Berangkat dari pengalaman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tahun 2010 lalu, mengundang pendapat yang beragam dari generasi penerus bangsa.
Pasalnya, pada tahun 2012 ini, pemerintah KLU akan berpeluang kembali menerima formasi CPNS. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia timur termasuk dua kabupaten/kota di NTB dinilai masih layak/dapat melakukan perekrutan CPNS.
Dua kabupaten/kota di NTB yang dinilai masih layak mengangkat CPNS tahun ini adalah kabupaten lombok utara dan KSB. Berdasarkan kajian BAKN pusat sejauh ini, kedua kabupaten tersebut dinilai masih mengalami kekurangan pegawai, dan dari segi alokasi APBD kedua kabupaten itu ternyata belum mencapai 50 persen dari total jumlah DAU untuk menggaji PNS.
Menanggapi peluang perolehan formasi CPNS itu, Kasubag pengembangan dan pengendalian kepegawaian, Bagian Kepegawaian setda KLU, Dharma,Sstp., kepada wartawan 01/02 mengatakan, pihaknya juga mendapat informasi demikian, namun hingga kini belum ada pemberitahuan secara resmi dari BKN Pusat.
“Ya kami mendapat info demikian, namun sampai sekarang belum ada pemberitahuan atau surat resmi dari pusat, terkait adanya formasi CPNS itu” pungkas Dharma.
Dharma menyebutkan, jika benar ada formasi CPNS bagi KLU diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan agustus-september tahun ini. Pihaknya juga mengaku siap melaksanakan proses perekrutan, jika formasi itu benar diperoleh KLU.
Seperti diketahui, sejak berpisah dengan Lobar tiga tahun lalu, pemda KLU hingga saat ini masih mengalami kekurangan pegawai disektor pendidikan, kesehatan dan pegawai teknis diberbagai SKPD.
Sedangkan perekrutan CPNS tahun 2010 belum maksimal dan sempat terjadi permasalahan yang berujung dibentuknya pansus oleh DPRD, karena ditengarai terjadi praktik percaloan, bahkan sampai menginjak setahun pasca perekrutan CPNS tahun lalu, hasil kerja pansus CPNS DPRD KLU, tidak jelas.
Salah seorang guru honorer, Hamdi, Spd mengaku, pada penerimaan CPNS tahun 2010 lalu di KLU banyak menyisakan duka maupun suka, sehingga dewan KLU membentuk pansus khusus terkait penerimaan CPNS.
Bagi yang lulus menjadi PNS, tentu menyambutnya dengan penuh rasa suka cita yang mendalam. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak lulus, akan meninggalkan bekas luka dan duka, lebih-lebih ketidaklulusan mereka itu tanpa adala alasan yang jelas dari pihak panitia penyeleksi.
Buktinya setelah pengumuman lulus CPNS banyak masalah yang muncul baik dari cara penerimaan sampai dengan sistem yang dilaksanakan pada saat penerimaan CPNS tahun 2010. Istilah yang paling santer terdengar dari hasil kelulusan CPNS tahun 2010 di wilayah KLU adalah berlakunya pasal 80 bagi yang lulus dan pasal 60 sulit untuk masuk menjadi CPNS”, kata Hamdi.
Artinya bagi yang lulus sebagai CPNS harus mengeluarkan uang minimal 80 juta rupiah. Seandainya kita hanya memiliki 60 juta rupiah masih dipertimbangkan untuk masuk menjadi CPNS oleh oknum yang berwenang. “Pada penerimaan CPNS banyak Oknum pemerintah yang berkeliaran mencari nasabah untuk masuk dalam kategori pasal 80 ini”, ungkap beberapa pelamar kerja yang tidak lulus.
Memang dalam hal perosoalan pengeluaran duit bagi yang lulus CPNS, sulit kita temukan datanya, karena baik calo maupun peserta yang lulus sama-sama tertutup. “Memang datanya belum ada, namun dari kabar yang beredar saat itu, secara remang-remang mereka yang lulus harus mengeluarkan duit kepada calo yang dianggap berjasa”, timpal puluhan pelamar lainnya.
Akibat remang-remangnya persoalan ini, sehingga dewan KLU ketika itu membentuk pansus khusus, dan ditemukan beberaoa persoalan dalam penerimaan CPNS, seperti tidak sesuainya jurusan yang dicari dengan ijazah yang dimiliki peserta, dan jauh lebih banyak orang luar kabupaten yang lulus daripada warga yang berasal KLU sendiri.
Hamdi menegaskan, jika hal demikian tetap terjadi maka peluang bagi masyarakat KLU untuk menjadi CPNS menjadi bayangan atau impian semu.
“Pengelaman penerimaan CPNS tahun 2010 lalu masih membekas diingatan kita dimana yang lulus kebanyakan dari luar daerah yang berani menggelontorkan dananya untuk masuk menjadi CPNS. Sementara warga KLU tergolong miskin, hanya menjadi penonton belaka”, tegasnya.
Dari pengaman tersebut, warga KLU meminta, alngkah bijaknya bila pemerintah menjadikan pengalaman itu menjadi pelajaran yang berharga, sehingga pada pemerimaan CPNS pada tahun ini tidak terulang lagi. “Yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka”, Na’udzubillah.
