Cerita tentang pergantian atau mutasi jabatan didaerah ini, memang tak pernah menggembirakan bagi yang berstatus pegawai. Pergantian atau mutasi jabatan merupakan momok menakutkan bagi yang tak mau kehilangan jabatan, hal ini sudah menjadi semacam tradisi birokrasi pasca Pilkada, beberapa kursi pejabat dilingkup pemerintahan yang direncanakan akan dikosongkan dan siap diisi oleh orang-orang baru dengan modus penyegaran birokrasi.
Bukan rahasia umum lagi, pergantian Pegawai Negeri Sipil dilingkup kota Baubau dinilai suka dan tidak suka terhadap pimpinan kepada bawahannya, faktor balas jasa karena telah membantu suksesi Pilkada, ataukah karena kerabat, teman, dan keluarga. Realita ini bisa dilihat pada pelantikan PNS Jilid III di Aula Palagimata, Jum’at 26 April 2013, kali ini walikota baubau melantik 261 Pejabat eselon II, III, IV, Pengawas dan Kepala Sekolah.
Memang ada pro kontra terkait dengan pergantian Pegawai Negeri Sipil. Yang pertama : Disatu sisi mutasi jabatan membuka kesempatan bagi pegawai yang akan menempati posisi baru, namun disisi lain pergantian/mutasi jabatan sangat tidak tepat karena saat ini masyarakat bukan mengaharapkan pergantian/mutasi jabatan. Bagaimana tidak, semenjak dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota/Tampil-Mesra belum memberikan efek positif bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Terbukti kurangdaribeberapa bulan ini, kinerja pemerintah kota Baubau seharusnya konkrit sudah bisa mewujudkan program kerja 100 hari pemerintahan Tampil-Mesra, namun kali ini Walikota baubau lebih mensejahterakan kepentingan pejabat (kelompok elit) atau lebih dikenal dengan bagi-bagi jabatan dalam pemerintahan.
Memang hal ini menjadi kewenangan kepala daerah, namun pemerintah harus memahami etika politik dalam pemerintahan. Etika politik dalam pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Maka dengan adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat. (Nicholas Henry, 1988)
Kedua, pemutasian pegawai secara besar-besaran yang sudah masuk pada perombakan jilid IIIdinilai tidak etis secara sosial politik karena saat ini masyarakat masih dililit kesulitan ekonomi. Masyarakat mempertanyakan tugas dan kewenangan walikota hanya sibuk mengurus kepentingan kelompok elit.
Ketiga, penyegaran birokrasi melalui pemutasian hingga non job membuat citra birokrasi menjadi buruk, kebijakan itu mengundang reaksi dari PNS lingkup kota baubau. Mereka melakukan aksi mogok kerja dan mendatangi kantor DPRD kota baubau, cara seperti itu mengingatkan kita pada hari Buruh Se Dunia pada tanggal 1 Mei lalu (May day), para buruh melakukan aksi didepan gedung DPR RI, mereka menuntut kesejahteraan Buruh. Dua konteks yang jauh berbeda antara Buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika puluhan PNS mendatangi Kantor DPRD Kota Baubau, namun bedanya para PNS ini menuntut jabatan mereka yang hilang, sementara mereka tak sedikitpun memikirkan masyarakat yang hilang akan pekerjaanya.
Memang sangat ironi ketika pegawai yang berstatus non job/dimutasi, tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Padahal sebenarnya mereka siap ditempatkan dimana saja termasuk menerima segala konsekwensi dari atasan.
Masyarakat menilai para pegawai seharusnya tidak pantas dengan melakukan aksi mogok kerja, kewajiban mereka seharusnya bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan bukan melakukan aksi protes kepada pimpinannya karena masalah jabatan. Sebab hak PNS sepenuhnya sudah diatur oleh negara.
Disisi lain, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan sumber daya aparaturnya. Sebab, harus dibangun standar kompetensi setiap jabatan dan pekerjaan yang dapat mengikuti standar kinerja dan kualifikasi internasional. Wujud aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, serta memiliki intregitas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dampak dari kebijakan Tampil Mesra untuk merubah kabinet langsung dilawan oleh beberapa PNS lingkup kota baubau. Hal ini justru menimbulkan respons negatif tidak hanya dari dalam birokrasi tetapi juga buruk berdasarkan penilaian dimasyarakat.
Kita menginginkan birokrasi yang terdiri atas manusia-manusia yang berkarakter. Karakter yang dilandasi oleh sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukan bukan hanya dengan menghayati nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar, tetapi juga nilai-nilai kejuangan. Hal terakhir ini penting karena dengan semangat kejuangan itu seorang birokrat, meskipun dengan imbalan yang tidak terlalu memadai akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan.
Seperti yang dicita-citakan oleh kaum “Administrasi Negara Baru” birokrasi kita hendaknya memilliki semangat keadilan sosial, yang tercermin dalam keberpihakan yang lemah dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya.
Oleh karena itubesar harapan kita agar terwujudnya pemerintahan yang baik di era Tampil Mesra 5 tahun mendatang.