Pak Anies, Tolong Mudahkan Syarat Perawat Bekerja di Jakarta

Seorang teman datang dari Nganjuk, Jawa Timur pekan yang lalu untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Dengan latar belakang sebagai tenaga keperawatan, ia berharap dapat diterima di layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas milik pemprov DKI Jakarta. 

Syarat sebagai tenaga keperawatan yang pantas untuk diterima kerja sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, seperti kelengkapan sertifikat, lisensi dan kemampuan lain yang diperlukan diluar keterampilan sebagai tenaga keperawatan, dirinya berkeinginan untuk dapat bekerja meski sebagai relawan Covid-19.

Jakarta memang magnet bagi tenaga kesehatan, berbeda dengan provinsi lain yang memberikan banyak peluang, namun untuk dapat bekerja dan digaji pantas, sepertinya Pemprov DKI Jakarta sangat spesial. Oleh karena itu, banyak tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan dari pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa bahkan provinsi di daerah timur berbondong datang ke Jakarta untuk memenuhi hasrat bekerja dan digaji layak.

Dengan tingkat partisipasi lamaran yang tinggi, tentu pemerintah provinsi juga menyusun strategi dalam perekrutan tenaga kerja terutama nakes yang sekarang ini banyak dicari untuk bekerja sebagai tenaga pengendali Covid-19 yang tersebar di seluruh rumah sakit milik pemerintah. Fakta bahwa ribuan tenaga kesehatan mendaftar dapat dilihat dari pengumuman rekrutan hingga kelulusan administrasi yang sering di umumkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Untuk perekrutan tenaga kesehatan pengendali Covid-19 yang ditugaskan di rumah sakit rujukan, kita bisa melihat bahwa dari 4 gelombang perekrutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ada ribuan yang mendaftar dan hanya ada beberapa yang dapat diterima kerja. Jika menggunakan skala prioritas maka tentu mereka yang memiliki pengalaman kerja, sertifikat dan level Pendidikan akan diprioritaskan terlebih dahulu.

Namun ternyata itu tidak menentukan untuk diterima, sebagian ada lulusan baru yang diterima dengan level pendidikan sarjana, tetapi ada perawat yang sudah 5 tahun pengalaman kerja namun level pendidikan diploma malah tidak diterima. Ada juga yang sarjana namun domisili luar Jakarta tidak diterima sedangkan diploma dengan KTP Jakarta malah diterima. Ini sekelumit dinamika yang saya lihat adanya.  

Satu hal yang menggelitik saya dalam perekrutan tenaga kesehatan yaitu syarat administrasi yang cukup banyak, layaknya mendaftar sebagai Aparatur Sipil Negara. 

Padahal, tenaga Kesehatan yang direkrut adalah mereka-mereka yang memiliki kerendahan hati untuk mau turun tangan menghadapi pandemi. Syarat administrasi yang dibuat sejatinya bisa disederhanakan dan disesuaikan dengan keadaan, tapi sepertinya sejak awal perekrutan, penulis melihat belum ada perubahan berarti dalam sistem perekrutan.

Misalnya untuk menjadi relawan Covid-19, para nakes harus membuat surat lamaran pekerjaan, surat keterangan izin bekerja dari keluarga, membuat rekening sesuai dengan ketentuan, Ijazah, transkrip, lisensi, sertifikat pendukung serta kartu tanda penduduk. Untuk KTP diluar DKI Jakarta maka wajib untuk menulis domisili lengkap, adapun tambahan lainnya yaitu membuat surat keterangan sehat dari layanan kesehatan setempat dan surat pernyataan kerja dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Deretan syarat dan ketentuan yang ada bagi penulis sangat memberatkan tenaga kesehatan yang sejatinya dengan status sebagai relawan rela meninggalkan kampung halaman untuk dapat diterima bekerja. 

Jika bisa disederhanakan maka cukup Ijazah, Lisensi dan sertifikat pendukung saja tanpa harus ada embel-embel surat sehat, surat lamaran dan surat izin bekerja dari kelaurga, padahal ketika diterima, mereka juga harus menjalani serangkaian tes kesehatan, menandatangi surat pernyataan dan perjanjian kerja serta syarat administrasi lainnya.

Teman yang saya ceritakan diawal tadi harus rela bekerja di Provinsi Banten karena syarat di DKI Jakarta cukup banyak dan seleksinya cukup ketat. 

Saya bisa bayangkan bagaimana perjuangannya memenuhi syarat-syarat yang ada namun gagal diterima hanya karena ketentuan tambahan administrasi diluar kemampuan sebagai tenaga keperawatan. 

Ini menarik untuk diceritakan sebagai gambaran betapa Jakarta masih belum siap dan mampu menyederhanakan aturan yang ada dan masih menggunakan cara lama yang tidak adil.

Maju kotanya mungkin hanya sebatas program-program yang terlihat, namun akar tunjang masalah seperti perekrutan tenaga perawat masih harus diselesaikan dengan baik tanpa ada syarat administrasi yang memberatkan. Hal ini terlihat kecil dan remeh, namun tidak ada perubahan berarti dalam menyederhanakan sistem perekrutan hingga saat ini.

Disaat PPKM Level 4 telah dilaksanakan dan jumlah kasus aktif menurun, setidaknya ada jasa tenaga kesehatan yang bekerja senyap tanpa harus diberikan materi yang banyak. Mempermudah jalan mereka bekerja adalah suatu keharusan, karena pada dasarnya mereka juga tidak akan menuntut banyak tentang apa-apa yang telah dijanjikan kepada tenaga Kesehatan.

Saat insentif telat dibayar, tenaga kesehatan juga bekerja. Betapa tulusnya mereka meski hanya untuk bekerja saja masih banyak hal-hal yang memberatkan untuk dapat diterima bekerja. 

Jakarta dengan segala kebaikannya harus berbenah melihat lebih dalam dan memperbaiki sistem perekrutan yang ada. Teknologi ada di depan mata, perekrutan pun tidak harus print dan legalisir sebagaimana zaman dulu yang menghabiskan banyak kertas dan biaya. Cukup upload syarat administrasi asli seperti ijazah, lisensi dan sertifikat di internet dan mereka siap menanti dengan cepat hasilnya. Semoga.