Akselerasi Benahi BUMN yang Merugi dan Bangkrut

Namun, sekali lagi , di usia ke-62 itu ternyata Pertamina juga tidak luput dari berbagai masalah besar dan pelik dimana Pertamina tidak berhasil meningkatkan produksi  minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Produkis minyak saat ini hanya 800.000 barel per hari, sedangkan konsumsi  mencapai 1,5 juta barel per hari.

Pembangunan kilang minyak untuk mencapai produksi hingga 2 juta barel sehari  besar sekali modalnya bahkan disebut modal raksasa yaitu Rp.500 triliun.

Selama ini Pertamina hanya mengimpor kekurangan dari Singapore, padahal Singapore itu mendapatkan cruide oil dari Indonesia dan berhasil  mengekspor dalam minyak yang sudah siap pakai dengan harga yang hampir berlipat-lipat harganya.

Dalam mempercepat pembenahan manajemen perusahaan-perusahan BUMN, Erick telah menempatkan orang-orang yang mumpuni untuk bisa mengawasi roda kinerja dari perusahaan, contoh Basuki Tjahya Purnama sebagai Komisari Utama.   Tugasnya berat karena harus melihat bisnis process dari semua kegiatan Pertamina sampai ke anak perusahaan Pertamina dan melaporkan kejanggalannya.

Juga mengurangi jumlah Board of Directors and Board of Commissioner , yang tadinya berjumlah gemuk misalnya 8 orang menjadi 3 orang saja.

Utang  vs Aset 

Dalam sistem accounting sistem diterapkan prinsip bahwa Aset = Utang + Equitas.   Diketahui bahwa ada 10 BUMN yang punya utang terbesar . Contohnya  BRI  dengan aset 1.183 Triliun , equitas 175 triliun dan utang 1.008 Triliun.

PLN aset RP.1.386 triliun  dengan utang  534  triliun dan equitas Rp.843 trilitun

Dari segi accounting memang asetnya yang dimiliki oleh 10 BUMN dengan top hutang itu masih mengcover dari equitas dan utangnya. 

Namun, pertanyaan mendasarnya, apakah aset yang ditampilkan itu memang benar dapat dipertanggung jawabkan untuk mengcover hutangnya? Jika asetnya hanya intangible yang tidak dapat dijual kembali, maka BUMN dengan 10 hutang terbesar seperti BRI, Mandiri, BNI, PLN,Pertamina, Taspen, BTN Taspen, Wakita Karya, Telkom, Pupuk Indonesia,  perlu dievaluasi kembali.

Erick Thohir harus memerintahkan kepada BUMN untuk restruktrisasikan semua hutang BUMN yang tidak dipakai untuk pembiayaan secara langsung.