Mohon tunggu...
Bung Stev
Bung Stev Mohon Tunggu... ASN

Buruh negara. Sedang berusaha menjadi (pembaca dan penulis) yang baik. Email: stevanmanihuruk@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Artikel Utama

PSI, Partai Politik yang Berani Melawan Intoleransi

11 Februari 2019   23:04 Diperbarui: 12 Februari 2019   12:04 0 8 2 Mohon Tunggu...
PSI, Partai Politik yang Berani Melawan Intoleransi
Grace Natalie, Ketua Umum PSI saat berpidato (Antara Foto/M Agung Rajasa)

Grace Natalie, Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dalam pidato politiknya di hadapan 2.000 orang hadirin yang terdiri dari pengurus, kader dan simpatisan PSI kembali menegaskan garis perjuangan partainya.

Grace mengingatkan sebuah fenomena yang dianggap dapat membahayakan persatuan masyarakat Indonesia, yakni normalisasi intoleransi.

"Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi kita anggap biasa. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan, Sandra Hamid sebagai "normalisasi intoleransi," kata Grace dalam keterangan tertulis.

Sejauh ini, PSI bisa dikatakan sebagai satu-satunya partai politik peserta Pemilu yang paling vokal dan berani mengangkat isu perlawanan terhadap intoleransi.

Partai politik ini dengan tegas mengeritik dan menolak Perda-perda yang bernuansa keagamaan (misalnya Perda Syariah dan Perda Injil) lalu berujung pada pelaporan sang ketua umum dengan tudingan telah menista agama.

Kita juga belum pernah mendengar ada janji/komitmen elite partai politik yang akan mendorong pencabutan SKB 2 Menteri -yang menjadi pangkal persoalan kasus-kasus penutupan rumah ibadah (khususnya) gereja- kecuali dari PSI.

Tidak dari partai politik (besar) yang mengaku berideologi nasionalis, terlebih lagi partai politik yang mengusung ideologi selain itu.

Ada kesan, partai politik memang sengaja bahkan akan selalu menjaga jarak kala mengomentari isu yang satu ini. Semua hanya bisa berkomentar secara normatif yang semakin menunjukkan ketidak jelasan sikapnya.

Ketika ada gereja ditutup/dibakar, pengikut Ahmadiyah mengalami diskriminasi, para politisi seolah berlomba menghindar dan tidak memberi komentar. 

Mengangkat isu intoleransi sebagai strategi kampanye tentunya sangat berisiko. Salah-salah, itu justru bisa menjadi bumerang yang akan merugikan partai politik itu sendiri. Risiko ditinggal pendukungnya sendiri bisa saja terjadi.

PSI sudah merasakannya sendiri. Praktis tidak ada satu pun partai politik yang mau ikut menyuarakan isu ini. Akibatnya, PSI bahkan harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari segala arah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2