WIBK 5 -Wapres ke-13 dan atau Presiden ke-8

Bersama Bung Karno kembali saya menikmati buffet lunch di Signaature Restaurant Hotel Indonesia  ditengah hujanlebat mengguyur Jakarta.

CW: Siang pak, majalah TEMPO yang beredar  lebih awl menurukan laporan sampul capres Gatot Nurmantyo dengan wawancara khusus 3 halaman dan feature foor capres Gatot dengan pengusaha Tommy Winata, Apa implikasi dari kampanye oleh mantan Panglima TNI itu  terhadap prospek pilpres 2019?

BK: Gatot Nurmantyo lahir 13 Maret 1960 mungkin merasa lebih senior dari Presiden Jokowi yang lahir 21 Juni 1961 karena itu berani dan siap menantang tokoh sipil maupun mantan Pangkostrad Prabowo. Namanya diberikan oleh orangtuanya karena kagum kepada almarhum Wakasad Jendral Gatot Subroto. Tapi urusan pemilihan presiden Indonesia ini memang lucu lucu konyol. Kalau sudah pensiun katanya sipil, jadi tidak ada lagi hirarki bekas junior ewuh pakewuh menantang bekas senior  Jadi sudah individualistis antara bekas Mayor Agus Harimutri dan bekas Jendral Gatot Nurmantyo keduanya sama sama sipil tidak perlu ada hirarki pembendung kompetisi antara 2 capres.  

Pemilihan pada akhirnya memang akan memuncak pada kompetisi individual yang mencerminkan akumulasi pandangan hidup dan pilihan kepercayaan untuk memberi mandaat kepada seseorang dibanding kepada pesaingnya Jadi harus ada kalah menang tanpa zero sum game  , yang kalah harus "dibantai" seperi di negara berkembang primitif. Jadi sah sah saja mengalahkan dan memenangkan ballot asal jangan pakai bullet membunuh satu sama lain. 

Dizaman abstraksi sosmed ini, pembunuhan bisa juga dilakukan terhadap karakter, secara lebih intensif dibanding era pra komunikai elektronik. Politik identitas sara bisa membahayakan keberlanjutan eksistensi nation state Indonesia, Justru yang dikawatirkan oleh Prabowo bahwa Indonesia akan hilang itu bisa terjadi bila para capres individual maupun partai politik mengusung persaingan secara primitif, primordial dan zero sum game tribalistik abad pertengahan. 

CW:Wah Pak itu abstraksi yang lebih  mumet dari logika Rocky Gerung  tolong bisa lebih konkret. Kemarin kita sudah menganalis cawapres SMI yang berpotensi berlanjut jadi perempuan ke-2 yang jadi wapres kemudian presiden RI. Sekarang kita kupas Gatot Nurmantyo yang diorbitkan "Tempo"2 April 2018.          

BK:Nasution menciptakan istilah dan doktrin dwifungsi dengan alasan Indonesia tidak suka kudeta junta militer model Amerika Latin dan Thailand. Padahal akhirnya Orde Baru itu ya junta militer yang dikemas dengan istilah Demokrasi Pancasila kanan sebagai pembeda dari Demokrasi Terpimpin kiri  Dan seperti sudah sering kita bicarakan perbedaan antara dua dwifungsi Amerika Serikat (AS)  dan Amerika Latin  (AL)adalah di AS presiden pertama Jendral George Washington langsung menerapkan supremasi sipil dan membatasi sendiri masa jabatannya tidak lebih dari 2 periode. 

Sedang di AL yang terjadi ialah  Jendral Simon Bolivar gagal meniru AS malah terjebak dalam junta militer dan suksesi melalui kudeta silih berganti antara populis yang sok kiri dan jendral laksamana junta yang kanan . Ini mirip dengan kondisi Fasisme Kanan Hitler dan  Diktatur Proletariat Stalin. Tidak ada jalan tengah antara supremasi sipil dan demokrasi dengan pilihan junta militer atau diktatur proletariat. Kebebasan pers dan independensi Trias Politika merupakan pilar esensial demokrasi. 

Setelah runtuhnya Tembok Berlin, Fukuyama menulis The End of History, akhir pencapaian ummat manusia untuk suksesi kepemimpinan politik melalui demorkasi liberal Barat.  Ternyata teori itu tidak sempat berlangsung lama sudah dibom oleh bom truk WTC dan kemudian dikukuhkan menjadi doktrin Perang Peradaban yang dicetuskan oleh Prof Samuel Huntington dengan pelaksanaa utama Osama bin Laden. Sementara Tiongkok bertahan ingin sistim satu partai selama 1 abad baru akan mempertimbangkan model alternatif suksesi i kepemimpinan Itu dikukuhkan oleh Kongres Nasional RRT dengan mencabut pembatasan masa jabatan Xi Jinping awal Maret ini. 

Nah Indonesia seolah kembali ke demokrasi liberal multi partai yang membuktikan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya "embahnya liberal"  Kalau mau efisien mestinya sistem presidensial itu harus 2 partai saja, jadi efektif dan tidak boros energi pemilu belasan partai akhirnya cuma menghasilkan rezim koalisi partai gurem yang mengganggu efektivitas governance. Atau diujung ekstrem lain ada syahwat kediktaturan proletariat kiri mauppun  talibanisme kanan. 

Ini yang sedang di reformasi oleh Revolusi Ritz Carlton Mohamad bin Salman yang mirip Martin Luther memprotes hirarki gereja Katolik 1517. Yang perlu saya ingatkan kepada siapapun baik dari militer seperti Prabowo dan Gatot serta politisi Islam Indonesia agar tidak terjebak memainkan politik mendikotomikan Indonesia dalam kubu  syariah vs sekuler. Kalau itu yang terjadi, justru ramalah Prabowo itu yang akan menjadi kenyataan, Indonesia bisa hilang lenyap akibat kesalahan elitenya sendiri memecah nation State berasas Pancasila ini dalam 2 kubu ektrem kiri komunis vs ekstrem kanan kalifah.