Audit Siklus Sumber Daya Manusia dan Penggajian

Pengertian Siklus Sumber Daya Manusia (SDM)

Siklus sumber daya manusia adalah siklus transaksi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penggajian, bonus dan penghargaan, sanksi, hingga pemberhentian karyawan karena pensiun atau alasan lainnya.

Transaksi dan akun yang berhubungan dengan audit siklus SDM dan penggajian

1. Biaya gaji (termasuk gaji pokok, komisi, tunjangan, bonus)
2. Biaya upah langsung
3. Biaya penggajian tidak langsung (BOP)
4. Biaya gaji
5. Utang pemotongan upah (pengurangan upah yang tidak dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya)
6. Hutang pph 21
7. Rekening bank penggajian

Tujuan Audit Terhadap Siklus Gaji dan SDM

Tujuan audit siklus jasa personalia dibedakan untuk setiap asersi laporan keuangan.

• Asersi Keberadaaan atau Keterjadian

Untuk penentuan ada atau terjadi, akuntan publik bersertifikat menekankan apakah semua gaji dan upah, gaji dan upah yang terutang, tunjangan, bonus dan saldo akun lain yang relevan benar-benar ada pada tanggal neraca. Selain itu, penegasan tersebut juga menekankan apakah semua pencatatan upah dan transaksi pengupahan benar-benar terjadi, dan tidak ada slip upah dan transaksi pembayaran upah yang fiktif.

• Asersi Kelengkapan

Asersi kelengkapan menekankan apakah semua transaksi dan saldo yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan telah benar-benar dicatat dan disajikan. Auditor akan mencoba mendeteksi apakah ada transaksi pembayaran gaji dan upah yang tidak tercatat.

• Asersi Hak dan Kewajiban

Mengenai pernyataan ini, auditor mencoba untuk menentukan apakah perusahaan secara hukum berkewajiban untuk membayar dan membayar biaya dan hutang, serta pajak penghasilan karyawan.

• Asersi Penilaian dan Pengalokasian

Untuk penentuan penilaian, akuntan publik bersertifikat akan mencari bukti untuk membuktikan apakah saldo gaji dan upah, bonus karyawan, tunjangan, gaji dan upah terutang, dan pajak penghasilan karyawan disajikan pada jumlah yang sesuai dalam laporan keuangan. Auditor akan menentukan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian dan distribusi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

• Asersi Pelaporan dan Pengungkapan

Selain memperoleh bukti terkait keempat penetapan tersebut, akuntan publik bersertifikat juga perlu mengumpulkan bukti tentang apakah transaksi dan saldo yang dicatat telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar.

• Penentuan risiko pengendalian

Proses penentuan risiko pengendalian termasuk mengidentifikasi potensi salah saji, pengendalian yang diperlukan, dan pengujian pengendalian. Saat menentukan risiko pengendalian, CPA perlu menyadari bahwa salah saji upah dan upah dapat disebabkan oleh kesalahan atau manipulasi yang tidak disengaja.