Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswata

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Salah Urus Perunggasan Nasional, Permasalahan yang Sama Berulang

20 Januari 2020   00:56 Diperbarui: 20 Januari 2020   17:37 199 3 0 Mohon Tunggu...
Salah Urus Perunggasan Nasional, Permasalahan yang Sama Berulang
Kolesi foto kandang peternakan unggas | Dokumen Pribadi

Seluruh rakyat Indonesia telah mengorbankan anggarannya kepada semua program Pemerintah melalui realisasi APBN yang didapat terbesar dari Pajak.

Yang tertinggi alokasi APBN pemerintahan Jokowi masih saja dominan dihabiskan hanya untuk membayar Gaji PNS-ASN serta semua kebutuhan belanja barang baru dan jasa fasilitas lainnya serta ATK untuk mendukung administrasi perkantoran pemerintah (66,35% dari APBN). 

Demikian juga di Pemerintahan Daerah APBD yang diperoleh dari PAD dan Pajak Daerah, dihabiskan terbesar adalah untuk membayar realisasi belanja pegawai pemerintahan daerah (38,5% - 41,9% dari APBD).

Adanya Pemerintah, dalam sebuah negara yang sangat diharapkan oleh semua rakyatnya adalah adanya pencapaian realisasi peningkatan kualitas "kesejahteraan rakyat" melalui banyaknya aneka ragam peluang lapangan pekerjaan serta kondusif dan mudahnya peluang usaha bagi kelompok rakyat yang berwiraswasta atau yang berwirausaha.

Selanjutnya kompetitifnya semua variabel harga pokok usaha rakyat dengan daya serap masyarakat konsumen yang berdaya beli tinggi.

Pemerintah melalui UU diamanatkan oleh seluruh rakyat untuk mampu bekerja serta mensolusi semua permasalahan yang dihadapi oleh Rakyatnya serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur.

Semuanya adalah untuk kemudahan tercapainya kondisi berkesejahteraan bagi rakyatnya. Bukan untuk mempersulit rakyatnya didalam kubangan kemiskinan.

Permasalahan di perunggasan, adalah beragam dari sejak permasalahan UU No.18 Tahun 2009 sampai dengan kinerja pemerintah dan Kementerian Pertanian RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tidak konsekwen menjalankan amanat UU dan Ketentuan dengan dengan baik.

Termasuk koordinasi antar Kementerian terkait yang saling tumpang tindih sehingga banyak realisasi kebijakan yang akibatnya saling tuduh menuduh antar Kementerian termasuk data pada masing masing Kementerian yang selalu tidak sama.

Hari ini harga ayam live bird (LB) per Kg hidup di kandang Peternak Unggas (farm gate) kembali jatuh yang tadinya sudah naik pada Rp.19.000,- sekarang kembali turun ke harga Rp.17.000,- hingga meluncur ke Rp.14.000,-.

Posisi harga DOC-FS berada pada posisi anjlok juga yaitu Rp.2.000-3.000,-/ekor. Padahal situasi banjir dan iklim di berbagai kota di sekitar Jawa Barat mulai membaik akan tetapi harga LB anjlok, ada apa ini?

PT. Integrator terbesar dengan mayoritas kandang budidaya Closed House (CH) selalu menjual LB pada pasar tradisional antara Rp.13.500,- -Rp.14.000,- (HPP mereka Rp. 12.500,-).

Sehingga berakibat hancurnya harga LB peternak Rakyat walaupun sudah ada Permendag No.96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Penjualan di Konsumen harga ayam panen (LB) harus berada pada Rp.18.000,-/kg yang didukung dengan Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Nomor 130/PDN/SD/5/2019 dan Surat Dirjen PDN Nomor 158/PDN/SD/6/2019.

Kemungkinan besar saat ini ada sebuah pertarungan perang dagang antar dua kubu PT. Integrator besar yang saling ingin menjatuhkan.

Dikarenakan secara UU No.18/2009 PT. Integrator dibolehkan menjalankan usaha budidaya Final Stock sebagaimana peternak rakyat melakukan budidaya dampaknya adalah perang antar siapa yang memiliki kandang CH dan kandang Open dan fungsi RPHU & CS tidak berjalan dan berfungsi sebagai buffer Stock disaat permintaan rendah (low demand). 

Sedangkan pemasaran LB masih saja tertuju dan mebludak kepada pasar tradisional akibatnya harga peternak rakyat dihancurkan oleh dua kubu yang saling perang dagang yang salah satu integrator tidak ingin lawannya bisa recovery usaha jika harga LB yang berada pada harga Acuan Permendag.

Adanya reaksi administratif dari Pemerintah, kita pandang cukup baik, akan tetapi rupanya Pemerintah tidak lagi berwibawa untuk mengawal reaksi dan keputusannya dalam bentuk berbagai surat-surat yang terus di update. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN