Kisruh enam fraksi DPRD Tebo tolak Hearing komisi bahas RAPBD 2019
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tebo persoalkan porsi anggaran pembangunan dalam RAPBD tahun anggaran 2019. Gejolak kemudian muncul dalam agenda hearing (rapat dengar pendapat) bersama para institusi organisasi perangkat daerah yang seyogyanya dilaksanakan, mulai Senin (22/10/2018) pekan ini. Tetapi kemudian enam fraksi di DPRD Tebo, malah melakukan walk out (menolak) melakukan hearing dengan OPD dinas PUPR, Dinas Perkim dan penataan kawasan serta dinas pendidikan.
Menurut anggota dewan  partai keadilan sejahtera, Supeno menyatakan rancangan RAPBD tahun anggaran 2019 hanya mencerminkan pemerataan pembangunan. Tetapi lebih kepada kepentingan golongan dan kelompok saja.
"Jelas ini kepentingan satu golongan saja, ini lebih kepada kepentingan partai Golkar. Kami dari enam fraksi minta isi buku RAPBD 2019 diperbaiki. Karena itu bagian pelanggaran dibanggar, sebab ada kepentingan pembangunan yang tidak diakomodir," ungkap Supeno, Senin (22/10/2018) di DPRD Tebo.Â
Ini bukan bentuk mendukung pemerataan pembangunan daerah. Lebih dari separuh anggaran pembangunan dilaksanakan di Kecamatan Rimbo Bujang. Sementara dikecamatan Tebo ulu hanya ada pembangunan di desa Teluk kuali, desa lain tidak ada.
"Pekerjaan pengaspalan jalan 13 di unit lima, baru selesai diaspal yang lain jalan iskandar dinata, tetapi dianggarkan lagi. Apakah hal itu pemerataan. Sementara masih banyak jalan-jalan rusak yang butuh perbaukan. Jangan yang disana terus dilanjutkan, inikan lebih banyak azas kepentingannya," katanya.
Sebelum pemerintah daerah melakukan upaya perubahan terhadap RAPBD yang mencerminkan prinsip pemerataan. Dewanpun tidak akan berencana memanggil bupati Tebo dan tetap tidak akan membahas RAPBD 2019.
"Enam fraksi menolak semuanya, jika Bupati tidak merubah RAPBD 2019. Silahkan dua gunakan haknya untuk menerbitkan Peraturan kepala daerah (Perkada) untuk kembali ke APBD 2018 lalu. Kalau dikatakan atas kepentingan masyarakat, masyarakat yang mana ?," katanya.
Sementara itu, sebelas orang anggota dewan fraksi partai Golkar tidak terlihat. Hanya Mazlan saja yang berhasil dijumpai di gedung dewan siang itu. Namun Mazlan, mengatakan Golkar memang tidak menolak dilakukan hearing seperti yang dilakukan enam fraksi lainnya.
"Kalau saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi saja. Golkar dalam hal ini tidak untuk menolak agenda hearing dengan dinas," kata Mazlan.
