Pencapresan dan Harapan Soal Etika

Teka-teki pencapresan sudah usai. Presiden Jokowi selaku petahana akhirnya memilih KH Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres mendatang. Pasangan ini didukung oleh "koalisi gemuk" berjumlah sembilan partai politik. 

Sebagai penantang, Prabowo Subianto sudah mendeklarasikan diri berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung oleh Gerindra, PAN, dan PKS. Koalisi ini masih bisa bertambah asalkan Partai Demokrat bergabung saat jelang pendaftaran ke KPU.

Mengutip pernyataan Prabowo, proses ini memang sangat melelahkan. Berbagai spekulasi dan utak-atik pasangan calon sudah berlangsung cukup lama. Ternyata bisa dikatakan yang muncul adalah kejutan.

Siapa sangka di detik-detik terakhir, Jokowi malah memilih Ma'ruf Amin, bukan Mahfud MD yang lebih banyak dijagokan (diinginkan) para pendukung. Demikian halnya, kemunculan nama Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo Subianto pun tak kalah mengejutkan lantaran selama ini kurang diperhitungkan.

Satu hal positif yang diharapkan sekaligus mulai dibayangkan, pertarungan Pilpres mendatang sepertinya akan berlangsung lebih "sejuk" daripada perkiraan-perkiraan sebelumnya.     

Publik sempat membayangkan bahwa pertarungan di Pilpres akan berlangsung panas, bahkan lebih panas daripada pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Tak bisa dimungkiri bahwa ekses itu masih terus ada dan terasa sampai sekarang. Dampak penggunaan isu-isu SARA dalam kontestasi politik sudah membuat publik telanjur terbelah.  

Masuknya nama Ketua MUI, Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi diyakini cukup signifikan bisa meredam penggunaan isu-isu agama di Pilpres mendatang.

Terpilihnya Sandiaga Uno yang terkenal mumpuni di bidang ekonomi, juga menyiratkan harapan bahwa pertarungan nantinya akan lebih banyak berbicara soal konsep dan adu gagasan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Etika 

Ketika segala harapan itu sudah dilambungkan, satu hal yang tak boleh terlupa adalah soal etika. Sandiaga Uno yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mau tak mau harus melepas jabatannya tersebut. Ma'ruf Amin yang menduduki posisi strategis di PBNU, MUI, dan BPIP pun semestinya harus melakukan hal yang sama.

Untuk jabatan setinggi Cawapres, mereka harus bisa memberikan teladan sebagai calon pemimpin nasional yang menjunjung tinggi etika. Publik butuh sebanyak-banyaknya figur pemimpin yang bisa dijadikan panutan, bukan politisi "aji mumpung" yang terbiasa mengangkangi etika.