Mohon tunggu...
M Rosifa
M Rosifa Mohon Tunggu... Seniman

Seniman gila yang berdialog dalam diam

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Urgenisasi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945

18 Januari 2021   14:00 Diperbarui: 18 Januari 2021   14:05 115 1 0 Mohon Tunggu...

Ketika kita berbicara mengenai negara, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya konstitusi. Hal ini karana konstitusi merupakan landasan dalam kehidupan suatu negara dan bangsa, di dalam konstitusi atau undang-undang dasar itulah negara merumuskan aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraannya. Bagi suatu negara, undang-undang dasar juga berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan sekaligus sebagai sumber hukum bagi semua peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Sejak UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi negara Indonesa secara formal telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa perubahan konstutusi sejak proklamasi kemerdekan. Pertama, perubahan yang dilakukan dengan cara memberlakukan naskah konstitusi RIS Tahun 1949 untuk seluruh Indonesia, namun UUD 1945 pada saat itu masih diberlakukan khusus untuk wilayah Yogyakarta yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Peubahan kedua ialah dengan pemberlakuan UUDS 1945 di seluruh wilayah Indonesia, dengan pemberlakuan UUDS 1945 maka konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Ketiga, perubahan yang dilakukan dengan cara kembali memberlakukan naskah UUD 1945 yang dilengkapi dengan penjelasan dari UUD 1945 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah UUD 1945. Keempat, perubahan yang dilakukan dengan sistem adendum yang dikenal dengan istilah amandemen, yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 dalam rangkaian perubahan formal yang dilakukan terhadap naskan UUD 1945.
Dari beberapa perubahan konstitusi yang pernah terjadi dalam UUD 1945.  Maka daripada itu, wacana perubahan UUD 1945 yang kelima merupakan sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya suatu konstitusi memiliki kelemahan yang perlu adanya perbaikan untuk terus dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi bahkan dalam UUD 1945 memperbolehkan adanya perubahan yang dapat dilakukan dengan beberapa syarat.

Meskipun dalam UUD 1945 memungkinkan dilakukannya amandemen UUD 1945, tetapi seberapa pentingkah amandemen UUD 1945 yang kelima dilakukan?

Amandemen atas UUD 1945 merupakan suatu kewajaran yang dapat dilakukan, hal ini dikarenakan UUD 1945 sendiri mengamanatkan adanya amandemen. Kendati demikian, upaya perubahan harus dilakukan dengan logika dan argumen yang jelas sehingga jauh dari kepentingan jangka pendek maupun kepentingan rezim yang berkuasa saja, hal ini karena hasil amandemen yang dilakukan sangat menentukan pejalanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang mendatang.  

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali pasca gerakan reformasi, dinilai oleh beberapa pihak belum membuahkan hasil yang dapat memsejahterakan rakyat. Karenanya muncul beberapa gagasan untuk melakukan amandemen kembali terhadap UUD 1945, selain itu juga muncul gagasan untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum diamandemen. Munculnya berbagai gagasan ini dikarenakan UUD 1945 hasil amandemen dinilai memiliki cacat hukum, batang tubuh UUD 1945 yang tidak sesuai dengan pembukaannya, bahkan proses amandemen juga dinilai tidak berjalan sesuai prosedur yang jelas.

Selama masa pemberlakuan UUD 1945 sejak reformasi, telah banyak mengalami berbagai perkembangan yang menunjukan bahwa perumusan keempat perubahan yang pernah dilakukan dalam UUD 1945 masih memiliki banyak  kekurangan. Maka daripada itu diperlukan beberapa perbaikan dalam muatan materinya, diantaranya ialah:

Penataan kembali struktur dan fungsi MPR, DPR dan DPD dengan kemungkinan penguatan kewenangan DPD secara lebih fungsional dan restrukturisasi DPR terdiri dari 2 fraksi dan 3 komisi.

Penguatan sistem presidensial dengan menjamin perimabangan kekuatan pemerintah dan DPR melalui penyederhaan jumlah parpol, restruksturisasi sistem dua bbarisan di DPR, dan kemungkinan dipernalkannya mekanisme pencalonan capres melalui jalur perseorangan, serta diadakannya Menteri Utama yang bertangungjawab kepada Presiden sebagaimana prinsip yang lazim dalam sistem presidensial. Pengaturan kembali mengenai sistem kepartaian, pemilihan umum dan pemilihan presiden dan kepada daerah.

Penataan kembali sistem peradilan yang menjamin mutu peradilan dengan prinsip independensi yang diimbangi oleh akuntabilitas yang efektif dan menjamin keterpercayaan, disertai pembagian tugas yang lebih produktif antara MK, MA dan KY dalam menyukseskan agenda penegakan hukum dan keadilan.

Perbaikan sistem pemerintahan daerah yang meletakan sistem otonomi daerah secara serentak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

Banyaknya materi yang dianggap perlu dilakukan perbaikan dan perlu dikonsolidasaikan kembali, maka perubahan-perubahan yang dapat ditempuh ialah dengan cara memilih materi-materi yang penting dan memang sangat strategis saja untuk dilakukan perbaikan dan dirumuskan menjadi materi rangcangan perubahan kelima UUD 1945. Kendati penyempuranaan materi perlu dilakukan, tetapi langkah awal yang perlu dilakukan dalam agenda amandemen yang Kelima ialah membenahi prosedur perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pasal 37 UUD 1945, para ahli dan pakar hukum akan mengalami kesulitan dalam keterlibatan perancangan tersebut, padahal peran dari ahli hukum sangatlah strategis dalam agenda perubahan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN