Mohon tunggu...
M yahya wahyudin
M yahya wahyudin Mohon Tunggu... Redaktur

Orang bodoh yang tak kunjung pandai

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Surplus Arogansi, Defisit Demokrasi

29 Oktober 2020   22:00 Diperbarui: 29 Oktober 2020   22:07 78 6 0 Mohon Tunggu...

Sudah hampir setahun lebih kita dihadapkan dan dipertontonkan dengan berbagai kontroversi yang terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang terfragmen kedalam beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang tercatat beberapa RUU yang menuai kontroversi dan menyulut gelombang-gelombang protes dengan hashtag "Reformasi di korupsi" dan "Mosi tidak percaya". 

Beberapa RUU yang menuai kontroversi yaitu diantaranya RUU KUHP, RUU KPK, RUU Kemasyarakatan dan yang santer baru-baru ini disahkan yaitu  Omnibus Law Undang-undang cipta kerja. Jika kita sedikit komparasikan dengan negara-negara lain, dimana saat ini mereka sibuk untuk mengatasi pandemic.

Berbeda halnya dengan Indonesia, disaat kasus positif sedang naik-naiknya pemerintah malah sibuk dengan mengebut sampai disahkan beberapa RUU yang mengundang kontroversi terutama Omnibus Law UU Cipta kerja. Tentunya akan timbul sebuah pertanyaan dalam benak kita semua, apa urgensi DPR tergesa-gesa untuk segera mengesahkan Omnibus Law UU Cipta kerja?

Seperti yang kita ketahui, Omnibus Law adalah salah satu metode legislasi yang umum nya sering diterapkan di negara-negara Common law seperti Amerika Serikat. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika Omnibus Law ini bisa di pakai dengan bersistem hukum Civil Law seperti halnya Belanda dan Indonesia. 

Belanda pernah memakai Omnibus law dengan jangka waktu 5 tahun dari tahap perencanaan sampai pengesahan. Berbeda halnya dengan Indonesia yang hanya dalam waktu beberapa bulan saja bisa mengesahkan Omnibus Law UU Ciptaker. 

Hal tersebut tentunya dinilai sangat ugal-ugalan atau Najwa Shihab menyebutnya dengan istilah "kejar setoran". Hal tersebut tentunya tidak jauh dari berbagai kepentingan penguasa ataupun kepentingan partai, kondisi politik Indonesia yang multipartai membuat segala hal bahkan hukum sekalipun bisa di politisasi.

Secara hakikat menurut Miriam Budiarjo perjuangan partai politik itu adalah perjuangan mempertahankan ideology partainya masing-masing. Namun sepertinya hal itu sudah menjadi sesuatu yang utofis, karena partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam hanya memperjuangkan kepentingan partainya saja, sama sekali tidak memperjuangkan Ideologi yang dianutnya bahkan rakyat sekalipun. 

Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, haruslah menjunjung tinggi Supermasi hukum, hal itu berlaku bagi seluruh orang yang hidup didalamnya terutama para pemangku kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terfragmen kedalam Undang-undang sudah seharusnya berkaca pada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi bangsa Indonesia.

Menurut Prof Jimly assidiqy yang merunut pada Hans kelsen dalam bukunya General theory of law and state menyebutkan bahwa salah satu elemen Negara adalah The so-called fundamental right of the state yaitu adanya jaminan hak dan kebebasan asasi manusia. Dari pernyataan tokoh diatas memberikan argumeknt kuat jika Negara hadir sebagai penjamin hak dan kebebasan pada rakyatnya termasuk jaminan keselamatan rakyatnya. 

Ditengah pandemic ini seharusnya pemerintah bisa focus bagaimana menangani pandemic yang angkanya terus naik secara signifikan disetiap harinya, hal itu seharusnya yang menjadi urgensi dan prioritas pemerintah. Ada sebuah adigium hukum yang mengatakan "Salus populi suprema lex" yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi.

Gelombang -- gelombang protes yang terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk keresahan yang dirasakan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejatinya dinilai telah menyeleweng dari konstitusi. Hal itu juga sebagai bentuk evaluasi terhadap Negara yang kini kurang memperhatikan kepentingan rakyatnya, sebagai Negara demokrasi kebebasan berpendapat tentunya dijamin oleh konstitusi tepatnya pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 3. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN