Bung Stev
Bung Stev Pembelajar

Buruh negara. Sedang berusaha menjadi (pembaca dan penulis) yang baik. Email: stevanmanihuruk@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Debat Pertama, Mengapa Petahana Layak Unggul?

12 Januari 2019   23:28 Diperbarui: 15 Januari 2019   07:34 1477 11 2
Debat Pertama, Mengapa Petahana Layak Unggul?
Jokowi dan Prabowo saat debat Pilpres 2014 (Foto: Grandyos Zafna/detik.com)

Isu hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme sudah ditetapkan menjadi tema debat pertama Pilpres yang akan digelar pekan depan. Tanpa bermaksud mendahului, sepertinya petahana akan lebih unggul dan menguasai. Apa sebabnya?

Sudah jelas, sebelum dan saat memasuki masa kampanye, tim penantang sepertinya lebih fokus dengan isu-isu ekonomi. Narasi kritik terhadap pemerintah yang disampaikan berulang-ulang mulai dari kenaikan harga bahan pokok, lemahnya daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat yang rendah, ketimpangan penghasilan masyarakat, hutang luar negeri hingga narasi "Indonesia bubar" pun jelas lebih condong berkaitan dengan isu ekonomi.

Sementara berkaitan dengan tema debat pertama Pilpres yang sering "digoreng" penantang adalah kasus Novel Baswedan. Ketika baru-baru ini Polri sudah memenuhi tuntutan publik untuk membentuk Tim Gabungan guna menuntaskan kasus tersebut, praktis petahana sudah memiliki persiapan jawaban bila ditanya saat debat.

Sebenarnya bisa dimaklumi. Salah satu alasan utama, profil cawapres penantang, Sandiaga Uno sebagai mantan pengusaha tentu dianggap lebih menguasai isu ekonomi. Sementara kita sangat jarang mendengar komentar dan pandangan Sandiaga mengenai isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Itulah sebabnya di masa-masa kampanye, Sandiaga lebih sering turun langsung ke pasar-pasar tradisional, berdialog dengan para pedagang dan pengunjung pasar. Konon, hasil kunjungan tersebut yang dijadikan bahan amunisi untuk menyerang pemerintah walaupun dengan kesan agak lebay dengan memunculkan istilah tempe setipis ATM, dan sebagainya.

Kubu penantang sepertinya berasumsi bahwa rezim saat ini terlalu fokus dengan ambisi pembangunan infrastruktur di penjuru Nusantara sehingga nyaris melupakan pembangunan dan pembenahan ekonomi masyarakat.

Bahasa sederhananya, proyek infrastruktur tersebut menghabiskan dana yang fantastis dan berorientasi jangka panjang. Sementara rakyat hari ini masih butuh makan dan penghidupan yang layak.

Kubu penantang juga sepertinya akan kesulitan mencari titik lemah rezim dalam hal penegakan hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Berbagai indeks dan persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah terbukti terus membaik.

Kinerja dan kesigapan aparat keamanan dalam menangani serta mengungkap berbagai aksi terorisme bahkan sudah mendapat pujian dunia internasional. Beberapa kali memang sempat terjadi aksi teror di beberapa tempat, namun banyak yang meyakini bahwa ruang gerak para teroris saat ini sudah kian sulit.

Sementara bila tak berhati-hati, kritik penantang berkaitan dengan keempat isu tersebut justru bisa jadi bumerang. Ibarat senjata makan tuan. Misalkan saat penantang ingin menyerang pemerintah berkaitan banyaknya pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi, pemerintah bisa berkelit bahwa itu menjadi bukti penegakan hukum secara tegas yang sedang berjalan.

Kubu penantang bahkan harus "berkaca" terlebih dulu mengingat banyak koruptor yang justru berasal dari partai politik mereka sendiri. Tak hanya itu, partai politik dalam barisan penantang juga menjadi penyumbang terbanyak nama-nama mantan napi koruptor yang masih masuk dalam daftar calon anggota legislatif mendatang.

Bagaimana mau mengkritik pemerintah soal korupsi, sementara mereka sendiri tak menunjukkan komitmen yang sungguh dan serius berkaitan dengan itu?

Kubu penantang juga diidentikkan dengan upaya mengembalikan gaya kekuasaan di masa orde baru terutama setelah putra dan putri Soeharto terang-terangan sudah menyatakan dukungan dan berada dalam barisan. Capres Prabowo Subianto sendiri merupakan mantan menantu penguasa orde baru tersebut.

Padahal dalam ingatan sebagian besar kalangan, rezim orde baru bisa dikatakan sebagai mimpi buruk bangsa ini. Banyak kasus hukum meliputi kejahatan kemanusiaan dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) terjadi masa itu dan masih menjadi misteri hingga kini.  

Sosok Prabowo Subianto juga sepertinya sulit melepaskan diri dari berbagai beban masa lalu. Dugaan penculikan mahasiswa dan aktivis pada peristiwa huru-hara jelang kejatuhan orde baru selalu melekat pada dirinya yang kebetulan pada masa itu memang sedang memegang jabatan strategis. Data dan fakta sejarah juga mencatat bahwa Prabowo pernah dipecat dari militer.  

Sehingga kita bisa memaklumi saat debat Pilpres 2014 lalu, Prabowo langsung gelagapan dan terpancing emosinya saat Jusuf Kalla sedikit saja menyinggung soal masa lalunya.

Lalu, apakah penantang tidak memiliki peluang "memenangkan" debat pertama nanti? Tentu saja masih ada harapan. Bahkan ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tim untuk lebih mempersiapkan capres-cawapres yang diusung dengan data-data yang akurat dan relevan agar benar-benar menguasai topik yang diperdebatkan.

Meskipun sekali lagi, saya tetap meyakini bahwa tema debat pertama ini sepertinya akan menjadi milik petahana bukan penantang.

Harapan kita tentu saja agar debat pertama nanti dapat berjalan lancar, bukan menjadi debat kusir. Lebih dari sekadar panggung saling kritik dan saling serang antar pasangan calon, publik membutuhkan gambaran yang jelas mengenai visi dan misi mereka khususnya berkaitan dengan empat isu penting tersebut.  ***

Jambi, 12 Januari 2019