Baru-baru ini Presiden SBY mengumpulkan semua jajaran Kepala Daerah, lalu SBY menyampaikan agar para jajaran kepala Daerah bisa meredam serta menghilangkan bentrokan horizontal antara rakyat serta aparat keamanan di daerah. Upaya himbauan SBY ini, seharusnya sudah dilakukan SBY diawal mulai kepemimpinannya. SBY sangat terlambat menyampaikan ini bahkan disampaikan disaat SBY pada posisi menjelang periode mengakhiri peluang jabatannya sebagai Presiden.
Selama ini, sangat terasa adanya peningkatan emosi masyarakat yang bisa dengan mudahnya terjadi perang saudara-tawuran saudara antar kampung, antar sekolah, antar etnis, antar agama, antar ediologi, antar kelompok yang diawali hanya sebagai sebab yang sangat sederhana dan bahkan sangat sepele. Apa yang sebenarnya terjadi didalam masyarakat kita saat ini ? Sudah hilangkah aspek moral dan etika didalam masyarakat kita sehingga akhlak yang baik menjadi langka dapat dilakukan untuk berinteraksi, berkomunikasi oleh mayoritas masyarakat kita saat ini ? Padahal kalau kita perhatikan dalam keseharian, sangat banyak pengajian serta pengkajian agama tentang akhlak, begitu juga berbagai seminari pendalaman dan pembahasan kitab dari berbagai agama di Indonesia. Apakah peran agama di Indonesia menjadi gagal karenanya ? Tentu jawabannya secara pasti adalah peran agama di Indonesia tidak gagal !!! Lalu apa yang mendasari bringas dan brutalnya masyarakat saat ini ? Jawabannya adalah Indonesia saat ini sedang mengalami bencana HUKUM serta bencana KEMISKINAN yang dilakukan oleh para oknum petinggi Negara didaerah dan di pusat.
Bencana HUKUM Yang Terjadi di Indonesia :
- Tidak adanya lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya masyarakat untuk dapat menegakkan hukum sebagai dampak dari SDM dalam semua lembaga hukum Indonesia yang terang-terangan memperjual belikan hukum itu sendiri,
- Semua para pejabat baik dipusat dan daerah telah berbudaya Korupsi dan berbudaya manipulatif sebagai dampak dari pelaksanaan hukum yang bisa diperjual belikan dan direkayasa demi uang haram,
- Pejabat Kepala Daerah mayoritas selalu melakukan tindakan Korupsi APBN dan APBD serta bekerja sama kejahatan dengan para anggota DPRD,
- Pengadilan diseluruh Indonesia termasuk Mahkamah Agung serta Kejaksaan RI termasuk Pengadilan Agama Islam tidak lagi menjadi lembaga keadilan yang dapat dirasakan dan dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, mayoritas para Hakim dan Jaksa selalu menjadi agen penghancur hukum di Indonesia, termasuk juga didalam penghancur hukum di Indonesia adalah para oknum aparat Kepolisian RI,
- Pemberian grasi yang dilakukan Presiden kepada para bandar Narkoba yang mencederai rasa keadilan masyarakat menjadi ukuran indikator memperparah bencana hukum itu sendiri, bahkan pendapat Mahkamah Agung serta pendapat Kementrian terkait tentang terhukum pidana Narkoba dilecehkan oleh Presiden sendiri,
- Kesewenang-wenangan para Kepala Daerah yang berkolusi dengan para oknum pejabat tinggi penegakan hukum didaerah, mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang selalu disaksikan oleh masyarakat banyak dan tidak ada mekanisme penindakan tegas yang dapat dilakukan selama ini,
- Budaya Korupsi dari mayoritas Kepala Daerah bersama para oknum pejabat tingginya selalu dilihat dan diketahui masyarakat, akan tetapi aspirasi dari kebusukan Kepala Daerah yang bahkan disampaikan melalui aksi massa, tidak ada reaksi penindakannya yang disaksikan masyarakat dan cenderung terjadinya pembiaran kejahatan Kepala Daerah,
- Tidak adanya tokoh panutan Kepala Daerah yang bisa diteladani oleh masyarakat di daerah kecuali saat ini Jokowi-Ahok.
Bencana KEMISKINAN Yang Terjadi di Indonesia :
- Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah disebabkan banyaknya Kepala Daerah dan jajaran petinggi daerah yang berbudaya korupsi dalam periode panjang. Anggaran pemberdayaan dan pembangunan rakyat melalui APBN dan APBD dijadikan bancakan bagaikan srigala kelaparan yang sedang memakan mangsa, bahkan mayoritas Kepala Desa-pun sudah menjadi para srigala kelaparan anggaran di desa-desa Indonesia,
- Tidak sampainya anggaran pemberdayaan dalam keadaan utuh, sehingga produktifitas dalam masyarakat tidak muncul yang selanjutnya banyak masyarakat dibebani dari kegagalan manajemen ekonomi makro Nasional dari berbagai kepemimpinan Nasional sehingga beban biaya hidup dalam masyarakat menjadi mahal,
- Amburadulnya pengelolaan ekonomi makro Nasional, mengakibatkan banyak harga bahan baku produktif menjadi mahal sehingga banyak mematikan aktifitas produktif ekonomi rakyat bahkan mematikan aktifitas produktif perusahaan menengah, dampaknya adalah pengangguran rakyat yang terjadi dimana-mana dalam jangka panjang,
- Para Kepala Daerah selama ini, tidak memiliki program terpadu dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya apalagi kreasi ekonomi untuk lapangan usaha rakyat, PAD utama hanya didapat dari pemasukan dengan cara tradisional sejak zaman Belanda yaitu dari Pajak daerah, Pajak Kendaraan, pungutan retribusi, pembebanan biaya surat-surat penting masyarakat dan APBN,
- Kemiskinan akhlak serta kemiskinan Budi Pekerti dari para Kepala Daerah, mengakibatkan adanya kecanduan serta membesarnya nafsu Korupsi terhadap uang rakyat. Hal ini juga adalah sebagai dampak dari mahalnya biaya demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga jabatan yang seharusnya sebagai pengabdian dan pelayanan masyarakat menjadi jabatan dagang atas dasar untung rugi.
Oleh karena itu bencana diatas mengakibatkan memuncaknya rasa frustrasi masyarakat serta tidak adanya kepastian masa depan dan kepastian hukum, upaya dan harapan yang dilakukan oleh SBY kepada para Kepala Daerah apalagi hanya sebagai himbauan, tentu tidak akan mampu dilakukan oleh mayoritas para Kepala Daerah dan jajarannya. Selama ini, Pilkada yang terjadi didaerah, yang terpilih adalah selalu Kepala Daerah yang gemar korupsi serta gemar mengkhianati para pemilihnya. Sangat disayangkan SBY tidak akan bisa berbuat terbaik yang bisa menjadi kenangan indah bagi seluruh rakyat Indonesia, SBY sudah sangat terlambat untuk bisa mengukir sejarah terbaiknya bagi bangsa dan Negara. (Oleh : Ashwin Pulungan)