Rapat pembahasan evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Papua tahun 2019 yang digelar di hotel Borobudur, dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya berbuntut panjang.
Sejenak kita coba abaikan "keanehan" pemilihan tempat rapat yang tidak digelar di gedung/kantor pemerintah melainkan di hotel. Meskipun agenda rapat yang dibahas sangat krusial yaitu berkaitan dengan RAPBD.
Saking krusialnya, kita ingat banyak pejabat di pusat dan daerah yang tersandung karena kasus berkaitan APBD. Gubernur Jambi misalnya, sudah divonis bersalah dalam kasus pembahasan APBD. Tentu ia tak sendirian, ada juga pejabat eselon di daerah, pengusaha dan banyak anggota DPRD yang terlibat.
Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa alasan penyelenggaraan rapat di hotel karena (Pemprov) Papua biasanya saat berkonsultasi dengan Kemendagri di Jakarta, terbiasa datang dengan jumlah yang besar.
Meskipun demikian, setelah kejadian kemarin, Mendagri mengaku telah memutuskan akan ada aturan baru terkait penyelenggaraan rapat antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Faktanya, rapat yang digelar di hotel Borobudur kemarin memang mengundang kecurigaan juga khususnya bagi KPK. Institusi pemberantasan korupsi ini kemudian mengutus pegawainya untuk melakukan penyelidikan berkaitan adanya indikasi korupsi yang akan/sedang terjadi di hotel Borobudur. Â
Saat menjalankan tugasnya, dua orang pegawai KPK mengalami penganiayaan. Media online memberitakan, awalnya mereka sempat ditanyai beberapa orang tentang kepentingannya hadir di tempat itu. Setelah menyebutkan tujuan dan insitusi asalnya itulah, mereka langsung diserang. Ada sumber yang menyebutkan, pelaku penyerangan berjumlah sekitar sepuluh orang.
Pihak KPK sudah melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian dan sedang diproses lebih lanjut. Yang menarik, Biro Hukum Pemprov Papua juga balik melaporkan pegawai KPK karena dituding telah melakukan pencemaran nama baik.
Dengan demikian, "bola panas" kini tentu saja sudah ada di pihak kepolisian. Publik tinggal menunggu bagaimana mereka bisa mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan tentu saja seadil-adilnya.Â
Saya melihat, kasus dugaan penganiayaan yang dialami pegawai KPK saat menjalankan tugas di hotel Borobudur tak sekadar menjadi tanda perlawanan yang sengit dan nyata terhadap perjuangan KPK.
Kasus ini juga harus dilihat sebagai tantangan tersendiri bagi kepolisian. Kita tahu, sebagai sesama institusi penegak hukum, seyogianya KPK harus seiring sejalan dan saling mendukung dengan kepolisian.
