Membaca Niat Jahat Ahok
Terkait Sumber Waras (SW), Ahok berdalih, bahwa, lokasi SW, 3,6 ha, berada dijalan Kiai Tapa (Baca Ahok tegaskan pembelian lahan sumber waras terang) dan versi BPK, Lokasi RS SW bukan di jalan Kiai Tapa, tapi di jalan Tomang Utara. Dan BPK benar adanya, bahwa lokasi fisik tanah SW berada di Jalan Tomang Utara.
Terkait NJOP lahan SW, Ahok juga berdalih, bahwa NJOP ditentukan oleh dirjen Pajak, yang menyebutkan NJOP SW sesuai jalan kiai Tapa yaitu Rp.20,7 juta/m2. Sementara menurut BPK, karena letaknya di Jalan Kiai Tapa, maka NJOP nya Rp 7 juta/m2 Faktanya, yang menentukan NJOP adalah Pemda DKI, bukan dirjen pajak (Baca : Terbongkar ternyata ahok sendiri yang). Baca juga : Dokumen ini telanjangi permainan nakal ahok soal NJOP sumber waras). Lagi-lagi diduga Ahok berbohong dan audit BPK benar adanya (Baca BPK kami enggan terjebak debat di media soal sumber waras). Data lain yang bisa mendekatkan kita pada penyimpangan Sumber Waras : Ini 12 temuan fakta pembelian lahan bermasalah RS Sumber Waras oleh pemprov DKI).
Menurut Ahok, pembelian lahan SW tidak merugikan negara. Menurut Ahok tawaran Ciputra untuk lahan SW itu ketika NJOP 2013. Dan pada NJOP 2014, saat lahan SW dibeli, NJOP tanah di DKI sudah naik 80%. Sementara menurut BPK, pembelian lahan SW berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 191 miliar, karena ada tawaran Ciputra sebelumnya Rp.564 miliar.
Dan faktanya, BPK benar, bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, Ahok menyetujui harga Rp.20,7 juta/m2. Padahal RS SW masih terkait jual beli harga Rp.15,5 juta/m2 sudah di DP (down payment) oleh Ciputra Rp.50 miliar sampai 1 Desember 2014 (Baca : BPK Clear Ada Penyimpangan dan Kerugian Negara dalam Pembelian Lahan RS Sumber Waras)
Masih terkait lahan RS SW, menurut Ahok, pembelian lahan RS SW, disetujui oleh DPRD DKI Jakarta, dan menurut BPK, pembelihan lahan RS SW, tanpa kajian matang, karena tanpa kajian dan perencanaan yang benar-benar matang. Dan ternyata Ahok berbohong lagi, karena kurangnya kajian yang matang, terburu-buru sehingga merugikan negara. DPRD DKI Jakarta, hanya menyetujui anggaran, bukan teknis pembelian, Ahoklah penanggungjawab APBD (Baca : Soal RS Sumber Waras DPRD pertanyakan penentuan-lokasi dan harga lahan)
Dari rangkaian panjang terseretnya Ahok ke pusaran Korupsi, naga-naganya Ahok lelah. Berganti-ganti Ahok dirundung dugaan korupsi. Rasanya terlalu lama untuk ukuran waktu 2017. Seturut itu, tarikan kuat dugaan korupsi terhadap Ahok pun terus menghantam. Ahok butuh deterjen tambahan untuk membersihkan dirinya. Sebahagian rakyat yang dulu menganggapnya bersih, kini mulai mundur dengan keyakinannya; Tadinya Jelas Hitam dan Putih Sekarang Ahok Terlihat Abu-abu []
