Model Terbaik Penyelesaian Freeport!

Kenapa begitu berat untuk memutuskan, apakah izin Freeport diperpanjang atau tidak?  Sebenarnya, sangat tidak sulit memutuskannya, kalau tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pribadi atau golongan. Jadi, model terbaik penyelesaian masalah tersebut, dimulai dari landasan pemikiran dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD-45.  Ketika dimulai berlandaskan pada prinsip tersebut, maka menjadi mudah dalam penyelesaian masalah Freeport.

Karena Freeport dipandang telah berpengalaman dalam mengelola pertambangan pada lokasi tersebut, dan juga memiliki jaringan pemasaran, serta teknologi, sebaiknya melanjutkan kerjasama dengan Freeport, walaupun diharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak yang mewakili Indonesia.  Kalau pihak yang mewakili Indonesia menetapkan bahwa, salah satu syarat untuk melanjutkan izin pengelolaan tambang oleh Freeport, maka hasil tambang diolah dalam negeri dengan mendirikan Smelter untuk mengolah hasil tambang menjadi produksi agar nilai tambah menjadi lebih baik.

Kalau persyaratan ini dipenuhi oleh Freeport, maka kepada Freeport diberi perpajangan izin, tentu disertai dengan beberapa konsep perjanjian tambahan, karena cakupan kegiatan menjadi lebih luas, yaitu, (1) bukan hanya melakukan kegiatan pertambangan seperti yang telah dilakukan selama ini, (2) tetapi ditambah dengan pendirian smelter, dan (3) butuh energi listrik untuk menggerakkan mesin smelter.

Untuk melakukan tiga hal tersebut, butuh dokumen studi kelayakan (sangat bagus kalau sudah ada), dan juga butuh berapa besar modal yang diperlukan, serta struktur pemegang saham, baik untuk Freeport dan juga pihak Indonesia, serta pihak daerah.  Struktur pemegang saham ini disepakati secara transparan, dan dijelaskan alasan pembagian saham secara akal sehat. Kalau tiga aspek tersebut telah disepakati, maka tidak sulit untuk memutuskan penyelesaian masalah Freeport seperti yang kita lihat saat ini makin rumit. 

Hal-hal tersebut dipaparkan secara transparan kepada publik, agar tidak ada yang curiga bahwa ada udang dibelakang batu, sekalipun memang tidak ada udang karena udang tidak mungkin hidup dibelakang batu yang kering digunung.

Kecuali, bila Freeport tidak mau melanjutkan kerjasama, karena tidak mau mendirikan smelter, dan juga tidak memiliki modal, maka tidak perlu lama untuk memutuskan bahwa tidak dilanjutkan lagi kerjasama dengan Freeport. Oleh karena itu, dicari perusahaan lain, baik perusahaan asing maupun lokal yang mampu melakukan tiga hal seperti yang telah diuraikan di atas. 

Kalau tidak transparan penyelesaian Freeport, saya takut masalah ini bisa menganggu kesatuan bangsa secara keseluruhan, bahkan bisa memicu perpecahan bangsa ini. Saya pribadi tidak ingin akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dimohon untuk mengedepankan untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, menghindarkan happy happy untuk kepentingan pribadi atau golongan. Akan tidak mungkin menyembunyikan seekor gajah yang memiliki belalai besar di tengah-tengah padang rumput yang tandus, kata seorang pujangga.

Ringkasnya, model terbaik yaitu keputusan berlandaskan pada kemakuran rakyat sebesar-besarnya, dan bukan berlandaskan pada happy happy segolongan saja.