Blok Rokan Diserahkan ke Pertamina, Pemerintah Luar Biasa

Data lain menunjukkan, per 30 Juni 2018 Blok Rokan tercatat mampu menghasilkan minyak sebanyak 207.000 bph. Diperkirakan hingga akhir tahun, Blok Rokan mampu menghasilkan produksi 205.000-206.000 bph.

Namun sayangnya, potensi besar tersebut justru dikelola oleh Chevron yang sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 untuk jangka waktu 50 tahun, atau baru berakhir di 2021 mendatang.

Demi melanggengkan usaha bisnisnya di Blok Rokan, Chevron sebenarnya sudah mengajukan penawaran baru kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memperpanjang wilayah kerja Blok Rokan hingga 2041.

Komitmen investasi yang diajukan sebesar 88 miliar dolar AS dengan bertahap, yaitu pada 10 tahun pertama 33 miliar dolar AS dengan target 500 juta barel minyak produksi, dan 10 tahun kedua 55 miliar dolar AS dengan target 700 juta barel minyak produksi.

Dengan demikian bisa disimpulkan, ada pertarungan yang luar biasa antara Chevron sebagai pengelola lama dengan Pertamina yang ingin mengambil alih. 

Penolakan terhadap Chevron (Foto: riauonline.co.id)

Berbagai kajian pengamat energi mengatakan bahwa banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika Pertamina yang menjadi pengelola Blok Rokan. Pengamat energi, Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah bisa menghemat hingga 70 miliar dollar AS jika Blok Rokan dikelola PT Pertamina (Persero).

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, apabila Blok Rokan dikelola BUMN, maka dapat menjamin pemenuhan pasokan minyak di kilang-kilang yang dimiliki Pertamina.

Menurut Marwan, bila pengelolaan Blok Rokan diserahkan oleh Pertamina, maka dengan potensi produksi minyak yang besar, dapat juga menekan jumlah impor minyak, serta beban program subsidi dan penugasan BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN energi tersebut.  

Keberanian dan keberhasilan pemerintah "merebut" Blok Rokan memang patut diapresiasi. Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah (melalui PT Inalum) juga sukses mengambil alih saham mayoritas pengelolaan tambang "gunung emas" di Papua, melalui penandatanganan pokok-pokok perjanjian dengan PT. Freeport.   

Kita tahu, semua proses itu tentu dilalui dengan tidak mudah. Ada banyak kepentingan bisnis yang bermain. Itu semua takkan tercapai tanpa adanya kecakapan bernegosiasi, kelihaian memanfaatkan peluang serta komitmen dan keberanian yang mumpuni.    

Sekali lagi, mengutip pernyataan Amien Rais, pemerintah memang luar biasa.      

***

Jambi, 31 Juli 2018