Heh!...., anggota DPR, anda semua sekarang abdi rakyat, tahu tidak, paham tidak !!! Meja yang anda tendang dan banting, itu kami (rakyat) punya. Ketika seorang ingin menjadi politisi, dicarinyalah partai yang diinginkannya, atau dia dilamar partai karena uangnya banyak karena fansnya banyak, partai menurut UU yang berlaku, merupakan kendaraan pengantar para politisi untuk bisa berkiprah dan turut serta untuk bisa membangun bangsa dan Negara. Setelah para caleg terpilih dalam Pilleg 2014 yang lalu, maka para anggota DPR-RI sebenarnya tidak lagi sebagai pengabdi kepada partainya masing-masing akan tetapi mereka para anggota DPR terpilih adalah bersetatus pengabdi kepada rakyat bangsa dan Negara Indonesia, karena biaya kehidupan yang besar dan segala aneka tunjangan para anggota, dibayar oleh rakyat. Pada sisi lain, para anggota DPR ini harus mengawasi jalannya pemerintahan selama lima tahun mendatang. Kenyataannya selama ini pada era SBY serta era para presiden yang sebelumnya, partai dijadikan wadah alat untuk mendapatkan jabatan strategis yang bisa mendatangkan pundi-pundi uang yang banyak, bisa mendapatkan berbagai proyek besar. Makanya banyak para anggota DPR berakhir tragis masuk penjara atas pengkhianatannya, serta kemunafikannya, tipu dayanya kepada rakyat.
Memperhatikan adanya tarik menarik dalam hal status kemenangan sebuah partai dan keterpilihan kader partai menjadi Presiden RI, membuat pola yang selama ini berjalan untuk menjadikan partai pemenang sebagai partai penguasa, harus juga menguasai semua lini subsistem organisasi lembaga Negara seperti DPR-RI. Hal besarnya kehendak berkuasa untuk menjadi pimpinan DPR serta pimpinan MPR dan pimpinan Komisi adalah sekaligus menjadi tujuan partai pemenang walaupun kemenangannya hanya sedikit lebih dari separuh. Hal inilah rupanya yang membuat kelompok partai koalisi pendukung Jokowi berang, disamping juga adanya ketakutan atas issu paranoid buatan dan karangan sendiri akan pemakzulan Jokowi secara halus terus berkumandang selalu mencurigai Koalisi Merah Putih (KMP).
[caption id="attachment_350879" align="aligncenter" width="556" caption="Meja dan kursi sound sistem yang anda tendang dan banting itu, adalah milik seluruh rakyat. Anggota DPR telah mempermalukan, menghinakan dirinya sendiri."][/caption]
Revolusi Mental yang diadopsi dari partai Nasdem, dan menjadi jargon politik penting bagi koalisi pendukung Jokowi, saat ini menjadi jargon yang ditertawakan banyak masyarakat, karena perbuatan para kader koalisi pendukung Jokowi sangat bertentangan dengan maksud serta makna "Revolusi Mental" itu sendiri. Coba saja perhatikan ketika pertama para anggota DPR-RI dilantik, dari para partai koalisi pendukung Jokowi menunjukkan cara-cara serta gaya komunikasi premanisme yang memperlihatkan suasana kacau-balau dalam persidangan paripurna DPR ketika itu (dalam pemilihan ketua DPR-RI). Sekarang dari koalisi pendukung Jokowi, melakukan tindakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan DPR yang ada. Mengapa pada saat pemilihan pimpinan DPR itu mereka melakukan tindakan walkout, padahal kuorum keterpilihan adalah 50% tambah satu. Artinya keterpilihan kepemimpinan DPR-RI tetap dilakukan dan berjalan secara syah. Bahkan tentang UU MD3-pun (UU No.17/2014) setelah mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi, UU MD3 menjadi syah untuk diberlakukan serta dijalankan. Akhir pembentukan RUU No.17/2014 tentang MD3 karena semua koalisi pendukung Jokowi keluar sidang. Atas dasar kuorum masih sangat mencukupi, akhirnya UU No.17/2014 dapat disyahkan.
Heh ..... para anggota DPR, setelah anda semua terpilih oleh rakyat pemilih, maka anda sekalian yang telah bertugas di gedung DPR-RI adalah para pengabdi kepada rakyat dan segala kepentingan untuk partai anda masing-masing harus anda tinggalkan dan sepenuhnya untuk mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat saksikan, anda sekalian masih saja mementingkan partai anda sendiri dan tidak mau melakukan aksi pelarutan untuk semata membangun bangsa. Pola pikir para anggota DPR ini masih terkotak-kotak kedalam partainya masing-masing yang seharusnya sudah out of the box kedalam pola pikir dan pola tindak bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis ingin menegur anda para angota DPR dengan hallo, dengan hai,... jemari penulis berat mengklik huruf-huruf itu. Jemari puas mengklik heh... saja mengingat dengan tingkah polah anda sekalian di gedung rakyat itu yang sangat memalukan bangsa dan Negara serta teringat dengan ucapan Gusdur sebagai anak Tk itu.
Kapan seluruh rakyat bisa menghormati anda sekalian heh.... para anggota DPR-RI ? Kapan anda sekalian mewakafkan diri anda sekalian untuk berbakti kepada bangsa dan Negara serta selalu membela secara sesungguhnya untuk kepentingan seluruh rakyat ?
Tindakan kalian para anggota DPR yang membuat kelompok baru sebagai struktur kepemimpinan DPR lainnya akan sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia dan jangan sikap dan budaya serta naluri premanisme yang masih ada dalam diri kalian, ditunjukkan pada rumah rakyat itu. Gedung dan seluruh ruang-ruang kantor serta semua ruang-ruang sidang serta pendapatan, fasilitas tunjangan perbulan kalian heh.... anggota DPR adalah milik dan pemberian dari seluruh rakyat. Apa dasarnya, apa pijakan hukum kalian heh..... anggota DPR secara UU yang berlaku ? Apa ? Janganlah ganggu perjalanan pemerintahan ini yang tadinya sudah menampakkan perbaikan hubungan antar yang berseteru.
Untuk Presiden Jokowi, lebih baik jangan dulu melakukan berbagai perjalanan blusukan keberbagai daerah untuk pencitraan apalagi menggunakan pesawat kepresidenan dengan biaya yang cukup mahal, karena anggaran sebagai APBN perbaikan untuk penyesuaian dengan Kabinet Kerja yang baru belum dapat dilaksanakan mengingat kondisi para anggota DPR yang masih kekanak-kanakan, yang satu ingin menjadi pemimpin kalau tidak, berutal seperti anak-anak. Semoga dalam waktu dekat ini, para anggota DPR dari koalisi pendukung Jokowi sadar akan kesalahannya dan kembali kejalan yang benar yaitu menjadi pengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. (Ashwin Pulungan)