Belum lagi keberpihakan secara politik kesehatan (baca kebijakan  kesehatan) penguasa daerah sangat minim. Hal ini dilihat dari rendahnya alokasi dana kesehatan yang tercermin dalam APBD setempat.
Sementara janji kesehatan yang telah terucap saat kampanye harus segera dilaksanakan maka strategi yang paling sering dilakukan oleh beberapa kepala daerah (bukan di daerah Jambi). di Indonesia adalah dengan menekan petugas kesehatan di lapangan demi ambisi politik sang kepala daerah
Solusi holistik
Kembali ke kasus Gubernur Zumi Zola, kita sangat mendukung sidak dan mendisiplinkan petugas kesehatan yang melanggar, akan tetapi harus dikuti dengan perbaikan secara holistik dan kausatif dengan merombak total jajaran manajerial rumah sakit, membuat sistem yang paripurna dan mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup tinggi dalam APBD. Demi perbaikan layanan kesehatan masyarakat Jambi.
Bila tidak ada langkah lanjutan paska sidak. Jangan salah bila sidak tersebut dipresepsikan hanyalah sinetron murahan sebagai langkah menutupi diri dari ketidakmampuan memberi layanan kesehatan paripurna kepada masyarakatnya dan  demi pencitraan untuk k pilkada di akan datang.
---
Penulis : Dokter, penulis buku dan kolumnis Tinggal di Malang.
