Ihwal Wacana Menghidupkan Kembali Mata Pelajaran PMP

Ilustrasi (mediaindonesia.com)

Dari data dan catatan ringkas sejarah, mata pelajaran PMP memang cukup identik dengan Soeharto dan rezim orde barunya. Mata pelajaran yang kini sudah berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mulai dipelajari di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. 

Pada perkembangannya, mata pelajaran PMP berganti nama menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sejak kurikulum 1994 resmi ditetapkan.

Nama PPKn ini hanya bertahan selama 9 tahun hingga keluarnya UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 di mana pelajaran PPKn berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Bila sekarang tiba-tiba muncul lagi wacana menghidupkan kembali mata pelajaran PMP, wajar menimbulkan pertanyaan di benak banyak orang. Apa urgensinya? Benarkah ini menjadi kebutuhan dan bisa menjadi jawaban atas banyaknya persoalan, atau jangan-jangan ini sekadar akal-akalan yang berorientasi keproyekan? 

Kita sepakat bahwa masalah-masalah bangsa ini hari ini terutama yang berkaitan dengan penerapan sila-sila Pancasila sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni bangsa, radikalisme dan segala macamnya memang harus segera dicarikan jalan penyelesaian. 

Namun lagi-lagi harus dipertanyakan, benarkah menghidupkan kembali mata pelajaran PMP sebagai solusinya? 

Saya melihat dalam konteks kekinian, yang jauh lebih dibutuhkan para anak bangsa adalah praktik-praktik keteladanan dari para pemimpin termasuk elite politik. Bukankah kegaduhan-kegaduhan di ruang publik saat ini, hampir selalu bersumber dan didominasi oleh pertikaian antar elite politik yang sedang memperebutkan kekuasaan?

Bukankah provokasi-provokasi yang sering dilakukan para elite politik melalui media sosial dan televisi menjadi alasan bagi para pendukung di tingkat bawah untuk saling bertikai bahkan sampai menelan korban jiwa seperti yang terjadi kemarin di Madura?  

Merebaknya ilusi kebangkitan PKI yang masih terjadi sampai hari ini pun bila ditelusuri lebih dalam ternyata bersumber dan banyak disuarakan oleh para politisi yang tujuannya tentu saja lagi-lagi untuk kepentingan politik. 

Dari sisi pemerintah pun agak membingungkan karena wacana ini tiba-tiba saja muncul menjelang akhir periode pemerintahan. Mengapa pemerintah ingin menghidupkan kembali mata pelajaran PMP sementara itu sudah pernah "disempurnakan" dengan menggantinya menjadi PPKn dan PKn.       

Semestinya pemerintah bisa memikirkan ide dan langkah-langkah yang lebih kreatif dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam diri seluruh anak bangsa dalam konteks kekinian. Itu lebih baik daripada sekadar menghidupkan kembali mata pelajaran yang sudah pernah "dihapus".