Â
Judul tulisan diatas, adalah didasari dari monitoring penulis pada setiap situs website dari beberapa Kementerian RI dan perencanaan terpadu yang akurat serta tersistem, belum dilihat dan dapat dibaca oleh penulis didalam era keterbukaan informasi saat ini. Kinerja mayoritas Kementerian masih berjalan dalam pola kinerja dan pola budaya kerja seperti kementerian pada pemerintahan dimasa lalu. Belum terlihat pola kinerja Kementerian (Kabinet Kerja) yang revolusioner tersistem, akurat, terbuka dan efisien dalam ancaman persaingan menajam antar bangsa dan Negara saat ini.
Kita bersama di Indonesia ini, belum melihat sebuah kinerja Kementerian yang mumpuni sesuai dengan fasilitas dan kepentingan serta keinginan yang telah diberikan oleh rakyat atas keberadaan Kementerian tersebut. Selama ini setelah kepemimpinan Presiden Jokowi berlangsung serta besarnya harapan seluruh rakyat, pola kinerja Kementerian pada Kabinet Kerja, tidak ubahnya dengan pola kinerja pada Kementerian yang dijalankan sebelumnya dalam beberapa nama Kabinet. Salah satu contoh, pola Kinerja yang ditunjukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat disanjung-sanjung oleh banyak orang hanya tentang penindakan keras dan tegas oleh Menteri Susi Pudjiastuti terhadap illegal fishing yang dilakukan kepada berbagai kapal asing pencuri ikan. Kita semua sebenarnya sangat salut kepada keberanian sang Menteri Susi Pudjiastuti dan memang kegeraman kita bisa disalurkan oleh Ibu Susi. Dalam hal ini, kami berharap untuk tindakan yang mengandung tekanan psikologis keras ini, seperti peledakan kapal pencuri ikan sebaiknya segera dihentikan dan seluruh kapal kapal ikan yang ditangkap, sebaiknya disita sepenuhnya oleh Negara, lalu bisa diberikan kepada beberapa nelayan kita berdasarkan pengamatan dan penelitian sehingga sasaran pemberian kapal tidak salah sasaran. Kita menginginkan adanya produktifitas Nasional yang bisa dipicu oleh setiap Kementerian dan itu semua terukur sehingga kita bisa secara cepat mengevaluasi dan mengantisipasinya jika ada hambatan dan tantangan.
Mengapa penulis berharap berbagai kapal asing pencuri ikan itu disita sepenuhnya oleh Negara lalu diberikan kepada beberapa nelayan secara tepat sasaran. Kemampuan kapasitas tangkap para nelayan kita selama ini, jumlahnya secara total sangat kecil dengan luasnya lahan tangkap ikan laut Indonesia beserta iklim, populasi dan tonase berbagai jenis ikan diwilayah Indonesia. Belum ada ukuran yang tajam serta objektif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang potensi keseluruhan nelayan Indonesia sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah memiliki peta rinci tentang potensi kemampuan nelayan kita. Sehingga data dari peta rinci tentang potensi kemampuan nelayan kita, bisa dibuat blueprint strategi penguasaan hasil laut oleh bangsa Indonesia sendiri yang mencakup diseluruh wilayah potensi perikanan laut per Propinsi Indonesia dan tentunya berpengaruh kepada strategi pembangunan nelayan Indonesia yang produktif berdaya saing tinggi. Penulis sangat yakin bahwa alat tangkap para nelayan Indonesia adalah sangat minim. Makanya dengan keminiman ini, sebaiknya alat tangkap seperti kapal-kapal ikan yang ditangkap itu jangan lagi di ledakkan, akan tetapi kapal kapal itu disita sepenuhnya oleh Negara dan diberikan dengan bersyarat kepada para nelayan potensial kita serta kinerja dan produktifitas mereka diawasi oleh jaringan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diberbagai Propinsi. Sehingga penggalian potensi hasil laut kita bisa terukur dan bisa mendatangkan potensi devisa bagi Negara.
Sudah adakah data yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara tajam tentang potensi kemampuan ekspor para nelayan kita ? Atau selama ini, para nelayan kita hanya sebagai penangkap ikan dalam sekala kecil, lalu mereka menjualnya kepada para pengumpul agen pembelian ikan. Lalu siapa saja pengumpul agen ikan ini ? Siapakah mereka ? Hal ini perlu dirinci agar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengetahui bahwa para agen pengumpul ikan ini bukanlah agen agen ikan yang dimiliki oleh para mafia illegal fishing selama ini dan bisa juga masih dikuasai pihak asing. Hal ini penting agar harga ikan di nelayan tidak sering dipermainkan dalam strategi dagang yang memeras si kecil (pola pikir Kapitalisme) oleh penentuan sepihak dari para mafia ikan ini.
Sudahkah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memiliki jaringan data teraktual dalam jaringan data per Propinsi tentang potensi ter up date harian dan terukur tentang hasil laut per Propinsi dan apa saja kreasi setiap Propinsi dalam kemampuan mereka menggali hasil laut Indonesia di wilayah kepemimpinannya baik untuk produktifitas pemasaran hasil laut berkualitas dalam negeri dan ekspor ?
Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sebelum melakukan pembantaian kumpulan mafia illegal fishing ini sudah menggarap terlebih dahulu jaringan informasi data lengkap terukur tentang penggalian hasil laut Indonesia yang on line dari setiap Propinsi. Penulis mengambil contoh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI karena dipandang mencuat ber kinerja baik selama ini. Selanjutnya apakah Kementerian lainnya sudah menjalankan jaringan data on line lengkap dalam rinci pembidangannya tentang berbagai potensi daerah sesuai kepentingannya yang saat ini sedang mengalir dalam sistem data on line secara benar objektif dan tidak data rekayasa. Sehingga potensi produktifitas Nasional bisa terukur. Apalagi adanya berkali-kalinya reshuffle Kabinet yang berkesan coba coba dalam penempatan sosok pembantu Presiden. Hal ini penting (sistem data on line secara benar objektif) dalam memonitoring produktifitas Nasional dan mengukur tingkat daya saing tetinggi Nasional dalam pertarungan persaingan antar bangsa dan Negara saat ini yang semakin hari semakin sangat tajam (MEA, AFTA dan WTO).(Ashwin Pulungan)
