Bung Stev
Bung Stev Pembelajar

Buruh negara. Sedang berusaha menjadi (pembaca, penulis, fotografer) yang baik.

Selanjutnya

Tutup

Kandidat Artikel Utama

Menanti Ketegasan Penyelenggara Pemilu

17 Mei 2018   01:19 Diperbarui: 17 Mei 2018   09:00 2110 3 5
Menanti Ketegasan Penyelenggara Pemilu
Ilustrasi (Foto: pikiran-rakyat.com)

Acara debat antarkandidat sejatinya bertujuan untuk lebih mengenalkan sosok berikut program para kandidat ke publik sebagai calon pemilih. Sangat diharapkan, para pemilik suara kian cerdas dan objektif dalam menentukan pilihan serta tak lagi memilih "kucing dalam karung" agar tak timbul penyesalan di kemudia hari.

Namun sangat disayangkan, ketika acara itu justru ternodai oleh ulah tak simpatik kandidat. Itu yang terjadi di debat Pilgub Jawa Barat beberapa hari lalu.

Salah satu pasangan calon tiba-tiba saja melontarkan pernyataan berikut kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Sontak itu menimbulkan kericuhan selama beberapa menit. Pembawa acara dan ketua KPU Jawa Barat yang mencoba menenangkan situasi bahkan tak diacuhkan lagi.

Menanggapi kejadian itu, KPU Jawa Barat mengaku kecolongan. "Kalau kecolongan, ya saya akui. Kita sebenarnya sudah berkali-kali rakor dengan tim kampanye mengenai prosedur, tata cara, mekanisme debat kandidat. Tapi kembali lagi memang, kita enggak tahu. Ternyata bawa-bawa kaus," ucap Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat.  

Sementara itu, Bawaslu menyatakan sudah menemukan unsur pelanggaran administratif yang dilakukan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu terkait insiden pembentangan kaus "2019 Ganti Presiden" saat debat Pilgub Jabar 2018.

Pasangan itu dianggap telah melanggar peraturan KPU mengenai tata tertib debat kampanye dan menimbulkan kericuhan. Bawaslu bahkan sudah merekomendasikan ke KPU Jawa Barat mengenai penjatuhan sanksi pada pasangan calon tersebut. Pihak KPU Jawa Barat mengaku sedang mempelajari rekomendasi tersebut.

Ketegasan

Ibarat pertandingan sepakbola, fungsi KPU dan Bawaslu jelas sebagai pihak yang diberi tugas sebagai "pengadil" yang membuat rambu-rambu yang jelas sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sportif.

Untuk menjalankan fungsinya, mereka harus terlebih dahulu dipastikan memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang itu sekaligus terbebas dari adanya konflik kepentingan.

Satu-satunya pegangan dan bahan pertimbangan mereka dalam bekerja dan membuat keputusan adalah ketentuan/peraturan yang telah disepakati bersama. Tak ada pertimbangan lain, termasuk potensi adanya intervensi dari pihak luar.

Ketika terjadi pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan. Jangan ragu atau terlalu banyak pertimbangan. Aturan harus ditegakkan, agar pihak penyelenggara tetap dipandang dengan penuh wibawa dan kehormatan.

Kita menyadari tugas yang diemban tentu sangat berat, penuh risiko dan tantangan. Namun, itu tak lantas menjadi alasan karena tanggung jawab dan kewenangan yang sudah diberikan memang harus dilaksanakan. Mereka pun tentunya sudah menyadari kondisi ini sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bekerja di bidang ini.   

Tahun politik kali ini memang terasa lebih "panas" dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kejadian yang berpotensi membuat persatuan dan kesatuan bangsa ini terganggu. Untuk itulah, pihak penyelenggara pemilu tak boleh lengah apalagi lemah.

Jika pelanggaran yang terjadi di debat Pilgub Jawa Barat kemarin tak diselesaikan dengan baik yaitu penjatuhan sanksi kepada pasangan calon yang telah sengaja melakukan pelanggaran, bisa dipastikan itu menjadi preseden buruk bagi kemajuan proses berdemokrasi kita. Bukan tidak mungkin pelanggaran-pelanggaran lainnya akan terus bermunculan di setiap kesempatan debat yang diadakan.

Jika itu yang terjadi, mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bermartabat akan menjadi slogan belaka. Yang lebih parah, kekacauan-kekacauan akan terjadi dimana-mana dan bisa membahayakan persatuan bangsa.

Publik menaruh harapan besar sekaligus berharap agar penyelenggara pemilu benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, adil, tegas, dan tanpa ragu. Jika memang merasa tak mampu, lebih baik mundur dan tak usah malu.

Terlalu besar risiko yang harus diterima bangsa ini, jika segala kekuatiran kita tentang kekacauan pada masa dan sesudah Pemilu benar-benar terjadi hanya karena ketidak becusan pihak penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.            

***

Jambi, 17 Mei 2018