Hampir seluruh kalangan politisi, pengamat, pejabat hingga masyarakat sepakat mengakui, bahwa tahun 2013 ini adalah tahun politik.
Pasalnya, tahun 2014 genderang perang para politisi akan hingar-bingar di kancah persaingan meraih kursi legislatif di Pemilu Legislatif (Pileg), dari pusat hingga daerah. Bahkan setelah itu, berlanjut kepada pemilihan Presiden (Pilpres), yang akan diusung oleh partai-partai politik peserta Pemilu.
Sebab itu, sebelum benar-benar ‘terjun bebas’, utamanya para calon legislatif (caleg), perlu mengukur dirinya sendiri, apakah sudah memiliki modal sosial (social capital) yang cukup di masyarakat atau belum.
Namun, yang jadi persoalan adalah, ketika para caleg tersebut, tidak bisa atau tidak mampu mengukur modal sosial tersebut. Sebab pada umumnya, yang sering muncul adalah, sikap merasa-rasa atau mengira-ngira.
Sebab jika tidak memiliki parameter yang jelas, maka sangat mungkin sasarannyapun akan menjadi bias. Belum lagi jika mereka yang sangat subyektif menilai dirinya sendiri, tanpa melihat kondisi obyektif di masyarakat.
Jika demikian halnya, maka yang akan terjadi adalah, pemaksaan diri untuk dapat dipilih secara dadakan. Hal ini pula yang sering menjadi cikal bakal terjadinya praktek ‘money politic’, di masyarakat, hingga tindakan curang, dengan memanipulasi data para pemilih. Ujung-ujungnya, membeli suara secara ‘silent operation’ dengan oknum KPU/KPUD, untuk meloloskan diri menjadi Legislatif.
Namun berdasarkan pengalaman, hendaknya sangat penting para bakal caleg memiliki modal sosial, sebelum menjadi caleg. Sebab, jika tidak pernah berbuat sesuatu di masyarakat, khususnya di daerah pemilihan yang dituju, maka sangat tipis kemungkinan akan diterima ketika melakukan sosialisasi pencalegan.
Selain itu, figur bakal calegpun hendaknya sudah dikenal masyarakat setempat di daerah pemilihannya. Sebab kalau belum dikenal, maka akan semakin berat ongkos politik yang akan dipikul.
Modal sosial sendiri (berdasarkan teori) dapat dipahami sebagai ”sumberdaya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur sosial yang spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya; modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam hubungan antarpelakunya”
Ada tiga bentuk dari modal sosial menurut Coleman:
(1). Struktur kewajiban (obligations), ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held). Dari perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya.
(2) Jaringan informasi (information channels). Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal, tidak gratis. Pada level yang paling minimum, di mana ini perlu mendapatkan perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu saja, individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi; demikian pula sebaliknya.
(3) Norma dan sanksi yang efektif (norms and effective sanctions). Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (achievement) tentu saja bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Contoh lainnya, norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas yang bisa memengaruhi orang-orang muda, mempunyai potensi untuk mendidik generasi muda tersebut memanfaatkan waktu sebaik-baiknya (having a good time).
Sementara itu, keberagaman definisi modal sosial muncul dari perbedaan tingkat analisis yang menjadi fokus para periset. Narayan dan Cassidy (2001) yang memiliki fokus pada tingkat analisis makro, membagi modal sosial menjadi beberapa dimensi yang meliputi:
(1). Karakteristik kelompok; (2). Norma yang mengikat; (3). Kebersamaan; (4). Pergaulan sehari-hari; (5). Hubungan dalam network; (6). Kesukarelaan dan kepercayaan
Oleh sebab itu, bagaimana implementasi di lapangan, sebelum seseorang men-caleg-kan diri, dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dan bermanfaat bagi masyarakat, itulah yang menjadi inti modal sosial.
Sebab, masih banyak para caleg yang hanya punya uang banyak dan kedudukan tinggi, tetapi tidak pernah berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya, padahal dirinya ingin dipilih jadi Legislatif dari wilayah tersebut.
Setidaknya, dengan sudah memiliki modal sosial sebelumnya, maka risiko politik untuk kegagalan akan bisa lebih diminimalisir. Selain itu, 'cost of politic' untuk menjadi Legislatif juga makin efisien dan efektif.
Sementara hal yang lebih luas lagi adalah, para caleg juga setidaknya akan memberi kontribusi terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, dengan membangun pencitraan, tanpa harus selalu diukur dengan uang pada saat pencalegan.
Sebab hitung-hitunganya akan berbeda, ketika seseorang bakal caleg minta tolong, dengan sebelum bakal caleg mencalegkan diri.
Kendati untuk menciptakan modal sosial sebelumnya toh juga perlu pengorbanan, baik waktu, tenaga dan pikiran. Tapi jelas, tidak akan sama dengan ketika seseorang yang 'ujug-ujug' mau jadi caleg, langsung masuk ke masyarakat, dan meminta untuk memilihnya sebagai wakilnya di Legislatif.
Selain akan terjadi resistensi di masyarakat, kemungkinan akan timbul hitung-hitungan secara komersil. Bahkan yang lebih parah lagi, jika ada yang lihai memainkan situasi, maka sang caleg akan menjadi 'sapi perah' selama sosialisasi berlangsung.
Sebab itu, para bakal caleg atau caleg perlu mengukur diri, apakah selama ini sudah pernah membantu atau aktif di masyarakat di lingkungannya, atau mungkin pernah berkorban bagi masyarakat sebelumnya, tanpa pamrih?
Sebab pada umumnya, itulah yang sekaligus menjadi 'track record' yang sekaligus menjadi modal sosial sang caleg, jika masyarakat ingin memilihnya sebagai wakilnya di Legislatif, baik Pusat maupun Daerah.
