Infrastruktur yang dibangun, adalah sarana untuk memacu laju output ekonomi.
Namun bila output PDB menjadi mahal, pertanda pembangunan infrastruktur belum mengefisienkan ekonomi. ICOR (Incremental Output Ratio), adalah rasio belanja investasi modal terhadap pertumbuhan output. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien ekonomi suatu negara.
Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sejak 2016 hingga tahun 2021, pemerintahan Jokowi telah merampungkan 124 proyek nasional dengan nilai pendanaan Rp.626 triliun. Nilai pendanaan ini setara dengan 3,7% dari PDB 2021. Namun, dengan banyaknya proyek nasional dengan nilai pendanaan yang besar, belum mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi yang mangkrak di 5%.
Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Jokowi sebesar 3%-4%, sejak 2015-2021. Harus diakui, bahwa ICOR Indonesia sejauh ini, berbasis industri komoditas mentah dengan nilai tambah rendah.
Dengan demikian, fluktuasi harga komoditas, terefleksi pada rendahnya output dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi berbasis komoditas, umumnya mempunyai ICOR relatif tinggi, karena mempunyai nilai tambah (value added) dan multiplier efek rendah (Budiawan : 2018). Dengan demikian, memerlukan investasi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Perubahan karakteristik ekonomi, dari industri berbasis komoditas ke industri jasa berteknologi tinggi (high tech) atau digitalisasi, pun menjadi salah satu faktor terkoreksinya output. Kontribusi ekonomi digital misalnya, kontribusinya terhadap PDB baru 4%.
Di sisi lain, juga menggambarkan, bahwa terjadi mismatch dalam pembangunan sektor infrastruktur yang linkage dengan trend disrupsi ekonomi ke arah digitalisasi. Investasi pemerintah ke digitalisasi belum optimal.
Hipotesis lack of utility pembangunan infrastruktur pada prolog tulisan ini, patut diuji, dengan asumsi dasar, bahwa terjadi mismatch antara pembangunan infrastruktur dan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi (downstreaming industry) dan sektor jasa high tech dari sekedar berbasis industri komoditas.
