"Butterfly Effect Cawapres"

WIBK 10 JULI 2018 oleh Christianto Wibisono Ketua Pendiri PDBI

Betterfly effect, nama cawapres Hari Selasa 10 Juli adalah hari ulang tahun ke-93 PM ke-4 (dan ke-7) Malaysia  Tun Dr Mahathir Muhamad yang berketurunan Pakisan dan bukan 100% bumiputera Melayu Malaysia.  

BK: Kita mengucapkan selamat kepada Mahathir yang berani menahan mantan PM Najib Razak atas dakwaan korupsi meskipun dibebaskan dari tahanan setelah membayar uang jaminan. Sekarang yang gaduh di Indonesia adalah koruptor dan bekas napi termasuk terpidana kriminal pembunuhan bisa jadi caleg lagi . Itu yang menjadi krusial ditengah perhelatan pilpres 2019.

BK: Hari ini 10 Juli 1959 adalah pembentukan kabinet presidensial kedua RI setelah saya mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Maka nomenklatur jabatan Ir Juanda yang sebelumnya adalah Perdana Menteri Kabinet Karya sejak 9 April 1957 berubah jadi  Menteri Pertama sampai ia wafat 7 November 1963. 

Menyusul Menteri Kehakiman Saharjo wafat 8 November maka pada 13 November Kabinet Kerja saya reshuffle dengan 3 Waperdam sebagai presidium yaitu Subandrio, Johannes Leimena dan Chairul Saleh.  Karena Waperdam I merangkap menlu, maka jika saya keluar negeri, didampingi menlu Subandrio  justru yang menjadi pejabat presiden adalah Johannes Leimena dan tidak ada orang ribut protes model Almaidah Buni Yani.   

Sekarang Juli 2018 atau 59 tahun setelah Dekrit Presiden elite Indonesia sibuk mempertimbangkan kriteria bahwa cawapres pendamping Jokowi yang dinilai "abangan sekuler" harus dari " santri syariah".

Tahun 2004 Megawati didampingi Hasim Musyadi dibulldozer oleh SBY Jusuf Kalla juga dengan citra bahwa duet paslon harus berlatar belakang "abangan/santri".  Tapi waktu jilid 2; SBY dengan pede menggandeng Boediono, tehnokrat tanpa peduli harus pakai "background santri".  Jokowi memakai JK dengan pola persis SBY jilid 1 yang mau dipaksakan ke jilid 2. Apa sebetulnya kebutuhan bangsa Indonesia pada tahapan sekarang ini?

Secara geopolitik perang teror sudah berhasil di"lokalisir" kembali ke"sumber konflik Timur Tengah ke kawasan lokasi akar masalah sengketa Israel Palestina. Bahkan secara "endogenous" berdasarkan naluri politik domestik dan nasionalisme Saudi Arabia, sang putra mahkota Mohamad Bin Salman (MBS)  sedang berperan sebagai Martin Luther terhadap dogma Wahabi dan Salafi. 

Jika MBS sukses mereformasi konservatisme Takfiri maka Timur Tengah diharapkan bisa mengakhiri "Perang Sabil" seperti Trump Kim mengakhiri sisa Perang Dingin Korea untuk suatu dunia bebas ancaman perang ideologi dan perang antar peradaban menurut teori Huntington. Jika Timur Tengah sudah mengikuti irama TrumpKim maka akan lucu sekali kalau Indonesia masih ada yang berkiblat ke Wahabi Salafi, Kalifah, sedang Timur Tengahnya sendiri menuju demokrasi modern meritokratis non dogmatis non doktriner, karena harus siap bersaing dalam kompetisi kreatif antar peradaban yang hukum besinya efisiensi ilmu pengetahuan teknologi dan industri 4.0 lintas galaxi, lintas abad , lintas peradaban.

Jadi wakil presiden yang dibutuhkan adalah yang bisa menghadapi tantangan persaingan global baru dengan ramifikasi era perang dagang dan atau dagang perang, Kriteria abstrak "ideologi ketinggalan zaman"  dikotomi syariah abangan sejak zaman Clifford Geertz kenapa masih dipakai untuk menentukan kriteria elite paslon duet presiden wakil presiden RI abad XXI.

CW: Nyatanya faktor "rekam jejak dan latar belakang agama" masih dijadikan "kriteria" sampai detik ini dan Presiden Jokowi tampaknya sangat tersandra oleh dikotomi itu.