David Asmara
David Asmara Wartawan

Menulislah itu akan menunjukkan bahwa kita pernah ada...

Selanjutnya

Tutup

Regional

Adendum Perpanjangan PT Harits Putra Sejati di Soal

14 Februari 2018   01:21 Diperbarui: 14 Februari 2018   01:55 379 0 0
Adendum Perpanjangan PT Harits Putra Sejati di Soal
kondisi pekerjaan rabat beton yang dikerjakan PT. Harits Putra Sejati beberapa waktu lalu/foto dokumen

DPUPR Tebo nyatakan rekanan pelaksana proyek paket 7 senilai 5,7 milyar Wanprestasi

Sejak awal pekerjaan proyek paket pembangunan jalan pedesaan paket 7 dinas PUPR dari APBD Tebo tahun anggaran 2017 senilai 5,7 milyar di kecamatan Muara Tabir sudah minim progres, PPK sedari awal sudah menyampaikan bahwa pekerjaan itu tidak akan selesai sesuai time skedul yang direncanakan.

Hingga pada akhirnya progress pekerjaan hingga akhir Desember hanya mencapai 78 persen. Kemudian atas permintaan rekanan PT. Harits Putra Sejati dilakukan addendum kontrak perpanjangan pekerjaan selama 50 hari dengan konsekuensi rekanan membayar denda keterlambatan dengan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai akhir pekerjaan senilai lebih dari Rp. 1 milyar ( volume belum terpasang sekitar 22 persen).

Fakta kemudian berkata lain, bahwa PT. Harits putra sejati melakukan Wanprestasi (tidak sama sekali melakukan pekerjaan) sesuai dengan addendum kontrak yang telah dibuat dengan PPK dinas PUPR. Hingga PPK memutuskan kontrak sepihak. Karena rekanan tidak sanggup membiayai pekerjaan perpanjangan kontrak itu.

" Ya, kita putus kontraknya. Suratnya sudah dinaikkan kepada saya (pengguna anggaran) dan sudah  kembali ke PPK untuk diteruskan kepada APIP. PPK nanti yang bawa surat itu, kita balcklist langsung," kata kepala dinas PUPR tebo, Hendry Nora, pada Jum'at  (9/2/2018).

Sementara itu terpisah, sayangnya kepala inspektorat mengaku belum menerima surat yang dimaksud. Namun Inspektur daerah kabupaten Tebo, drs. Teguh Arhandi menyatakan akan segera memproses jika surat dari PUPR diterima. Dia memastikan hasil pemeriksaan BPK nanti pasti menjadi temuan atas pekerjaan proyek paket 7 tersebut.

" tentunya kami akan mengecek dulu kelapangan turun kelapangan. Kalau memang sudah sesuai dengan yang dimaksudkan, kita proses untuk di blacklist. Kalau ada suratnya dan waktu tersedia secepatnya," ujar Teguh, Selasa (13/2/2018) siang dikantornya.

Menanggapi upaya yang dilakukan DPUPR memblacklist PT. Harits Putra Sejati itu. Pihak rekanan menyatakan pasrah bila dinas PUPR Tebo sudah mengambil keputusan itu.

Dia berdalih bahwa factor penyebab tidak selesainya pekerjaan diakibatkan seperti cuaca, jalan dan material yang diakses kesana jauh. Secara modal juga mempengaruhi tetapi analisa satuan barang tidak masuk diwilayah sana. Kemampuan keuangan perusahaan terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan jalan rabat beton tersebut.

Sebelumnya PT. Harits putra Sejati dalam dokumen verifikasi ULP mendapat dukungan alat kerja dari pihak lain. Namun belakangan setelah menang proses lelang di ULP dukungan alat kelengkapan proyek tidak tampak dilapangan. Justru kemudian setelah pekerjaan proyek berjalan rekanan ini membeli satu unit mobil hotmix. Namun direktur PT. Harist membantah anggaran proyek itu dimanfaatkan  untuk membayar alat yang mereka beli.

"Batalnya dukungan alat kerja karena pihak rekanan menyatakan tidak sanggup mellintasi medan yang akan ditempuh. Tapi ada surat pernyataan dari mereka bahwa mereka menyerahkan semua kepada kita. Jadi tidak benar, kalau anggaran proyek untuk membeli alat baru. Alat Itupun sudah lama dipesan," kata direktur PT. Harits Putra Sejati, Solihin yang dihubungi via telepon selulernya, Selasa (12/2/2018) siang.

Tidak layak diperpanjang

Addendum perpanjangan waktu pekerjaan antara PT. Harist Putra Sejati dan dinas PUPR dinilai mencederai Keppres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pendapat ini disampaikan LBH  Citra Keadilan Cabang Tebo, Tomson Purba, SH. Dia menyambapaikan sebuah analisa berdasarkan kajian atas pemahaman pemberian kesempatan 50 hari kalender, pemutusan kontrak dan sanksi-sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Tomson  PT. Harits Putra Sejati sejak akhir kontrak induknya, perpanjangan pekerjaan tidak harus diberikan lagi. Karena ada hitungan prosentase yang layak dan tidak layak diberikan perpanjangan. Jadi harus ada kepastian hukumnya disitu, ini yang menjadi pertanyaan LBH Citra Keadilan kepada pihak dinas PUPR.

"Artinya bahwa kalau ini putus kontrak, sebelum perpanjangan dilakukan harusnya lima puluh hari sebelum perpanjangan (addendum) itu dilakukan harus dibahas jauh-jauh hari. kalau sisa volume pekerjaan yang belum selesai sekitar 10 persen itu layak dilakukan perpanjangan kontrak pekerjaan. Tetapi faktanya volume pekerjaan yang tidak terpasangkan lebih dari 20 persen, hal ini seharusnya tidak diperpanjang saat itu, kontrak sudah diputus dari awal," ungkapnya, Selasa (13/2/2018)

Dikatakannya juga jika dilihat dari aspek hukumnya, harus ada asa kepastian hukumnya disitu. Dari dokumen-dokumen kontrak harus detail dijelaskan. Pertanyaannya, kenapa PPK memperpanjang kontrak, seharusnya perpanjangan kontrak tidak dilakukan PPK. Bisa dilakukan apabila kekurangan volumenya itu dibawah atau berkisar 10 persen saja. " Kita akan beberkan dalam bentuk dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar yuridisnya," jelas Tomson.***