Fahri Hamzah dan Politik Tahu Diri

Fahri Hamzah, begitulah sosok politisi beken yang selalu memberi antitesa terhadap kebijakan eksekutif. Pria kelahiran Kecamatan Utan, Sumbawa Besar 48 tahun silam ini selalu mewarnai alam pikir sebagian generasi milenial bangsa. 

Lontaran kalimat dalam setiap diskusi selalu menarik dibahas apalagi isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga komitmennya memberantas korupsi dalam jangka waktu setahun.

Dengan nada bicaranya yang begitu lantang dan didasari penuh keyakinan, Fahri Hamzah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Masyarakat secara tegas mengkritik upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi yang selama ini penanganannya kian tidak bermain pada ranah sistem hukum yang jelas melainkan sebagai upaya festivalisasi dan mencari popularitas.

Melihat kepiwaiannya berbicara lantang, tentu hal itu didasari pada fakta dan data yang jelas, tetapi apabila menilik pada sosok seorang Fahri Hamzah maka sebenarnya ada dua hal yang perlu untuk dikaji yaitu kepemimpinan yang didasari pada keteladanan kemudian kepemimpinan yang "tahu diri". 

Kedua hal tersebut adalah keunikan karena pada satu sisi seorang Anggota DPR RI sangat jarang ada yang bisa dijadikan teladan karena sungguh pada faktanya, kita banyak melihat sejumlah anggota legislatif yang tertangkap karena bermain pada ranah gelap dengan mencuri uang rakyat.

Dua hal diatas tidak serta merta diungkapkan dengan dasar yang tidak jelas melainkan pada analisa dan fakta. Bila diuraikan dengan jelas maka pertama sisi keteladanan bisa kita lihat dari upaya yang dilakukan oleh Fahri Hamzah melalui lembaga legislatif dengan mendorong percepatan perbaikan kebijakan pemerintah salah satunya dibidang hukum seperti penguatan kelembagaan yang menangani riswah (KPK) di Indonesia dengan catatan untuk bekerja lebih ekstra dalam pemberantasan korupsi pada level atas.

Upaya tersebut tentu di latarbelakangi pada keinginan dan harapan agar kedepan masyarakat di Indonesia bisa melalui fase-fase dari mental masyarakat korup menuju pada mental masyarakat yang jujur dan penuh dengan integritas. 

Kemudian kedua adalah kepemimpinan yang tahu diri. Budaya tahu diri bagi pemimpin saat ini belum menjadi corong perubahan. Aplikasi kepemimpinan tahu diri masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Seorang pemimpin dia harus mengerti dan tahu diri akan kerjanya, tahu diri akan tugasnya dan tahu diri akan upaya yang bisa dia lakukan untuk membangun negerinya bukan sekedar mencari uang lewat upaya lobi dan mencari dana lebih lewat proyek dengan memanfaatkan jabatan dan koneksi yang bisa berujung pada upaya memperkaya diri sendiri dan koorporasi.

Dalam kehidupan nyata, kita masih bisa melihat fakta dan mengambil pelajaran berharga dari sosok seorang pemimpin yang tahu diri seperti presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang mengundurkan diri dan tidak ingin memperpanjang masa jabatannya hanya karena ingin mengembangkan nilai-nilai demokrasi di Afrika Selatan.