Syahlan : saya, dan masih banyak putra daerah yang menempati jabatan
Protes penonjoban mantan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten tebo, Jauhari Rahman ditepis  wakil bupati Tebo, Syahlan Arfan. Dia menyatakan baru saja membaca surat penolakan dari yang bersangkutan. Namun dirinya tetap akan melakukan kajian terhadap apa yang telah disampaikan itu. Â
Menurut Syahlan, bahwa tudingan SK penonjoban Jauhari sebagai pejabat JPT ( jabatan pimpinan tinggi) tidak sesuai dengan undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara tidaklah seperti pendapat yang disampaikan. Pemerintah kabupaten Tebo sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan itu juga berdasarkan pantauan dirinya sebagai wakil bupati tebo.
" Penolakan atau protes terhadap sebuah kebijakan yang sudah diputuskan merupakan hak masing-masing. Siapapun masyarakat yang menilai itu hak masing-masing. Â Akan tetapi prosesnya itu sudah melalui Baperjakat dan pantauan saya sendiri," tegas wakil Buapti Tebo, Syahlan Arfan, Rabu (7/2/2018).
Dinyatakan wakil bupati, Syahlan bahwa penilaian-penilaian yang disampaikan sifatnya subjektif, apalagi sampai terjadi disintegrasi daerah. Kita tidak membedakan dari suku, etnis ataupun ras terhadap penempatan pejabat untuk menempati suatu jabatan. Tetapi kita tidak bisa membatasi hak orang untuk berpendapat dan menjalankan haknya.
" yang jelas, kita akan kaji surat protes yang disampaikan olehnya. Silahkan saja dia berpendapat begitu, karena apa yang sudah diputuskan sudah sesuai dengan aturan. Jadi saya fikir pendapat demikian terlalu berlebihan. Kita tidak memang suku, etnis atau ras semua sama, mereka adalah orang Tebo," kata Syahlan.
Menurut dia, masih banyak pejabat -- pejabat yang sekarang adalah putra daerah Tebo. Masih banyak posisi eselon yang masih perlu diisi. Evaluasi tetap dijalankan, bisa jadi akan terjadi lagi pelantikan pejabat eselon jilid III.